Politik Indonesia Tanpa Paltform Politik Bernegara dan Mahal Di Ongkos

Oleh : godfathers politic

Artikel ini adalah artikel yang harus dibaca secara cermat agar mendapat pelajaran bagi politisi dan tahu seluk-beluk politik yang sebenarnya kenapa politik di negara kita menjadi pekerjaan yang menyerupai lelucon. Seumpama pejabat dari politik seharusnya menjadi pelayan yang baik bagi rakyat karena pemerintah berasal dari rakyat itu sendiri.

Tapi kenyataannya, yang kita temui di negara kita adalah mereka menjadi pencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat itu sendiri dan secara umum mereka membuat rakyat menjadi melarat.

Kita perhatikan begitu banyak masalah yang dihadapi oleh pejabat Indonesia, sebagaimana kita dapatkan informasi terakhir dalam korupsi yang dialami oleh Menteri Kominfo Johny Plate.

Satu sisi partai politiknya mengajukan calon presiden dengan kepercayaan diri yang tinggi dan mengambil jalan yang berbeda dengan pemerintah, tentunya ini menjadi suatu harapan yang besar bagi rakyat untuk menghadapi situasi yang stagnan dalam politik kebangsaan.

Sesungguhnya dalam dua periode rezim sudah waktunya terjadi perubahan masyarakat dalam pandangan politik, jika melihat sejarah di negara-negara demokrasi yang stabil sebagaimana Amerika Serikat hal itu pasti terjadi.

Misalnya dalam dua puluh tahun terakhir kita bisa saksikan dimana kekuasaan partai Republik Amerika yang di wakili George Bush, berakhir dengan tampilnya Barack Obama dari partai Demokkrat dan dua periode berikutnya, Partai Republik kembali merebut kekuasaan dengan kemenangan tipis Donald Trump atas Hillary Clinton.

Kemudian empat tahun berikutnya partai Demokrat Amerika mendapat kepercayaan rakyat dengan memenangkan Joe Biden sebagai akibat lemahnya kepercayaan terhadap kepemimpinan partai Republik yang diwakili Donald Trump.

Jadi selama perencanaan nasional untuk jangka panjang dapat disiapkan kemudian pergantian kekuasaan oleh kontestan politik adalah keniscayaan di negara demokrasi yang baik.

Lalu, kenapa dengan politik Indonesia?

Pertama, lihathah bahwa perencanaan jangka panjang dalam demokrasi kita tidak sebagai masyarakat Indonesia tidak pernah mengetahuinya. Kemana arah pengembangan demokrasi dalam politik dan dalam partai politik itu sendiri.

Seharusnya politik nasional terdapat perencanaan yang wajib diketahui oleh seluruh warga negara Republik Indonesia.

Bukan soal penelaah pancasila yang digaji diatas gaji presiden untuk berpikir tentang isi pancasila. Yang dibutuhkan adalah penelaah arah politik bangsa,  ingat yang saya katakan, bukan penelaah arah partai politiknya tapi "politik" bangsa.****

Dengan jelas perencanaan dalam politik bangsa maka sekelompok politik dapat mengkaji indikator kemajuan dan kemunduran dalam politik negara.

Contoh, sistem demokrasi yang berlaku dalam "Partai Politik" sejak reformasi, apakah saat ini maju atau mundur.

Kalau dimasa awal reformasi kepengurusan partai politik harus dipilih dalam partai oleh lapisan mewakili daerah-daerah, begitu juga ditingkatan lebih bawah. Kecenderungan ini menjadi keharusan supaya partai politik tersebut dianggap memenuhi syarat kedaulatan oleh masyarakat.

Lalu dalam perjalanannya banyak hal dalam demokrasi yang diabaikan oleh pimpinan partai politik itu sendiri. Ketika kekuasaan partai politik berada ditangannya maka partai itu dijadikan miliknya. Nah, kenapa hal seperti ini bisa dilakukan oleh petualang politik Indonesia?

Jawabannya sederhana, inilah akibat tidak adanya "platform politik" bernegara sehingga partai politik menjadi langit paling atas politik Indonesia. Karena itulah kekuasaan menjadi politik paling tinggi dalam sistem politik Indonesia.

Karena itupula ada istilah "cawe-cawe" dalam politik pemilihan presiden. Maka penulis pernah mengatakan dalam artikel lain, apa yang salah, apa yang dilanggar oleh presiden Jokowi. Terus ada yang membandingkan dengan perlakuan mantan presiden SBY diakhir masa jabatannya. Pertanyaannya, aturan apa yang mengharuskan SBY melakukannya?

