"Ilmu Politik Menentukan Kehidupan Rakyat Daerah"

Politik Dagang Sapi, beli suara, pengaturan suara oleh penyelenggara dan aparatur negara telah menghasilkan pemerintahan korup. Kredibilitas daerah telah menjadi objek penderita oleh pusat kekuasaan atau kapitalis.

Sistem politik begini secara logis telah menjauhkan kedaulatan rakyat secara sempurna. Rakyat bukan lagi menjadi elemen terpenting dalam bernegara. Kesadaran ini sulit bagi rakyat menyadarinya karena rata-rata politisi mengajarkan politik transaksional yang dianggap wajar oleh rakyat.

Padahal politik itu secara langsung mendidik sosial, apakah politik di daerah itu normal atau hanya menjadi alat menguras rakyat daerah secara sistemik meski mereka tidak pernah memahaminya. Disinilah ukuran kecerdasan sosial di deteksi. Kemudian ketika ini menjadi kunci maka desentralisasi dan harga diri masyarakat daerah dengan sendirinya tereduksi, akibat kepentingan jabatan para politisi yg sudi melakukan apapun asalkan ia memperoleh jabatan atau kepercayaan pusat.

Nah...kalau anda bertanya, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kebangkrutan dan kemiskinan rakyat daerah? Jawabnya adalah para politisi yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan strategis pada negara. Berikutnya bisa saja para politisi tidak memahami ilmu politik yg normatif sehingga prilakunya menjadi korup dan mereka menggunakan uang rakyat bukan utk mensejahterakan rakyat tetapi untuk pencapaian tujuan politiknya yang jaringan itu perlu terus menerus dibiayai.

Jika kita menilai dalam kacamata demokrasi maka masyarakat suatu daerah itu mendapat peringkat rendah maka dampaknya masyarakat tersebut lemah, pendidikan, lemah pelayanan, lemah ilmu pengetahuan dan tentu menjadi masyarakat yg terbelenggu dengan politik salah kaprah namun mereka tidak memahaminya.

Lihatlah Aceh dengan 5 industri besar, sumber daya alam melimpah bahkan rakyat dapat memproduksi sendiri kondensat yg keluar dari permukaan buminya di beberapa tempat. Demikian pula gas dan hasil alam yang dapat diperbaharui tetapi Aceh selama ini tetap saja abadi di zona kemiskinan.

Logikanya, jika sumber daya alam cukup, uang pusat jg lebih dari cukup, kenapa rakyat terus miskin?

Jika kita berakal sehat maka jawabnya adalah pengurus rakyat atau manajemen politik dan pemerintah yg error atau korup dalam segala aspek. Atau setidaknya Salah Urus Atau Kita Tidak memiliki cukup Ilmu untuk mengurus rakyat dan membina politik rakyat yg efektif. Jadi sungguh kita tdk perlu berbagga dan mengganggap sistem politik kita sudah benar di Aceh jika kita terus tergerus dalam merosotnya desentralisasi yg seharusnya menjadi tujuan daerah sejak reformasi 1998.

Mohon maaf ini adalah aspek logis, bukan menghujat siapapun, tapi ini adalah kritik sosial yang ditujukan kepada siapa saja yg bertanggung jawab untuk itu.

Salam