Minim Warga Pase Organisator Bermental Politik Apalagi Negarawan
Namun organisasi itu tidak cukup dengan rangkanya tetapi ia perlu ruh organisasi yang menentukan hidup dan matinya organisasi tersebut itulah yang disebut ideology.
Sebagai contoh kita membuat sebuah perusahaan untuk mencari profit apabila perusahaan itu tanpa pekerjaan yang ingin kita lakukan tentu perusahaan tersebut tidak akan ada aktivitasnya. Makanya yang dirancang itu sesungguhnya pekerjaannya apa, kalau kontraktor tentu mengatur rencana dengan stakeholder kemudian barulah dibuat perusahaannya.
Demikian juga jika kita ingin eksport dibuat dulu rancangan barang dan kemampuan stock untuk komoditas dan pos-pos pengumpulan dilapangan untuk memenuhi permintaan. Kemudia mengurus pasar luar dll, barulah diperlukan perusahaan untuk legalitas dan alat untuk melaksanakan itu.
Sementara budaya kita selama ini di terbalik dimana kita bicara perusahaan maka kita bicara kantornya dimana. Padahal kantor bukan hal yang harus diutamakan sebelum operasi pekerjaan dijalankan.
Begitu juga berorganisasi, lihatlah begitu banyak kita yang terjebak dalam mengemban tugas organisasi, kita larut dibatas silaturrahmi. Budaya tidak pernah mengajarkan kita menyelesaikan pekerjaan organisasi yang sesungguhnya.
Begitu seseorang terpilih sebagai ketua, mulai menyusun program sekedar jadwal buat maulid, jadwal takziah, jadwal ngumpul tokoh sana ngumpul sama tokoh ini, akhirnya organisasi berakhir dengan menarik uang disana sedikit disini sedikit pokoknya sebatas memeras para pemilik jabatan yang pada akhirnya kegiatan organisasi tersebut dikapitalisasi oleh mereka pemilik jabatan pemerintahan, sementara kita tahu bahwa pejabat pemerintah koruptif dan tidak punya kuasa menolak belenggu prilaku organisasi-organisasi disekitarnya yang kegiatannya bolak-balik jakarta sekedar menghabiskan biaya transportasi.
Bagaimana mungkin kita ingin menjadi modal sosial untuk bicara kebenaran jika kita larut dalam masalah itu sendiri. Akhirnya tujuan organisasi stagnan disebatas mentalitas birokrator dan pimpinan organisasi tersebut hanya mendapat lebel berkemampuan sebagai pejabat. Tidak berpengaruh apapun untuk kontribusi pembangunan rakyat dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi rakyat.
Kesimpulannya apa?
Organisasi hanya untuk meminta uang kepada pejabat dan hasil dari itu hanya kumpul-kumpul, meu ron-ron hana jelas laju-laju. Lihatlah orang China atau Amerika berorganisasi mereka tidak perlu mengumpulkan orang yang banyak tapi setiap orang yang terlibat dalam organisasi itu ada kualifikasinya dengan hak dan kewajiban masing-masing. Ada kegiatannya, ada usahanya, jelas finansialnya.
Organisasi tidak dihidupkan dengan SUMBANGAN tetapi mereka menciptakan sumber keuangan organisasi tidak terkecuali paguyuban sekalipun.
Kita jadi ketua organisasi sekedar bisa mengatakan untuk pejabat pelit bila ia tidak menyumbang, ketika organisasi hanya menjadi pemeras pejabat maka kita telah membuat kinerja pemerintah tidak berjalan efektif. Ketika pejabat tidak mampu mengikuti kemauan organisasi maka sang pejabat terhukum secara sosial bahkan ia terasingkan dalam pergaulan bodoh itu. Namun ketika pejabat itu tertangkap korupsi tidak satupun organisasi-organisasi itu ikut serta dalam penderitaan pejabat yang bersangkutan. Sedangkan orang-orang yang kebetulan sedang tidak berjabatan atau belum menjadi pejabat tentu harus menyurutkan keinginannya dihormati meskipun kecerdasannya melebihi orang yang terlibat aktif dihormati karena sumbangannya. Akhirnya outputnya itu adalah menyumbang juga tapi untuk membangun rakyat materialistik dan rakyat yang keahliannya meminta kesana-sini. Budaya inilah yang telah mendistorsi organisasi menjadi alat memeras siapa saja dengan pressure sosial.
Oleh karena itu jika kita ingin produktif maka sistem yang sudah menjadi budaya ini perlu dirubah agar rakyat tidak memandang organisasi sebagai wadah minta sumbangan yang bisa menekan secara mental semua orang. Prilaku ini adalah model perlakuan penjajahan terselubung yang paling dasyat yang terus menciptakan kebodohan-kebodohan berkepanjangan.
Saya yang mempelajari kepemimpinan sosial diluar melihat fenomena ini begitu menyedihkan, diamana orang berorganisasi tidak menempatkan ruh organisasi itu pada tempatnya dan akhirnya generasi muda terdidik dijalan yang salah arah dan sebagian besar hasilnya hanya sebatas bisa mencari uang dengan cara itu. Bila dihadapkan dengan organisator negara lain, tentu kita jauh dibawah karena sebelum bertemu mereka otak organisator kita dipenuhi dengan bagaimana mendapatkan uang dari mereka atau organisator mereka.
Sungguh orang-orang yang berjalan didepan rakyat kita sempurna sebagai pengemis maka pengemis di Aceh sebagian besar diorganisir karena yang lakukan itu organisator pensiun yang menjadikan rakyat menjalani profesi itu puluhan tahun bahkan sepanjang umurnya.
Inilah dilema negeri kita Aceh, silakan pelajari dan lihatlah kejanggalan-kejanggalan kita yang tidak pernah kita berusaha memperbaikinya. Karena itu pemimpin di Aceh dibutuhkan bukan sekedar mengelola anggaran dan membangun gedung, kantor jalan tetapi ia adalah pengatur dan yang mengetahui ttg organisasi sosial, mengatur organisasi sosial untuk arah yang benar bukan sebagaimana sekarang.
Kalau melihat skala daerah yang memiliki organisator meski tidak sempurna mereka banyak berdatangan dari kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Selatan itu lumayan handal diatas kabupaten lain, Bireun membayangi meski dalam ajaran yang belum begitu terarah, sementara Pasee masih tertinggal.
Semua daerah akan diukur dengan keberadaan seorang guru organisasi sosial, dimana mereka belajar maka disitulah mereka berhenti. Mohon maaf saya belum jadi pejabat sehingga belum bersyarat mendidik pemikiran-pemikiran generasi muda Pasee maupun Aceh.