Inikan aneh, prilaku pimpinan partai politik di Indonesia dengan sikapnya yang tidak berdasarkan aturan dan platform politik bernegara. Lalu, kita bicara fatsun dan etika sementara peraturan saja masih dinafikan dalam kehidupan masyarakat politik di negara kita.

Jangankan untuk memberikan ketauladanan dalam prilaku normatif saja mereka jauh berada dibawah standar politik bernegara yang sesungguhnya.

Tentu saja karena fatsun dan etika politik tidak mungkin ada, jika platform politik negara tidak pernah ada. Saya melihat justru aneh kalau bicara etika dan fatsun tanpa platform politik, karena itulah maka dalam politik kita banyak bicara sentimen yang menjadi akumulasi permusuhan dan menempuh arah pada jalan sesat politik di negara kita serta tidak mungkin kita berbicara tentang adu ide, gagasan dalam politik yang ada hanya trik membohongi dan mempecundangi.

Akibat tidak tersedia patron politik ditingkat atas maka politik rakyat sudah jelas tidak akan terarah dalam politik bernegara. Kerena itulah maka platform politik bernegara tidak cukup dengan ketentuan UU yang sebatas mengatur partai politik.

Kalau hanya sebatas aturan UU partai politik maka talk nonsense (omong kosong) rakyat Indonesia bicara tentang bapak bangsa atau adanya pengganti funding fathers bagi kelangsungan arah pembangunan politik rakyat Indonesia.

Karena tindakan politik (prilaku politik) oleh politik partai sudah jelas melahirkan sentimen-sentimen dalam politik yang pada akhirnya rakyat Indonesia hanya bicara sebatas menang dan kalah dalam perpolitikannya.

Kenapa demikian? Jawabnya tidak lain karena rakyat politik (pelaku politik partai) dan prilaku serta pemikiran politik rakyat tidak punya landasan atau tidak punya langit yang menjadi ukuran politik.

Masalah lainnya yang timbul adalah tentunya tidak terbatas prilaku para pimpinan partai politik dalam melakukan tindakan politik yang dapat dianggap keterlaluan (menghalalkan segala cara) atau masyarakat sudah pasti menganggap prilaku politik yang tidak wajar.

Karena jika dalam politik bernegara diteruskan tanpa platform politik bernegara partai politik akan cenderung menganut mashab Nicolo Machievelli dalam politiknya yang mengutamakan hukum kekuasaan politik.

Maka pimpinan partai politik dan politisi di negeri ini bebas merencanakan dan melaksanakan konsep-konsep politik termasuk merubah pancasila sebagai dasar negara.

Hal ini memungkinkan dilakukan asalkan trust politik dipenuhi oleh suatu partai politik atau beberapa partai politik yang berkonspirasi melakukannya.

Kemudian yang perlu diingat sebahagian para pelaku politik dan partai politik menjadi terheran-heran dan menganggap itu sebagai Tabu dalam politik. Sementara mereka yang berpikir bebas tentu menganggap wajar dan melihat celah yang terbuka baik karena kekosongan UU atau kebebasan dalam politik demokrasi.

Sementara rakyat Indonesia yang baru dua puluh tahun merasakan kehidupan demokrasi tentu tidak dapat mempermasalahkannya. Karena tindakan pimpinan dan partai politik sebagai hardware politik yang dianggap sah melakukan apapun arah politik yang penting kepercayaan rakyat terhadap partai politik jumlahnya besar.

Rakyat menganggap partai politik sebagai lembaga politik yang resmi sebagai alat politik rakyat dalam bernegara dan mendapat izin negara.

Lihatlah apa yang berlaku terhadap partai politik PDIP sebagai partai politik yang besar kemudian mereka dihembus berbagai issu terkait berkembangnya Komunis tetapi kenyataannya justru mereka merasa aman-aman saja. Sementara partai politik lain beranggapan tabu dengan prilaku politik mereka dan justru tidak melihatnya sebagai kompetitor dalam politik yang menampung seluruh pikiran dan ideologi warga masyarakat Indonesia.

Kenyataannya apa? Lebih banyak dari partai politik yang justru hanya membangun sebatas sentimen  untuk menghadapi issu politik tersebut.

Salam

Penulis adalah Ketua Liga Rakyat Bangkit (LRB).