Rakyat Aceh Memilih, Tapi Belum Memiliki Negara
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Pada Pilpres lalu, sekitar 70 persen rakyat Aceh memilih Anies Baswedan. Pilihan itu bukan sekadar angka, tetapi isyarat penting: rakyat Aceh sesungguhnya menolak politik militerisme dan kepemimpinan otoriter yang selama ini menyakiti daerah-daerah pinggiran.
Namun pada saat yang sama, di banyak wilayah Indonesia, rakyat justru “mabuk kekuasaan” terpesona pada figur tentara, militer, dan kekuatan koersif, seolah-olah negara harus dipimpin dengan tangan besi.
Ini bukan soal suka atau tidak suka pada tokoh tertentu, tetapi soal cara berpikir politik yang salah kaprah.
Masalah utamanya bukan siapa presidennya.
Masalah utamanya adalah rakyat belum sadar bahwa negara itu milik mereka.
Kesalahan Berpikir Paling Fatal: Negara Dianggap Milik Penguasa
Sebagian besar rakyat Indonesia termasuk di Aceh, masih hidup dalam cara berpikir feodal:
Negara dianggap milik presiden, gubernur, atau elit kekuasaan.
Padahal dalam negara modern dan demokratis, negara adalah milik rakyat, bukan milik penguasa.
Kesalahan berpikir inilah yang membuat rakyat:
Toleran terhadap kepemimpinan otoriter
Membiarkan kekuasaan diwariskan ke keluarga
Diam saat negara diperlakukan seperti perusahaan pribadi
Rakyat lupa satu hal mendasar:
👉 setiap hari mereka membiayai negara.
Rakyat Miskin Juga Bayar Pajak, Setiap Hari
Banyak rakyat berkata:
“Kami tidak pernah ke kantor pajak, jadi kami tidak bayar pajak.”
Ini keliru total.
Faktanya:
Beli beras → ada pajak
Beli rokok → pajak besar
Beli minyak goreng → pajak
Bahkan Indomie dan telur yang dimakan rakyat miskin pun ada pajaknya.
Artinya apa?
👉 Negara hidup dari uang rakyat, termasuk rakyat paling miskin.
Hanya saja, karena rakyat tidak membayar pajak secara langsung seperti perusahaan, mereka tidak merasa sebagai pemilik negara.
Inilah sebabnya rakyat mudah ditipu dengan:
Politik bantuan
Politik bansos
Politik pencitraan
Politik ketakutan (ancaman, stigma makar, dll)
Mengapa Kepemimpinan Otoriter Selalu Merugikan Rakyat
Pemimpin yang berpikir otoriter biasanya punya ciri:
Memperkuat keluarga dan lingkaran dekat
Menganggap kritik sebagai ancaman
Menggunakan aparat untuk menekan rakyat
Menganggap negara sebagai alat kekuasaan, bukan amanah rakyat
Dalam sistem seperti ini:
Pajak rakyat tidak kembali sebagai kesejahteraan
Negara menjadi alat balas jasa politik
Rakyat diposisikan sebagai objek, bukan pemilik
Aceh seharusnya paling paham soal ini, karena Aceh pernah merasakan:
Kekerasan negara
Politik senjata
Kepemimpinan yang merasa paling benar
Jika hari ini rakyat Aceh kembali membenarkan pola pikir otoriter, maka itu berarti Aceh belum benar-benar merdeka secara kesadaran politik.
Memilih Presiden Bukan Memilih Raja
Dalam negara demokrasi:
Presiden bukan raja
Presiden bukan panglima atas rakyat.
Presiden adalah pegawai rakyat paling tinggi
Rakyat berhak:
Mengkritik
Mengawasi
Menolak jika negara disalahgunakan
Memilih pemimpin yang berpikir otoriter berarti:
Rakyat secara sukarela menyerahkan hak miliknya yaitu negara kepada segelintir orang.
Ini bukan kesalahan kecil.
Ini kesalahan politik yang mahal.
Aceh Tidak Kurang Berani, Tapi Kurang Disadarkan
Rakyat Aceh bukan rakyat bodoh.
Rakyat Aceh berani, kritis, dan punya sejarah perlawanan.
Masalahnya hanya satu:
👉 kesadaran sebagai pemilik negara belum dibangun secara sistematis.
Selama rakyat tidak sadar bahwa:
Pajak mereka membiayai negara
Negara adalah milik mereka
Penguasa hanya mandat sementara
Maka selama itu pula:
Otoritarianisme akan terus lahir
Kekuasaan keluarga akan dianggap wajar
Rakyat akan terus disuruh bersabar atas penderitaannya sendiri
Penutup
Negara Ini Bukan Hadiah, Tapi Milik Kita
Negara bukan hadiah dari presiden.
Negara bukan milik tentara.
Negara bukan milik elit partai.
Negara adalah milik rakyat yang membayarnya setiap hari, bahkan dengan Indomie dan telur.
Jika rakyat Aceh ingin benar-benar merdeka:
Merdeka berpikir
Merdeka secara politik
Merdeka sebagai warga negara
Maka satu hal harus diubah terlebih dahulu:
Cara berpikir tentang negara dan kekuasaan.
