Bagaimana Merawat Partai Politik Agar Tidak Berbentur Dengan Hak Rakyat
Selamat Malam,,,
Partai politik adalah instrumen utama dalam penguatan positioning rakyat dalam politik kenegaraan.
Idealnya para politisi adalah orang-orang yang juga berpikir untuk keseimbangan dan kelangsungan negara, maka sebaik-baiknya politisi adalah mereka yang bermental negarawan.
Lalu bagaimana mengukur mereka?
Apakah mereka yang kritis bukan negarawan?
Apakah mereka yang memberontak bukan negarawan?
Jawab : Tergantung wawasan kebangsaan seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan tentunya konstitusi negara.
Disamping itu sejauhmana dalih-dalih rasional yang mereka kemukakan untuk dapat mereka pertanggung jawabkan dihadapan rakyat dan negara. Tentu tidak selamanya wawasan kebangsaan mereka yang memerintah sempurna untuk menegakkan negara.
Banyak juga negara yang dibawa untuk kepentingan kelompok bahkan pribadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh diktator-diktator di belahan bumi ini.
Maka pemimpin pemerintahan dalam mempersatukan beragam kepentingan rakyat diperlukan pemimpin yang berwawasan luas sehingga rakyat tidak terkungkung dalam ruang yang sempit dan berkonflik dalam urusan-urusan kecil dalam bernegara.
Manajemen Partai Politik
Manajemen partai politik juga tidak ubahnya sebagaimana pengendalian negara, karena partai politik haruslah dikelola dengan wawasan yang luas sehingga kader dapat berekspresi dan berapresiasi dalam partai politik sekaligus menghindari pembawaan arah partai ke jurang yang sempit.
Oleh karena itu pemimpin partai politik idealnya bukanlah seseorang yang merebut kapling kehidupan rakyat. Misalnya seseorang kontraktor yang masih bertarung mencari uang dengan proyek maka sama dengan membuat kebijakan untuk merebut lahan rakyat yang seharusnya dibuka lebar dan membangun mentalitas profesional warga masyarakat. Kalau pemimpin partai politik berurusan dengan itu maka tidak berbeda dengan memamerkan arigansi partai politik kepada rakyat.
Lalu profesi apa yang layak bagi pimpinan partai politik? Jawabannya adalah broker saham, profesi pengembang properti, aktivis yang mencari uang dengan cara-cara tidak merebut hak rakyat dan tidak mengganggu lahan kehidupan rakyat dan banyak profesi lain yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam. Jangan sampai menjadi kepala daerah lalu mendirikan warung kopi dimana-mana merebut pekerjaan dan lahan rakyat. Seharusnya kepala daerah mencari uang dengan cara-cara yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam, sehingga ia bisa mengajari pengikutnya untuk itu. Jika itu bisa dilakukan maka korupsi dan arogansi pasti bisa diminimalisir.
Untuk itu maka pertimbangan dalam kekaderan partai politik akan kelihatan secara jelas, bagaimana seorang yang ahli memimpin partai politik dan mereka yang bermental feodal yang mengganggu dan merebut lahan rakyat.
Berikutnya dalam manajemen pengkaderan, mengangkat dan mempromosikan kader juga perlu petunjuk yang dipikirkan secara bijak agar semua kader tidak dirugikan dalam mengikuti partai, maka penguatan dan pemberdayaan mereka yang sudah baik menjadi kader dibutuhkan sehingga mereka dapat membina kader-kader baru yang bergabung.
Lalu kenapa ada partai yang gampang diambil alih oleh kader baru hanya bermodalkan uang? Jawabnya Karena pemimpin partai politik itu berorientasi pada uang dan mengeksploitasi kadernya untuk mencari uang. Tentu saja wawasan pemimpinnya yang sempit dan menganggap uang satu-satunya sebagai modal politik, padahal dalam ilmu politik uang adalah alat politik yang tidak membunuh politic capital lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan rakyat.
Untuk itulah dibuat aturan yang mengikat kepada semua kader agar terbangun keadilan dan tidak menjadikan uang sebagai alat utama dalam manejemen partai politik.
Jika melanggar hukum itu maka tidak berbeda dengan menggeser nilai fungsi dan peran partai politik ditengah rakyat. Lalu kalau kita semua sudah cerdas dan memahami semangat berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Lalu siapakah yang berpotensi merusak bangsa dan negara ini? Apakah orang daerah yang mengangkat senjata atau pemimpin partai politik yang bermental kapitalis dan arogan?
Kalau kita analisa maka sesungguhnya prilaku rakyat kita terhadap suatu masalah pasti terbalik, dimana yang seharusnya dimusuhi sebagai musuh rakyat justru dipuja-puji.
Sebaliknya orang yang melakukan kritik terhadap kepemimpinan politik dan pemerintah yang sesungguhnya dhalim justru dibenci bahkan dihukum.
Jika sebahagian besar kita memiliki ilmu tentang politik dan negara tentu saja prilaku pemimpin politik dan pemerintahan sudah pasti terbalik dengan kondisi hari ini. Itulah kondisi negara kita Republik Indonesia dan provinsi kita Aceh yang kita cintai.
