Salah Besar : Pemerintah Posisikan Rakyat Sebatas Penerima Bantuan

Dalam kepemimpinan pusat dan daerah seharusnya pemerintah menjauhkan image bahwa rakyat hanya sebatas penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negeri ini tidak memahami terhadap fungsi negara dan pemerintahan itu sendiri. 

Kenapa demikian??? 

Sesungguhnya anggaran pembangunan itu seluruhnya adalah diperuntukkan bagi rakyat karena keberadaan pemerintah sesungguhnya adalah sebagai pelayan rakyat.

Kalau berlaku terminology bahwa pemerintah menyerahkan bantuan hal itu tidak berbeda dengan memisahkan antara pemerintah dan rakyat.  Berikutnya hal ini juga mengindikasikan bahwa kedudukan pemerintah sebagai Tuan yang kaya dan Rakyat sebagai si miskin yang hanya meminta-minta kepada si kaya. 

Padahal pemerintah dalam kontek negara demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Jika mereka paham maka pemerintah harus berkebijakan menghilangkan kesenjangan dengan rakyat. Karena mereka juga digaji dan diberi fasilitas untuk mengurus rakyat. 

Seharusnya pemerintah disemua tingkatan membuka ruang yang lebar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pusat maupun daerah. 

Menurut saya pemerintah Indonesia selama ini lebih-lebih di provinsi dan kabupaten kota masih menerapkan sistem pemerintahan feodal atau sistem peninggalan penjajahan Belanda dimasa lalu. 

Semoga bermanfaat untuk kepala daerah. 

Salam



Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil