Dimana Rakyat Dibodohkan dan Dimiskinkan???
Dimana Rakyat Dibodohkan dan Dimiskinkan???
(Mari Lihat Baik-Baik Proses Penetapan APBN Secara Resmi)
Apa APBN Untuk Rakyat Atau Untuk Pejabat, Silakan Ambil Kesimpulan Dan Berpikir
Oleh : goodfathers
Sebagai warga masyarakat anda berhak tahu bagaimana uang negara diseludupkan.
Oleh karena itu baca dulu tahapan APBN 👇
(Secara garis besar mengikuti siklus tahunan fiskal negara)
1. Perencanaan Awal (Januari–Mei)
Pemerintah (melalui Bappenas & Kemenkeu) menyusun Kebijakan Umum APBN (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dasarnya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Di sini sudah mulai banyak “penyesuaian kepentingan”, karena tiap kementerian, lembaga, dan daerah berebut plafon anggaran.
2. Penyusunan RAPBN (Juni–Agustus)
Pemerintah menyusun Rancangan APBN (RAPBN) dan menyampaikan ke DPR paling lambat pertengahan Agustus.
Di sinilah sering muncul istilah teknis seperti DED (Detail Engineering Design) — yaitu rancangan teknis detail suatu proyek sebelum dana dikucurkan.
👉 Masalahnya: DED sering jadi alasan “anggaran belum bisa jalan” atau justru “anggaran dinaikkan” karena desainnya diubah.
Jadi bisa dipakai sebagai alat manipulasi perencanaan biaya.
3. Pembahasan RAPBN di DPR (Agustus–Oktober)
DPR membahas bersama pemerintah. Di sini terjadi:
Lobi politik antar fraksi
Tarik-menarik proyek daerah pemilihan (aspirasi)
Penyusupan kepentingan partai atau elite tertentu
Banyak istilah muncul: alokasi indikatif, belanja prioritas, belanja non-prioritas, dll — semua berlapis bahasa teknokratis agar sulit dipahami publik.
4. Penetapan APBN (Akhir Oktober)
Setelah disetujui DPR, ditetapkan jadi Undang-Undang APBN.
Tapi setelah disahkan pun, anggaran masih bisa diubah lewat:
Perpres perubahan APBN
APBN Perubahan (APBN-P) — alasan “penyesuaian kondisi ekonomi”
Refocusing (seperti waktu pandemi)
Inilah “pintu belakang” yang sering jadi ruang manipulasi lanjutan.
🧩 Kenapa Jadi Rumit dan Berbelit
1. Bahasa Teknis dan Administratif Didesain Tidak Ramah Publik
– Istilah seperti DED, TOR, RKA-KL, KUA-PPAS, pagu indikatif, output, outcome sengaja dibiarkan rumit.
– Rakyat tidak paham, tapi pejabat dan kontraktor paham.
→ Terjadi asimetri informasi.
2. Birokrasi Jadi Alat Pengendali, Bukan Pelayan👇
– Karena rakyat tak paham, pejabat bisa bilang “masih dalam tahap proses”, “masih DED”, “belum tender”.
– Padahal bisa jadi uangnya sudah berputar di belakang meja.
3. Banyak Tangan, Banyak Kepentingan
– Dari perencanaan, pergeseran anggaran, sampai realisasi, selalu ada mark-up, double budgeting, dan “jatah proyek” untuk pihak tertentu.
4. Pengawasan Lemah dan Politis
– DPR yang seharusnya mengawasi sering kali ikut bermain karena proyek di daerah pemilihannya
⚖️ Kesimpulan Begini👇
Rakyat benar-benar jadi penonton dalam teater APBN.
Istilah rumit seperti DED, TOR, KUA-PPAS, pagu indikatif itu bukan cuma teknis, tapi sering jadi alat pengaburan kesadaran publik.
Selama bahasa anggaran tidak dibuat sederhana dan terbuka, korupsi akan tetap tersembunyi di balik tumpukan dokumen perencanaan.
Oleh karena itu, saya akan membuat artikel bagaimana seharusnya APBN yang demokratis. Uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat.
Ikuti artikel edisi selanjutnya.
Untuk pejabat negara perlu anda pahami sebelum rakyat lebih paham dan anda berpotensi di NEPAL kan.
💢💢
ACEH BANGKIT Institute.
Dari Aceh untuk Indonesia
