Atjeh Mandiri

Ketidakpastian Penerapan Regulasi daerah berdampak pada keraguan dan centang perenangnya kondisi sosial di Aceh. Misal, Penyelenggaraan pekerjaan pembangunan yg ditender tidak ada kejelasan anggaran dan yg ditunjuk langsung tidak tersedia petunjuk teknis yang hibah juga tidak karuan. Regulasi ini adalah tugas utama legislatif dimana lembaga ini bisa memberi kepastian hukum daerah dan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pembangunan. Talik ulur kepentingan pribadi dan kelompok menjadi sumber masalah lambatnya serapan Anggaran Daerah yang tentu saja merugikan rakyat. Ketidakpastian ini pula telah menyebabkan ketidakjujuran dalam proses penyelenggara pembangunan di Aceh. Tidak hanya di level stakeholders tetapi hal ini juga merambah dunia swasta dan secara khusus kontraktor dan pekerja perseorangan yg terkait anggaran negara. Menurut saya, hal ini yg perlu segera ditangani secara baik oleh eksekutif dan menuntut legislatif untuk menjalankan peran dan  fungsi sebagaimana mestinya....

Tarmidinsyah Abubakar "Pemimpin itu bukan Class Birokrasi atau Class Dalam Sistem Feodal" Banyak orang berpikir dengan caranya sendiri dalam ikhwal kepemimpinan. Ada yg sudah pernah berjabatan membangun opini seakan kepemimpinan sebagaimana kelas dalam orang menempuh pendidikan, kelas 1, naik kelas 2 kemudian tamat SD masuk SMP dan SMA dst. Demikian pula dalam kepemimpinan pusat dan daerah, tidak ada hukum kelas dalam kepemimpinan, misalnya untuk menjadi Gubernur ukurannya pernah jadi bupati atau wagub atau DPR RI. Kepemimpinan dalam Demokrasi itu adalah Trust (kepercayaan), kapasitas, kualitas intelektual, manajemen sosial, berwawasan luas. Jangan pernah berpiilkir anda setelah menjadi Wapres Terus Jadi Presiden. Justru setelah menjadi Wakil Presiden akan lebih sulit karena anda telah diukur oleh rakyat tidak bisa diharapkan utk perbaikan kualitas hidupnya. Apalagi anda dianggap satu Rezim.  Tentu akan muncul harapan baru dalam masyarakat yg dapat memberi angin segar kepada ...