Biaya Pendidikan Selangit Karena Sistem Kepemimpinan Feodal

https://bit.ly/3cSweH3

Selamat Malam

Semakin Feodal sistem dalam kepemimpinan daerah maka semakin mahal pula biaya pendidikan rakyat.

Mungkin saja anda akan bertanya, apa hubungan antara kepemimpinan daerah dan biaya pendidikan rakyat?

Kepemimpinan Sistem feodal kecenderungannya adalah menindas rakyat, mereka tidak peduli dengan nasib dan penderitaan pihak lain, yang penting dia mapan, senang dan tujuannya tercapai.

Bagaimana ciri kepemimpinan feodal? Yaitu siatu sistem yang mengutamakan status sosial dan jabatan adalah alat untuk menundukkan manusia lain meski ia tanpa keahlian disana. Pemimpin daerah juga tidak punya kepedulian kepada masyarakat dibawah yang mereka pedulikan adalah pekerjaan bawahannya yang menghasilkan tujuannya.

Karena pola kepemimpinan yang demikian maka pemimpin tidak akan melakukan kordinasi dengan pemilik dan pimpinan lembaga pendidikan untuk membuat biaya standar pembangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi yang normal untuk meringankan beban orang tua atau masyarakat.

Kepemimpinan feodal ini berlaku baik disengaja atau memang pemimpin daerah tidak memahami menggunakan kekuasaannya untuk meringankan beban masyarakat, padahal itulah salah satu tugas utamanya ketika rakyat memilihnya dalam pemilu. Maka ketika anda mengikuti kampanye politik dan program partai politik di negara maju, salah satu yang prioritas dan melekat pada politik mereka adalah soal Biaya Pendidikan. Mereka menyebut menurunkan biaya pendidikan dan menurunkan pajak yang menjadi isu prioritas dalam politik mereka.

Posisi tawar antara rakyat dan calon pejabat dari partai politik adalah dua elemen yang berkait erat, program partai politik dan calon pejabat yang mewakili rakyat dan kepala daerah berkaitan erat. Masyarakat tidak menghirau apapun yang disogok oleh calon pejabat dalam kampanye selama tidak ada kesepakatan atau komitmen bersama atau pengumuman partai politik untuk itu. Disinilah lahir yang disebut harapan, jadi jika partai politik tidak bisa memberi harapan maka sungguh naif sebagai partai politik.

Dengan begitu secara teori maka ajaran selama ini kepada rakyat Aceh yang menyebut bahwa partai politik tidak boleh memberi harapan maka sama dengan rakyat membiarkan partai politik dan perangkatnya bebas bahkan mereka hanya diam dan tersenyum ketika rakyat membutuhkan mereka untuk meringankan bebannya. Paling hebat lahirlah kebijakan pembagian sembako untuk makan tiga hari bagi rakyat.

Bagaimana mungkin mereka mau menjalankan kinerjanya untuk menurunkan atau memerintahkan pimpinan Sekolah Umum, Dayah dan Perguruan Tinggi untuk menurunkan atau menyesuaikan biaya pendidikan dengan kondisi ekonomi rakyat. Lalu apakah calon-calon pemimpin Aceh yang sedang kita agung-agungkan memahami atau memiliki keilmuan dalam sektor pendidikan masyarakat?

Silakan jawab sendiri,,,,,,

Waktu kita masih ada untuk mengevaluasi, semoga kita tidak terjebak dalam kebuntuan berpikir sehingga memilih pemimpin yang kita anggap berjasa melakukan tugasnya bagi rakyat padahal ia hanya sedang memanfaatkan kondisi rakyat dan menggunakannya menjadi alat loncat ke level jabatan yang ditunggu dan ia hidup hanya sebatas sebagai orang mapan yang dermawan dengan jabatan itu.

Wallahualam,,,,,,

Salam