"Kenapa Aceh Korup dan Rakyat Tidak Sejahtera"
Selamat Pagi,,,
Kalau kita perhatikan perencanaan dan tindakan pemerintah di Aceh ini terkesan korup, tidak perlu rumit-rumit untuk melihat signal korup dimulai dari perencanaan, lihat rekapitulasi persentase anggaran juga bisa memberi gambaran kpd masyarakat bagaimana kekuasaan anggaran itu dibagi.
Apakah Anggaran itu Konspiratif atau Berorientasi untuk Kepentingan Rakyat?
Kalau DPRA diam maka lihat berapa persen mereka dapat bagian dari Total Anggaran daerah dan lihat juga apakah karena SDMnya yg terpilih. Yudikatif juga biasanya ada dalam dinamika anggaran, Kepala Polisi meski lembaga kordinatif tapi seringkali menjadi bahagian dari penerima anggaran daerah jika melihat mereka dimasa lalu apalagi mereka berandil ketika gubernur atau bupati meraih jabatan dan tentu lemah dalam kepemimpinannya.
Pertanyaan ringkasnya, kemana Anggaran pembangunan diperuntukkan?
Untuk gaji aparatur negara 60-70 persen kebiasaan di Aceh, provinsi lain ada yang 50 dan 40 persen bahkan ada yg 30 persen dari Total Anggaran Daerah.
Selebihnya untuk dibagi kepada jabatan diatas memperbaiki rumah dinas, membeli mobil dinas baru, membuat program kenyamanan dilevel pejabat dll, sementara anggaran utk pembangunan seperti jembatan, jalan yang bisa dipergunakan rakyat dan bantuan perumahan itupun dalam pelaksanaannya tidak diserahkan kepada rakyat tapi kepada kontraktor yg sudah menyogok sebelum proyek itu ada. Belum lagi pola konspirasi kekuasaan yg terjadi pada kasus Edi Syahputra Bireun yg mengutangkan uang kampanye 8 Milyar pada Irwandi Nova.
Karena kondisi inilah maka terjadi kesenjangan sosial, pejabat diatas angin hidupnya dan mengeroyok uang negara, sementara rakyat makanpun masih terancam bahkan keluarganya ada yang tidak makan hingga dua kali jadwal makan dalam sehari sebagaimana yg terjadi di Aceh Timur baru-baru ini. Memang Tragis dan Menyedihkan.
Lantas kenapa juga para pemimpin rakyat itu tidak pernah cukup uang dan selalu perlu uang bahkan dituntut bayar utang?
"Karena Politik Goblok maka hasil bagi rakyat juga Joblok".
Mereka tidak menggunakan ilmu politik tetapi menggunakan ilmu dagang membeli jabatan ketika pemilu dengan membayar 200 ribu hingga 2 juta Rupiah langsung kepada rakyat. Sehingga satu kursi DPRA berharga lebih kurang 3-5 Milyar. Sementara Kursi Gubernur dan Wagub bisa mencapai 100-200 Milyar Rupiah. Kursi DPR RI itu bisa mencapai harga 10-20 Milyar bahkan ada yg sampai 30 Milyar.
Politik dagang ini memang tidak akan merugikan mereka, karena pelakunya tetap saja untung dari pendapatan, fasilitas dan gajinya.
Sementara yang rugi siapa?
RAKYAT, karena tidak menggantungkan beban moral kepada pejabat yang dipilih. Siapapun yang membayar kala pemilu, rakyat tidak peduli moral, kecerdasan, kejujuran ataupun faktor lain yg wajib bagi seseorang yg mewakili rakyat. Ketika rakyat butuh suaranya untuk memperjuangkan hak rakyat pada negara pejabat yg wakil anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Secara fasilitas negara, rakyat tidak akan mendapatkan apapun kecuali sembako pada saat mendesak, itupun yg seharusnya mereka bisa menerima 1 juta tapi karena biaya pelaksanaan dengan sistem yg korup maka rakyat menerimanya 200 Ribu Rupiah saja itupun hanya untuk sebahagian kecil jumlah warga masyarakat. Seperti penerima sedekah atau zakatlah begitulah ibaratnya posisi rakyat dalam negara hari ini dan dimata pejabat yang dipilihnya.
Yang salah siapa? Kebodohan!!
Kebodohan Apa? Kebodohan Sosial.
Apa anda mengatakan orang Aceh bodoh dalam politik dan bernegara? Fakta dan Realitanya demikian dalam mekanisme menjalankan roda pemerintahan dan bernegara.
Apakah dalam hal lain juga bodoh? TIDAK, secara personal, bahkan ada orang Aceh lebih pintar sementara. Endingnya juga kita belum tau.
Terimakasih, semoga bermanfaat.
Salam
