Atjeh Mandiri

Rakor Komisi VIII Dipimpin Ala Preman Memantau prilaku DPR kita saya merasa bahwa kualitas sekelas babi berlari (Pig Run) dalam politik, mereka belum memiliki seni komunikasi yang memberi kesan sebagaimana seorang wakil rakyat di negara demokrasi. Lihat saja apa yang dipertontonkan komisi VIII ketika melakukan rapat kordinasi dengan Menteri Agama. Kualitas bicara DPR kita sekelas komandan serdadu Vietnam dalam Film perang Amerika. Rapat Komisi VIII tidak pernah mengatur manajemen pembahasan, misalnya mengatur pembahasan secara substantif setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas. Akhirnya hasil pembahasannya hanya bisa dimanfaatkan untuk mempertegas siapa mereka kepada rakyat pemilih. Kondisi sosial dalam politik yang masih berpotensi untuk terus dibodohkan karena kita belum memahami hal-hal fundamental dalam politik dan sisi yang menopangnya. Tentu saja masyarakat Indonesia yang belum lama memelihara budaya demokrasi itu sebahagiannya yang bermental preman mera...

Tujuh Hal Penting, Memimpin Partai Politik Di Era Pandemi? Covid 19 atau sering disebut era corona banyak membuat perubahan cara hidup dan sisi-sisi kehidupan vital dalam prosesi kehidupan masyarakat dunia. Untung saja dimasa ini teknology memasuki tahapan dalam penyempurnaannya yang menunjang hubungan lintas manusia dibelahan bumi tanpa batas kecuali pertemuan fisik secara langsung. Kita tidak dapat lagi menyaksikan atau menikmati gegap gempita dan riuh sorakan sebagaimana dalam pertandingan sepak bola yang dihadiri oleh ribuan penonton dalam stadion yang besar. Kita tidak dapat lagi menikmati dan menyaksikan secara lansung gegap gempita kampanye politik yang dibanjir massa sebagaimana pemilu dan pemilihan presiden dimasa lalu.  Mungkin saja suatu saat hal itu dapat normal kembali ketika wabah yang dihegemonikan ini hilang atau punya alat yang memberi kekebalan kepada setiap orang sebagaimana suntikan anti cacar. Lalu, bagaimana kita memilih cara hidup, cara memimpin yang selalu d...

Semangat Pagi,,,, "Kita Hanya Bisa Mempertontontan Ego Kekuasaan" Pemerintahan Demokratis itu dibangun untuk memelihara kepercayaan rakyat. Maka kredibilitas pemerintahan itu diukur dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Saya memandang perselisihan eksekutif dan legislatif di Aceh yang sering terjadi saban masa pemerintahan lebih disebabkan oleh faktor ketidakdewasaan dan kelemahan tanggung jawab pemangku jabatan itu sendiri. Faktor utamanya adalah kita memang belum cukup ilmu pengetahuan untuk itu. Pertentangan oleh legislatif itu tidak akan membangun kepercayaan masyarakat selama DPRA masih diwarnai oleh dana aspirasi dan belum dikembalikan fungsi sebagaimana sumpah janjinya dengan AlQuran dalam jabatan yang sebahagian besar bernuasa pengawawasan. Meski DPRA meyakinkan masyarakat untuk menunjukkan fungsinya sebagai wakil rakyat namun selama masyarakat masih mencium gelagat berbau dana aspirasi dan konspirasi tentu masyarakat tidak pernah mempercayai lembaga itu. Saya menyar...