Daerah Lemah Karena Mentalitas Pejabat Korup

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -



Perkara negara Republik Indonesia pada sebahagian besar daerah tidak jauh berbeda, permasalahan itu berkisar dalam pusaran kekuasaan atau kewenangan pusat dan daerah.

Bila kita melihat sejarah negara ini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sentralistik telah menjadi budaya dan menjadi pembelajaran rakyat Indonesia dalam bernegara. Oleh karena itu meski ada usaha memperbaiki semisal reformasi namun mentalitas pejabat daerah tetap saja sulit berubah, mereka senantiasa menggali kekuasaan dipusat apalagi bila di daerah kelompoknya mengalami kalah dalam kompetisi politik kekuasaan.

Kecenderungan pejabat daerah untuk membuat pendekatan ke pejabat di pusat menjadi strategi ampuh bagi pejabat daerah untuk memenangkan kekuasaan di daerahnya. Padahal regulasi telah mengatur secara berbeda dimana ranah kekuasaan dilandasi oleh demokrasi dan kompetensi di daerah dan juga di pusat. Campur tangan pejabat pusat untuk mengintervensi daerah tentu menjadi jalan mulus untuk pelemahan daerah dalam posisi tawarnya dengan pemerintah pusat, meskipun kepala daerah seluruhnya dipilih oleh rakyat.

Akan halnya daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti Aceh dan Papua tetap saja mengalami pelemahan bila pola hubungan korup tersebut tidak berkesadaran untuk diubah oleh para pejabat pusat maupun daerah. Kewenangan daerah yang besar menjadi kecil seiring perjalanan waktu dan proses jalannya pemerintahan.

Sebenarnya tidak perlu bersusah payah mempertahankan kekuasaan daerah selama pejabatnya menjalankan pemerintahan secara normatif dan menutup semua ruang intervensi pihak lain. 

Misalnya pejabat di daerah tidak melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas sesuai kewenangan dan tupoksinya, tentu siapapun tidak dapat mengontervensi mereka. Tapi yang terjadi belakangan ini sebaliknya, dimana pejabat daerah telah menjadikan budaya dalam melakukan lobby kepada pemerintah pusat melalui pejabatnya. Tentu saja orientasinya berkisar dalam mendapatkan bantuan keuangan daerah yang lebih besar.

Hal inilah awal dari segala masalah yang bakal menguras kewenangan daerah meskipun provinsi itu berada dalam status otonomi khusus sekalipun. Secara ideal prilaku dan karakter pejabat daerah harusnya perlu segera direformasi secara total, agar pemerintahan daerah dapat berjalan secara normal.

Penulis adalah Ketua Umum Partai GRAM.



Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »