Atjeh Mandiri

Oleh : Goodfathers Kehidupan suatu masyarakat atau cara hidup sebahagian besar dipengaruhi oleh budaya masyarakat secara turun temurun, maka kita banyak mendapatkan bahasa-bahasa baku dalam masyarakat yang menjadi terminology untuk pegangan hidupnya. Pernyataan penulis diatas dapat dijadikan sebuah teori sosial, karena hal ini terjadi berulang-ulang (pola) sehingga membentuk karakter pada suatu masyarakat.  Namun karena masyarakat kita masih lemah dalam membudayakan pengkajian dan menulis, sehingga bicara teori menjadi musuh bagi sebahagian besar masyarakat  kita, mereka cenderung menjalani hidup secara alamiah seperti menantang alam raya, ilustrasinya dapat kita lihat sebagaimana pemburu, petualang dan preman dalam berbagai sisi hidupnya. Maka keturunan bangsa yang memahami cara hidup dengan metode yang baik sudah pasti lebih unggul dari masyarakat lainnya.  Bila masih kurang yakin dengan narasi diatas maka coba perhatikan bila ada warga bangsa yang sudah maj...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Sebagaimana kita ketahui bersama seluruh rakyat Indonesia memahami terjadi dinamika politik nasional yang intensif dibeberapa daerah khususnya yang dapat dipetakan sebagai basis wilayah yang dapat mengganggu kenyamanan nasional. Tidak perlu sulit mengetahui karena senantiasa menjadi pemberitaan di berbagai media. Adapun wilayah terssbut adalah, Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku yang membuat Indonesia perlu melakukan upaya perbaikan image kepada dunia Internasional setiap waktu. Aceh sebagai wilayah yang telah mampu membawa pemerintah Indonesia dalam politik pada tingkat negara meski melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) Finlandia yang didirikan oleh mantan presidennya Marti Artissary. Perjanjian antara Aceh yang diwakili GAM dan Pemerintah yang diwakili Kemenkumham yang kemudian diberi Judul MOU Helsinki. Setidaknya perjanjian tersebut telah memberi dampak terhadap Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati hak-hak hidup dan politik warga n...

Semangat Pagi,,,, "Kita Hanya Bisa Mempertontontan Ego Kekuasaan" Pemerintahan Demokratis itu dibangun untuk memelihara kepercayaan rakyat. Maka kredibilitas pemerintahan itu diukur dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Saya memandang perselisihan eksekutif dan legislatif di Aceh yang sering terjadi saban masa pemerintahan lebih disebabkan oleh faktor ketidakdewasaan dan kelemahan tanggung jawab pemangku jabatan itu sendiri. Faktor utamanya adalah kita memang belum cukup ilmu pengetahuan untuk itu. Pertentangan oleh legislatif itu tidak akan membangun kepercayaan masyarakat selama DPRA masih diwarnai oleh dana aspirasi dan belum dikembalikan fungsi sebagaimana sumpah janjinya dengan AlQuran dalam jabatan yang sebahagian besar bernuasa pengawawasan. Meski DPRA meyakinkan masyarakat untuk menunjukkan fungsinya sebagai wakil rakyat namun selama masyarakat masih mencium gelagat berbau dana aspirasi dan konspirasi tentu masyarakat tidak pernah mempercayai lembaga itu. Saya menyar...

Selamat Siang,,,, Kenapa anda membutuhkan seseorang kepala daerah yang berkapasitas dan berkemampuan lebih dibanding masyarakat biasa. Karena kelebihan itu mereka juga dapat hidup dengan cara yang tidak mengganggu kapling usaha rakyat. Kalau masyarakat kompetensi usahanya dibidang warung kopi atau jual beli tanah maka kepala daerah seharusnya tidak berkompetisi dengan masyarakatnya sendiri yang seharusnya mereka bina dan berdayakan mereka agar tumbuh mentalitas yang profesional pada bidang usaha masyarakat. Kalau masyarakat tumbuh ekonominya dalam bidang kontraktor atau konsultan, maka kepala daerah harus berupaya mencari bisnis yang diluar bidang itu. Jika ia berada juga dalam usaha itu maka kecil kemungkinan ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengatur pemenangan perusahaan yang berhubungan dengannya atau justru perusahaannya yang di kuasakan kepada seseorang dekatnya. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena jika mereka merambah kedunia usaha masyarakat maka usaha masarakat aka...

Melihat kondisi partai politik itu sebenarnya sangat gampang, apakah organisasi itu masih utuh sebagai organisasi atau sudah menjadi perusahaan pribadi seperti CV. Saya tidak membahas yang rumit tanda-tanda lainnya yang rumit pula dipahami, tapi substansinya pada makna organisasi. Batasan analisanya begini: Organisasi itu secara definisi adalah wadah berkumpul setidaknya dua orang atau lebih orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai pilihan bidang atau keahliannya, atau profesinya, dst,,, Kalau partai politik ya tujuan politik, artinya anda akan melibatkan banyak orang untuk melakukannya. Maka ia tidak luput dari simpatisan dan lain-lain sebagai support sistemnya yang intinya melibatkan kepentingan banyak orang. Oleh karena itu ruang epresiasi juga harus lebar tentunya, jangan sampai dikunci karena sempitnya wawasan pimpinan. Kalau kondisi organisasi anda stabil maka sudah pasti anda dapat mengundang simpati banyak orang dan anda bisa memperlihatkan kejujuran, kemampuan, ...

Suatu pagi saya bertemu teman lama yang begitu lama tidak berjumpa karena domisilinya diluar Aceh, namun ia mengikuti informasi tentang Aceh dan membaca tulisan-tulisan saya. Lalu kami mengobrol lama dan dalam obrolan itu ada bahasan terkait politik dan partai politik karena dia bertanya suatu hal langka dipertanyakan oleh kader dan politisi  partai krn merasa itu hal yang umum dan sepele. Pertanyaan itu adalah, bagaimana sih sebenarnya pimpinan partai politik nasional yang benar2 ideal di provinsi yang berstatus Otsus? Saya jawab sambil berseloroh,,, Pasal Satu, otaknya berontak thd kebiasaan-kebiasaan partai nasional yang cenderung sentralistik. Pasal kedua, ia seseorang yang mengerti betul kenapa perlu negara Indonesia dan kenapa Aceh sebagai provinsi di dalamnya. Ketiga, ia memiliki kepahaman yang standar atau cukup terhadap ilmu dan teori politik dan ilmu negara Keempat, ia juga memahami secara normal tentang konsep dan teori sosial dan manajemennya. Kelima, bisa mengajar dan ...

Berbicara politik memang tidak habisnya, karena cakupannya begitu luas. Oleh karena itu politik itu lebih tepatnya adalah berbicara tentang perubahan sosial, sementara persoalan jabatan pemerintahan dan DPR adalah sebahagian kecil dari politik, bahkan tergolong bab Teknis dalam politik. Justru karena itu pengelolaan partai politik dengan segala misinya justru lebih mengarah pada misi dan visi dalam perubahan sosial. Sehingga pemimpin partai dipusat dan daerah adalah mereka yang berpikir hal-hal yang lebih besar dalam politik yang berdampak pada perbaikan dan pencapain tahapan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Karena itulah pemimpin partai politik perlulah mereka yang mentalitasnya negarawan dan sekaligus mereka yang berwawasan dalam perubahan sosial. Jika tidak memiliki wawasan luas yang demikian maka yang dilakukan oleh ketua partai politik adalah sebatas manajemen pengaturan jabatan dan rawan konflik kepentingan dengan kader yang dpr dan berjabatan dalam pemerintahan...