ACEH: KETIKA PEMERINTAH TIDAK LAGI MENGHASILKAN KEMANDIRIAN
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Aceh bukan sekadar wilayah administratif.
Aceh adalah wilayah dengan sejarah panjang perjuangan, konflik, dan damai. Warga Aceh pernah berjuang untuk kemerdekaan yang bermartabat, bukan sekadar kemerdekaan administratif, tetapi kemerdekaan nyata dalam kehidupan rakyatnya.
Namun hari ini pertanyaannya sangat mendasar:
Setelah hampir dua dekade otonomi khusus dan APBA yang besar, apakah rakyat Aceh benar-benar merdeka secara ekonomi dan sosial?
Jika jawabannya belum, maka yang perlu dievaluasi bukan semangat rakyatnya, melainkan arah pemerintahannya.
KEMISKINAN: ANGKA YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Data menunjukkan tingkat kemiskinan Aceh masih berada di kisaran 12–13 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Artinya, sekitar 700 ribu lebih rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan dari total penduduk sekitar 5,5 juta jiwa.
Angka ini memang mengalami penurunan dibanding masa sebelumnya, tetapi belum menunjukkan lompatan transformasional yang signifikan.
Jika hampir satu dari delapan warga masih hidup dalam kondisi rentan, maka kita tidak bisa menyebut sistem pembangunan sudah berhasil.
APBA BESAR, TAPI PRIORITAS KECIL UNTUK KEMISKINAN
APBA Aceh berada di kisaran lebih dari Rp 11 triliun dalam beberapa tahun terakhir.
Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari transfer pusat dan dana otonomi khusus.
Namun alokasi langsung untuk program pengentasan kemiskinan hanya sekitar 2 persen dari total belanja daerah dalam rancangan anggaran terbaru.
Ini memunculkan pertanyaan penting:
Apakah pengentasan kemiskinan benar-benar menjadi prioritas utama, atau hanya menjadi bagian kecil dari struktur anggaran yang besar?
Jika anggaran besar tidak diarahkan untuk merombak akar kemiskinan, maka APBA hanya menjadi angka, bukan alat perubahan.
REALISASI ANGGARAN YANG LAMBAT
Masalahnya tidak berhenti pada alokasi.
Realisasi anggaran Aceh dalam beberapa tahun terakhir sering kali lambat, bahkan menjelang akhir tahun masih berada di bawah target serapan.
Akibatnya:
Program tertunda.
Proyek tidak maksimal.
Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai rencana.
Dana akhirnya menjadi sisa anggaran, bukan perubahan nyata di lapangan.
MASALAH STRUKTURAL, BUKAN SEKADAR STATISTIK
Penurunan kemiskinan dari 14 persen ke sekitar 12 persen bukanlah kegagalan total, tetapi juga bukan tanda keberhasilan struktural.
Kemiskinan bisa turun secara statistik karena bantuan sosial atau kenaikan konsumsi sementara.
Namun yang jauh lebih penting adalah:
Apakah struktur ekonomi Aceh berubah?
Apakah produktivitas meningkat?
Apakah generasi muda memiliki peluang kerja berkualitas di tanahnya sendiri?
Jika jawabannya belum konsisten positif, maka sistem belum bekerja secara optimal.
POLITIK BANTUAN VS POLITIK KEMANDIRIAN
Politik bantuan mudah dijalankan.
Ia cepat terlihat dan mudah dipublikasikan.
Namun politik bantuan jarang menciptakan kemandirian jangka panjang.
Sebaliknya, politik kemandirian membutuhkan:
Reformasi birokrasi.
Transparansi anggaran.
Desain ekonomi jangka panjang.
Keberanian melawan rente dan kepentingan sempit.
Ini jauh lebih sulit, tetapi jauh lebih penting.
PEMERINTAH SEHARUSNYA MESIN PRODUKTIVITAS
Pemerintah bukan sekadar lembaga administratif.
Ia adalah mesin pencetak kemandirian.
Dengan anggaran triliunan rupiah, seharusnya yang lahir adalah:
Ekosistem usaha yang sehat.
Pertanian modern berbasis industri.
Pendidikan vokasional yang relevan.
Akses modal usaha tanpa beban berlebihan.
Infrastruktur yang benar-benar digunakan rakyat untuk meningkatkan pendapatan.
Jika ini tidak terjadi secara signifikan, maka ada yang salah dalam desain kebijakan.
WAKTU GENERASI TIDAK BISA DIULANG
Rakyat hidup dalam satu siklus: lahir, tumbuh, dan mati.
Satu generasi hanya memiliki satu kesempatan hidup.
Jika dalam satu generasi tidak terjadi lompatan kualitas hidup yang nyata, maka itu bukan kesalahan rakyat.
Itu kegagalan sistem.
Aceh tidak kekurangan potensi.
Aceh tidak kekurangan dana.
Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah arah pembangunan dari politik distribusi menuju politik produktivitas.
Karena pada akhirnya, legitimasi pemerintah tidak diukur dari besar anggaran atau lamanya jabatan, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang mampu berdiri tegak tanpa bergantung.
Jika rakyat semakin mandiri, pemerintah berhasil.
Jika rakyat tetap bergantung, maka evaluasi bukan pilihan melainkan keharusan sejarah.
