Pemilihan Rektor Unsyiah: Demokrasi Kampus atau Feodalisme Baru?
Pemilihan Rektor Unsyiah: Demokrasi Kampus atau Feodalisme Baru?
Pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah/USK) seharusnya menjadi pesta demokrasi akademik. Sebuah momentum untuk menegaskan bahwa kampus adalah ruang pencerahan, bukan ruang feodalisme.
Syarat Calon Rektor yang Membatasi
Dalam aturan Pilrek USK, hanya mereka yang bergelar Doktor (S3) yang bisa mencalonkan diri. Artinya, peluang hanya terbuka bagi kelompok elit akademik, bukan untuk masyarakat luas.
Padahal, kalau benar kampus ini “universitas rakyat”, mestinya syarat kepemimpinan tidak hanya diukur dari gelar, tapi juga:
- Kemampuan manajerial
- Wawasan kebangsaan dan kerakyatan
- Integritas moral
- Komitmen membangun Aceh
Apakah seorang pemimpin yang visioner harus S3? Tidak. Banyak tokoh besar dunia bahkan tidak tamat kuliah, tapi mampu memimpin bangsa.
Feodalisme di Balik Akademik
Syarat Doktor ini menunjukkan satu hal: kampus masih berpikir feodal.
- Jabatan dipuja, bukan kemampuan
- Gelar jadi ukuran utama, bukan gagasan
- Rakyat hanya penonton, bukan bagian dari demokrasi kampus
Dengan model ini, USK tidak sedang mendidik rakyat untuk merdeka, tapi justru mengajarkan budaya tunduk kepada status sosial.
https://globalacehawakening.blogspot.com/2025/09/buku-dari-budak-mental-ke-warga-merdeka.html
Kalau Benar Kampus Milik Rakyat…
Maka syarat kepemimpinan seharusnya lebih inklusif. Bahkan, orang yang hanya S1 tapi punya pengalaman membangun masyarakat mestinya bisa diberi ruang. Kenapa? Karena pemimpin kampus bukan sekadar mengurus jurnal, tapi mengurus manusia dan masa depan rakyat.
Kesimpulan
- Pemilihan rektor USK masih terbatas untuk kalangan elit akademik.
- Sistem ini lebih menutup diri daripada membuka peluang bagi potensi besar rakyat Aceh.
- Kampus terjebak dalam feodalisme gelar, bukan profesionalisme rakyat.
- Sudah saatnya syarat kepemimpinan kampus diubah agar benar-benar sesuai dengan prinsip pendidikan berkedaulatan rakyat.
Penutup
Aceh butuh kampus yang jadi benteng pencerahan, bukan benteng feodalisme. Kalau kampus saja masih menutup diri dengan syarat elit, bagaimana mungkin rakyat bisa benar-benar merdeka?
Pertanyaannya sekarang: 👉 Apakah USK berani membuka diri untuk demokrasi rakyat, atau tetap bertahan sebagai feodalisme baru yang dibungkus dengan toga akademik?