Wassalam
Penulis
Tarmidinsyah Abubakar
Partai politik adalah instrumen utama dalam penguatan positioning rakyat dalam politik kenegaraan.
Idealnya para politisi adalah orang-orang yang juga berpikir untuk keseimbangan dan kelangsungan negara, maka sebaik-baiknya politisi adalah mereka yang bermental negarawan.
Lalu bagaimana mengukur mereka?
Apakah mereka yang kritis bukan negarawan?
Apakah mereka yang memberontak bukan negarawan?
Jawab : Tergantung wawasan kebangsaan seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan tentunya konstitusi negara.
Disamping itu sejauhmana dalih-dalih rasional yang mereka kemukakan untuk dapat mereka pertanggung jawabkan dihadapan rakyat dan negara. Tentu tidak selamanya wawasan kebangsaan mereka yang memerintah sempurna untuk menegakkan negara.
Banyak juga negara yang dibawa untuk kepentingan kelompok bahkan pribadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh diktator-diktator di belahan bumi ini.
Maka pemimpin pemerintahan dalam mempersatukan beragam kepentingan rakyat diperlukan pemimpin yang berwawasan luas sehingga rakyat tidak terkungkung dalam ruang yang sempit dan berkonflik dalam urusan-urusan kecil dalam bernegara.
Manajemen Partai Politik
Manajemen partai politik juga tidak ubahnya sebagaimana pengendalian negara, karena partai politik haruslah dikelola dengan wawasan yang luas sehingga kader dapat berekspresi dan berapresiasi dalam partai politik sekaligus menghindari pembawaan arah partai ke jurang yang sempit.
Oleh karena itu pemimpin partai politik idealnya bukanlah seseorang yang merebut kapling kehidupan rakyat. Misalnya seseorang kontraktor yang masih bertarung mencari uang dengan proyek maka sama dengan membuat kebijakan untuk merebut lahan rakyat yang seharusnya dibuka lebar dan membangun mentalitas profesional warga masyarakat. Kalau pemimpin partai politik berurusan dengan itu maka tidak berbeda dengan memamerkan arigansi partai politik kepada rakyat.
Lalu profesi apa yang layak bagi pimpinan partai politik? Jawabannya adalah broker saham, profesi pengembang properti, aktivis yang mencari uang dengan cara-cara tidak merebut hak rakyat dan tidak mengganggu lahan kehidupan rakyat dan banyak profesi lain yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam. Jangan sampai menjadi kepala daerah lalu mendirikan warung kopi dimana-mana merebut pekerjaan dan lahan rakyat. Seharusnya kepala daerah mencari uang dengan cara-cara yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam, sehingga ia bisa mengajari pengikutnya untuk itu. Jika itu bisa dilakukan maka korupsi dan arogansi pasti bisa diminimalisir.
Untuk itu maka pertimbangan dalam kekaderan partai politik akan kelihatan secara jelas, bagaimana seorang yang ahli memimpin partai politik dan mereka yang bermental feodal yang mengganggu dan merebut lahan rakyat.
Berikutnya dalam manajemen pengkaderan, mengangkat dan mempromosikan kader juga perlu petunjuk yang dipikirkan secara bijak agar semua kader tidak dirugikan dalam mengikuti partai, maka penguatan dan pemberdayaan mereka yang sudah baik menjadi kader dibutuhkan sehingga mereka dapat membina kader-kader baru yang bergabung.
Lalu kenapa ada partai yang gampang diambil alih oleh kader baru hanya bermodalkan uang? Jawabnya Karena pemimpin partai politik itu berorientasi pada uang dan mengeksploitasi kadernya untuk mencari uang. Tentu saja wawasan pemimpinnya yang sempit dan menganggap uang satu-satunya sebagai modal politik, padahal dalam ilmu politik uang adalah alat politik yang tidak membunuh politic capital lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan rakyat.
Untuk itulah dibuat aturan yang mengikat kepada semua kader agar terbangun keadilan dan tidak menjadikan uang sebagai alat utama dalam manejemen partai politik.
Jika melanggar hukum itu maka tidak berbeda dengan menggeser nilai fungsi dan peran partai politik ditengah rakyat. Lalu kalau kita semua sudah cerdas dan memahami semangat berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Lalu siapakah yang berpotensi merusak bangsa dan negara ini? Apakah orang daerah yang mengangkat senjata atau pemimpin partai politik yang bermental kapitalis dan arogan?
Kalau kita analisa maka sesungguhnya prilaku rakyat kita terhadap suatu masalah pasti terbalik, dimana yang seharusnya dimusuhi sebagai musuh rakyat justru dipuja-puji.
Sebaliknya orang yang melakukan kritik terhadap kepemimpinan politik dan pemerintah yang sesungguhnya dhalim justru dibenci bahkan dihukum.
Jika sebahagian besar kita memiliki ilmu tentang politik dan negara tentu saja prilaku pemimpin politik dan pemerintahan sudah pasti terbalik dengan kondisi hari ini. Itulah kondisi negara kita Republik Indonesia dan provinsi kita Aceh yang kita cintai.
Wassalam
Penulis
Tarmidinsyah Abubakar