Kenapa Siapa pun yang Jadi Gubernur Akan Tetap Mengecewakan?
Oleh Goodfathers
Apa yang Sebenarnya Tidak Pernah Dipegang oleh Para Pemimpin Kita
Oleh Tarmidinsyah Abubakar
---
Paragraf Pembuka:
Rakyat sering kecewa pada gubernurnya.
Gubernur ganti, kecewa lagi.
Ganti lagi, masih juga mengecewakan.
Sampai akhirnya orang berpikir: “Mungkin takdir Aceh memang begini.”
Padahal bukan takdir. Bukan juga karena orang yang salah.
Siapa pun yang dijadikan pemimpin, apakah itu abang Anda, om Anda, orang tua Anda, bahkan anak Anda sendiri, tidak akan bisa mengubah keadaan rakyat selama tidak merujuk pada satu hal:
---
🔍 “Apa yang Tidak Pernah Dipegang?”
Jawabannya sederhana:
Kontrak Pemikiran.
Bukan kontrak jabatan. Bukan kontrak politik. Tapi kontrak pemikiran yang dijabarkan dengan visi dan misi calon pemimpin.
Selama ini yang menjadi pegangan rakyat kalau gubernur ada mobil tiga, maka minimal rakyat ada satu mobil, jangan gubernur naik mobil harganya 3 Milyar, sementara rakyat hanya sanggup naik sepeda butut. Gubernur makan pizza minimal rakyat punyalah beras dirumah atau minimal bisa makan nasi.
Jangan sebagaimana video yang selama ini beredar gubernur dengan keluarga hidup dalam kesenangan warga Timses menunjukkan boh luepieng.
---
Penjelasan:
Selama ini orang jadi gubernur dengan dasar:
dukungan partai (bukan dukungan pikiran),
uang (bukan gagasan),
relasi politik (bukan konsepsi kebijakan),
popularitas (bukan integritas).
Dan lebih parah lagi:
banyak calon pemimpin tidak memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam tentang berbangsa dan bernegara.
Mereka tidak mengerti dasar konstitusi.
Kalau ada partai politik melanggar konstitusi, mereka diam saja bukan karena setuju, tapi karena tidak tahu di mana letak kesalahannya.
Akhirnya, mereka bukan pemimpin rakyat,
mereka hanya pengelola jabatan.
Mereka tidak datang membawa arah.
Mereka datang membawa ambisi pribadi.
---
Dampaknya?
Rakyat jalan sendiri.
Pemerintah jalan sendiri.
Yang satu kelaparan.
Yang satu sibuk proyek.
Rakyat bicara harga sembako.
Pemimpin bicara reshuffle kabinet.
Karena mereka tidak paham politik secara paripurna,
mereka memimpin tanpa peta.
Dan rakyat dibiarkan tersesat.
---
Solusinya?
Yang dibutuhkan Aceh bahkan seluruh Indonesia adalah kontrak pemikiran antara rakyat dan pemimpinnya.
Kontrak itu harus menjawab:
Rakyat mau dibawa ke mana?
Siapa yang memimpin arah itu?
Apa fondasi nilai yang digunakan?
Bagaimana cara menjaga pemimpin agar tetap setia pada jalan itu?
---
Penutup:
Jadi bukan soal siapa yang jadi gubernur.
Tapi siapa yang berani menolak kursi jabatan jika tidak ada arah yang jelas.
Siapa yang berani menulis pemikiran, bukan sekadar mencetak baliho.
Pemimpin sejati bukan datang membawa jabatan, tapi membawa kesadaran.
Bukan datang dengan gelar, tapi datang dengan gagasan.
Dan sebelum Aceh punya itu,
siapa pun yang Anda angkat jadi gubernur tetap akan mengecewakan.
