POLITIK KORUP RAKYAT TAK SEJAHTERA

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Pagi ini kita lagi-lagi bicara tentang partai politik dan tentu anda akan bertanya kenapa begitu banyak sisi dan problematika partai politik yang bisa kita bahas setiap hari.

Kalau anda tanya bagaimana dengan politik? Wah,,,,sungguh lebih luas dan mungkin saja ada banyak hal yang kita masyarakat ini belum banyak memahaminya.

Lalu, bagaimana kita bicara tentang pembangunan masyarakat dan manajemen sosial?

Saya yakin hanya sedikit dari kita yang sedikit paham tentang itu sebagaimana mereka masyarakat di negara dan bangsa yang jauh lebih maju. 

Kenapa ada Hipotesa demikian? Tentu saja salah satu indikatornya adalah 75 tahun Indonesia merdeka rakyatnya tidak kunjung sejahtera, kita terus berputar dalam siklus mencari format dan pola-pola politik serta manajemen negara yang tidak pernah habisnya.

Begitu pula di Aceh dengan berbagai gelar istimewa dan limpahan uang namun kehidupan masyarakat jauh dari kesejahteraan bahkan gelar termiskin begitu lama kita sandang meski daerah kita sebagai penghasil yang besar. 

Bukankah ada yang salah dalam pengelolaan daerah kita? Tentu saja, karena sumber masalahnya adalah pastilah sistem pengelolaan daerah. Apakah kita bodoh? Jawabnya jelas tidak bahkan kita terlalu cerdas dibidang lain yang orang lain tidak pintar.

Lalu kenapa kita bicara bahwa sumber dari segala sumber penghambat kesejahteraan rakyat adalah partai politik? Tentu karena pembuat kebijakan publik utama itu berasal dari sumber daya kader partai politik yang menjadi pejabat atau pemimpinnya.

Kemudian, kenapa kita harus memahami dari dasar tentang politik dan partai politik? 

Begini, Tentu saja kita semua paham bahwa sistem politik dan manajemen partai politik kita akui mentalitasnya korup dan hal ini menjadi rahasia umum. Padahal rakyat dan kader membutuhkan sikap politik untuk membangun sistem yang baik dalam politik.

Kalau rakyat kita atau kader partai politik korup bagaimana? Jawabnya adalah Kita perlu belajar kembali tentang mentalitas ANTI KORUP yakni HARGA DIRI. 

Perbandingannya dimana? Baca atau pergi ke negara-negara maju untuk melihat anggota partai politik bahkan membayar iuran partainya. Untuk apa? Demi menjaga dan menghargai haknya dalam menyampaikan aspirasi politik agar tidak dibeli oleh kapitalis, mereka tidak ingin harga dirinya dibeli dengan uang tetapi mereka hanya menjadikan alat tukar politik dengan ide, gagasan dan harapan serta kepercayaan agar masa depan bangsa dan negaranya di bawa ke arah yang benar dan oleh kelompok orang yang tidak diragukan kredibilitasnya.

Lalu, anda tanyakan kepada saya, apakah kita tidak punya harga diri? 

Tentu saja kita punya harga diri dibidang lainnya, sementara dalam politik mungkin saja kita belum memahami hingga sejauh itu.

Apakah harga diri dalam politik perlu? Jawabnya begini, Dalam kontek pembangunan dan perubahan untuk masa depan rakyat maka harga diri dalam politik diperlukan pada rangking pertama. Karena dengan harga diri dalam politik itulah anda bisa mendorong perbaikan bangsa dan masa depan anda sendiri. 

Terus, siapa sesungguhnya yang mengajarkan rakyat menafikan harga diri? Jawabnya adalah pimpinan partai politik dan politisi  yang tidak paham makna harga diri dalam politik. Maka alat tukar dalam politik kita yang berlaku adalah Uang Receh. Kenapa demikian?

Hipotesanya adalah Sedikit dari pemain politik kita yang memahami ilmu politik yang sesungguhnya baru sedikit kita paham itu.

Lalu bila ada para kader partai politik suatu partai yang menukar partainya dengan uang seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemimpinnya dalam aturan partai? Mereka bukan sebatas tidak punya harga diri tetapi mereka juga adalah pecundang dan pengkhianat serta pelacur politik yang sempurna.

Apakah ini terjadi? Jawab aja sendiri dalam hati yang paling dalam.

Salam

Tarmidinsyah Abubakar
Pemimpin Politik






Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »