Tanpa Memahami Demokrasi Yang Benar, Ketua Partai Daerah Cenderung Bermental Penjilat Di Indonesia

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Memimpin partai politik membutuhkan ilmu karena ilmu politik itu ilmu yang paling kompleks diwarnai segala bidang ilmu lainnya. Oleh karena itulah maka pemimpin politik menentukan kehidupan rakyat dalam negara maupun di daerahnya. Apalagi pimpinan partai politik di pusat yang otoriter  tentu menjadi pengendali kehidupan rakyat di seluruh daerah dalam negerinya.

Kalau pimpinan dipusat mengutamakan ilmu politik, lalu apakah mereka di daerah tidak memerlukannya? 

Baik sebelum menjawabnya kita akan membahas tujuan politik masyarakat daerah atau untuk apa masyarakat daerah harus berpolitik dalam perspektif pembangunan rakyat suatu bangsa? Jawabannya adalah untuk mencapai kedaulatan rakyat secara nasional, termasuk diseluruh wilayah baik yang terkecil sekalipun seperti lorong dan kampung.

Pertanyaannya, apakah kedaulatan rakyat secara nasional dapat dicapai jika masyarakat daerah lemah dalam politik? Jawabannya adalah "tidak". Kenapa? Karena masyarakat tidak secara dominan memahami hak-hak politiknya dalam bernegara. Sebahagian besar mereka berharap apa yang bisa diberikan negara kepadanya tanpa harus berpolitik. 

Karena itulah maka mereka yang bermental lemah seperti ini tentunya bukan seseorang yang punya sikap dan apalagi diharapkan untuk berpolitik membela hak-hak rakyat. 

Memang aneh bila kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang mendekati angka 300 juta jiwa, sementara yang bekerja untuk memperkuat peran politik rakyat hanya beberapa persen diantara mereka. 

Ketika pertama kali sistem demokrasi dilaksanakan di yunani bahkan perempuan tidak dianggap  sebagai warga negara karena tidak memenuhi syarat sebagaimana standar yang mumpuni sebagai warga negara atau tidak cukup kapasitas dan kualitas dalam memahami hak dan demokrasi dalam bernegara. Padahal ketika itu, sistem demokrasi yang diimplementasikan secara langsung tidak dengan sistem perwakilan. Tetapi yang diminta pendapatnya dan dianggap mumpuni dalam bernegara juga sangat terbatas, meski yang berminat sangat besar jumlahnya dari total jumlah rakyat.

Penulis menyampaikan fakta tersebut sebagai bukti sejarah bahwa dalam aksi bernegara membutuhkan ilmu pengetahuan, mentalitas dan kesungguhan dari mereka yang ambil peduli dengan tujuan bernegara dan sedikit diantara mereka yang bermental sebagai negarawan.

Demikian juga dalam melakukan perjuangan terhadap kebangsaan, mereka adalah yang memang memiliki pengetahuan utuk itu, dan tentu saja mereka yang memiliki kapasitas mental untuk berani menyatakan sikapnya untuk kepentingan yang lebih besar demi masa depan bangsanya  hanya berjumlah sedikit saja.

Banyak sekali terdapat politisi baik di daerah-daerah maupun dipusat yang merasa prihatin dengan kondisi bangsanya dan kondisi sosialnya tetapi hanya beberapa diantara mereka yang berinisiatif  yang menggerakkan kepentingan bersama tersebut. Tetapi apakah karena mereka lebih cerdas daripada yang lain? Tentu saja tidak demikian, karena masih banyak orang yang lebih cerdas dari mereka namun kapasitas dan mentalitasnya tidak bisa mengantar seseorang untuk berani melangkah untuk bertarung dalam pertaruhan tujuan sebagaimana dalam pikiran semua orang.

Oleh karena itu, jika kita pelajari suatu pemberontakan sesungguhnya diawali oleh pemikiran dan sikap politik seseorang yang cukup beralasan mereka melakukannya. Terutama mereka bisa menjelaskan kepada pihak lain tentang argumentasi politiknya, kenapa mereka harus memberontak dan kenapa pihak lain harus mengikuti pemikirannya. Karena fokus dengan tujuannya maka pihak lain yang batinnya protes meski diam tentu akan mengikutinya yang dianggap mampu dan berani melakukan pekerjaan untuk kepentingan bersama.

Kenapa? Tentu saja karena sedikit Pemimpin atau langka dijaman ini yang berpikir dan bertindak untuk kepentingan bersama. Sama sekali nihil sebagaimana pemimpin rakyat dimasa lalu yang berpikir dan bertindak tanpa menghitung kepentingan pribadi dan kelompoknya yakni mereka hadir hanya untuk kepentingan rakyatnya.

Kenapa pergeseran nilai sistem kepemimpinan dahulu dan sekarang terjadi?

