Atjeh Mandiri

Ketika Rakyat Tidak Memiliki Negara Oleh: Tarmidinsyah Abubakar Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan berbangsa hari ini adalah anggapan bahwa masalah utama rakyat hanyalah soal kemiskinan, lapangan kerja, atau bantuan sosial. Masalah yang lebih mendasar justru sering luput dibicarakan: rakyat tidak lagi memiliki negara. Negara seharusnya adalah alat kolektif rakyat untuk mengatur dirinya sendiri secara adil dan bermartabat. Namun dalam praktik, negara kerap berubah menjadi milik segelintir elite kekuasaan. Pemerintah berdiri di atas rakyat, bukan bersama rakyat. Dalam posisi ini, rakyat tidak diperlakukan sebagai subjek politik, melainkan objek administrasi—bahkan tidak jarang seperti buruh di tanah sendiri. Ketika rakyat kehilangan posisi tawar terhadap negara, hak untuk menuntut keadilan pun melemah. Kritik dianggap gangguan, perbedaan pandangan dipersepsikan sebagai ancaman, dan suara publik direduksi menjadi sekadar formalitas prosedural. Inilah ciri klasi...

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Partai politik adalah wadah komunikasi, apresiasi, ekspresi para politisi yang menyamakan persepsi dan bersikap dengan suatu ideology untuk memenuhi tuntutan dan harapan politik rakyat. Dalam logika bernegara tentu partai politik dapat menjadi jembatan untuk alat komunikasi unsur-unsur utama negara yakni antara rakyat dengan pemerintahan. Apalagi dalam konsep demokrasi yang mendefinisikan bahwa pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu seharusnya tidak ada pemerintah jika tidak bertujuan melayani kepentingan rakyat. Jika pemerintahan dan rakyat berkontra maka logikanya, ada yang salah (error) dalam penyelenggaraannya. Bahkan dapat disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah (abuse of power). Sedangkan dalam konsep pemerintahan otoriter, kekuasaan pemerintah adanya untuk pemerintahan itu sendiri. Konsep pemerintahan ini menempatkan posisi rakyat sebagai obyek yang sebatas dimanfaatkan untuk kepentingan negara menurut pemerintahannya. ...