Pemimpin jaman ini menghadapi pemilihan oleh rakyat bukan dipilih karena kualitas kemampuan sebagaimana masyarakat dimasa lalu yang mengutamakan ilmu dan kapasitas calon pemimpin. Mereka hanya dipandang sebagai orang yang kaya yang adil atau orang kaya dermawan sehingga rakyat bisa mendapatkan seseorang yang mereka sebut pemimpin tentunya yang memberi bantuan atau belas kasihannya untuk warga masyarakat sekedar bertahan hidup yang semakin sulit.

Rakyat dijaman ini digerakkan oleh uang dan fasilitas yang disediakan dengan indikator besaran jumlahnya, berbeda dengan masyarakat masa lalu yang berorientasi pada keilmuan dan wawasan serta produktifitasnya, dimana jabatan pada negara mereka tekankan pada peran dan fungsinya. 

Jika tidak begitu mungkin kita tidak menemukan dalam sejarah bahwa negarawan-negarawan masalalu yang menduduki berbagai jabatan tetapi mereka masih kita temukan aktifitasnya menjual minyak eceran untuk memperoleh biaya mobilisasi politiknya. 

Hal ini berbanding terbalik dengan pemimpin rakyat atau pejabat dijaman sekarang, mereka bahkan menyeludupkan uang negara untuk kepentingan mendapatkan kekayaan. Atau mereka mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli jabatan untuk periode dimasa yang akan datang.

Lalu, anda akan bertanya kenapa kesenjangan sosial tidak pernah bisa diminimalisir dalam hidup rakyat?

Jawabannya yang tepat dalam kebijakan pemimpin adalah bahwa para pemimpin rakyat dalam pemerintahan secara tidak langsung melakukan politik buang badan yang seakan kemiskinan rakyat bukan pada tanggung jawabnya. Tetapi lebih pada mentalitas dan kelemahan rakyat sendiri yang cenderung mengharapkan bantuan pemerintah bukan membangun produktifitasnya masing-masing.

Padahal produktifitas masyarakat disuatu negara sangat ditentukan oleh pemimpinnya, dimanapun negaranya. Maka ilustrasi suatu bangsa dapat dilihat pada performan pemimpinnya, jika pemimpin lemah maka rakyatnya juga lemah, jika pemimpinnya amburadul maka negaranyapun amburadul, jika pemimpinnya disiplin, tertib dan rapi maka negaranyapun akan tertata rapi dan berperadaban. Begitulah pembangunan bangsa yang sesungguhnya dimana sekarang semakin terabaikan dan pembangunan lebih mengutamakan target infrastruktur dimana kemudian manusianya mengejar pembangunan infrastruktur atau menyeimbangkan diri dengan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pembangunan masyarakat yang produktif bisa dilakukan dengan dengan metode pembangunan yang seimbang dalam dua arah atau dimasa lalu sering disebut sebagai pembangunan yang sesuai dengan kompetensi manusianya, niscaya tidak akan menimbulkan kesenjangan lintas masyarakat dan kelompoknya demikian juga lintas daerah akan tereleminisir dengan sendirinya.

Faktor utama lainnya adalah pembangun mentalitas tokoh-tokoh dan para pemimpin rakyat terutama dalam politik. Mentalitas mereka belum sepenuhnya memahami seluk beluk politik yang sesungguhnya. Sehingga para politisi dijaman sekarang menempuh cara-cara praktis dalam segala bidang. Bahayanya dalam komunikasi politik yang bisa saja mereka meninggalkan etika dan sama sekali jauh dari paham politik yang normatif.

Kenapa bisa demikian? Tentu saja karena wawasan dan pengetahuan politik yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak memahami nilai-nilai yang harus dipelihara. Kesimpulannya mereka hanya mengandalkan kekuasaan dan ego kekuasaan atas nama pengurus partai politik dan mengalahkan semua nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Karena orientasi kekuasaan partai politik pada Surat Keputusan yang keramat dari pusat itu, akhirnya semua stakeholder ditundukkan oleh surat keputusan tersebut diseluruh kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan. Padahal yang dibutuhkan untuk penguatan politik rakyat adalah mekanisme dan diskusi dan kepemimpinan mereka di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bila tiba-tiba dalam kelompok itu muncul orang baru sebagai pimpinan yang ditunjuk karena satu lembar Surat Keputusan dari pusat itu maka semua nilai yang berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya diwarnai dengan sopan santun dan nilai kemasyarakatan tersebut menjadi sirna dan tidak menjadi sandaran apapun lagi dalam politik setelah surat keramat dari pusat itu turun ke tangan seseorang.

Hal itulah yang telah merusak politik masyarakat daerah sehingga terjadi saling sikut lintas warga masyarakat daerah yang menjadi kader partai politik. 

Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi untuk membentuk sikap kesetiakawanan dalam politik bagi mereka warga yang sudah terjun ke dunia politik sebelum terjerumus ke dalam jalan yang salah arah yang dapat membahayakan hidup dimasa depannya.

Salam

Penulis adalah pemerhati politik, sosial dan pemerintahan berdomisili di Aceh