Atjeh Mandiri

Manusia itu pada akhirnya semua akan mati, karena mati itulah dimulai kehidupan baru. Kalau kita semua sadar akan mati kenapa kita takut mati. Menurut saya jawabannya adalah ketakutan akan amal dan ibadah yang masih kurang.  Tapi bukankah dalam ajaran Islam mempertahankan harga diri adalah syahid. Jika kita yakin dengan mati syahid bila ada kesempatan kenapa kita tidak memanfaatkannya. Daripada kita mati sia-sia tentu lebih baik mati mempertahankan harga diri. Bukan soal ingin menjadi pahlawan, untuk apa jadi pahlawan kalau kita telah mati, dan anak cucu kita dalam jajahan bangsa lain. Kita sadar bahwa mendhalimi orang lain adalah tidak adil dan tentunya berdosa. Lalu bagaimana dengan yang diam, tentu juga tidak berbeda dhalim. Meski yang dicurangi adalah orang lain oleh orang lain pula, tetapi dampaknya terhadap kehidupan kita rakyat Indonesia. Indikator-indikator tentang kolonialisme kita pahami, meski secara data yang riil belum sampai di depan kita. Tapi tokoh dan lembaga yang ...

Pemilu senantiasa membawa ikon Jujur dan Adil (Jurdil). Namun realitanya justru sebaliknya yaitu Tak Jujur dan Tak Adil (Tak Jurdil). Apa sebenarnya makna yang tersirat dibalik dua kata tersebut?  Penyelenggara (KPU) atau KIP di Aceh wajib memposisikan diri secara netral bukan membiarkan kontestan yang satu diikat dan kontestan yang lain dilepas. Kata netral dimaksudkan bahwa diantara kontestan dan penyelenggara tidak boleh ada keberpihakan dan bukan pula membiarkan kontestan yang kuat mencurangi pemilu dengan cara-cara sesuka hati mereka.  Netral bukan pula bermakna ibarat menisbikan peran dan fungsi mereka, tetapi penyelenggara harus tegas terhadap aturan main yang telah diatur melalui UU. Mereka menekankan pada target maksimal pemilu yang benar dan bersih supaya kedaulatan rakyat bisa dicapai.  Sudah seharusnya seleksi penerimaan anggota KPU dan KIP itu dilakukan oleh panitia yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada Allah SWT jika mereka Islam, dan bertanggung j...

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Bagi Aceh berbicara tentang Referendum adalah berbicara tentang pilihan bertahan atau keluar dari Indonesia kemudian menjadi negara berdaulat melalui jajak pendapat warganya. Namun pra syarat untuk penyelenggaraannya adalah hal utama yang harus dihitung supaya orang lain tidak menganggap rakyat Aceh gagal paham. Tentu kita tidak ingin hal ini menjadi titik balik ke zero bagi Aceh. Kemudian pertaruhan ini kita mempersalahkan pihak lain dan menjadi issu politik sosial yang meradang sepanjang hidup rakyat Aceh dimasa depan. Ada juga Referendum Legislatif yang bisa diperjuangkan melalui lembaga itu hal terkait tentang jajak pendapat rakyat tentang Undang-Undang atau Referendum Konstitusi, misalnya UUPA yang merupakan konstitusi bagi rakyat Aceh yang diatur dengan UU Republik Indonesia, kemudian dalam perjalanannya tidak memberi perbaikan dalam keadilan hidup bagi rakyat Aceh maka ketika sebahagian besar rakyat kecewa maka bisa dilakukan Referendum terhadap kebera...

Setiap lima tahun negara Republik Indonesia mengadakan hajatan pemilu, yaitu pileg dan pilpres. Sudah sewajarnya sejak Indonesia memasuki babak baru dalam demokrasi seharusnya pemilu Indonesia sudah punya kualitas sebagaimana negara-negara maju lainnya dibidang demokrasi. Namun yang kita rasakan dan saksikan justru sebaliknya, setiap lima tahunan keributan, kekecewaan, gugatan, orang tewas, orang gila, orang bunuh diri tidak pernah berkurang setelah pemilu dilangsungkan.  Pertanyaannya, bukankah pemilu semakin tidak sehat?  Nyaris semua urusan pemilu telah membuat kinerja politik menjadi begitu boros, akibat prilaku orang kebanyakan. Sementara yang miliki ilmu politik tentu mereka tidak akan terjebak dengan pola-pola yang dilakukan caleg atau kontestan korup yang memahami pemilu dengan alat tukarnya adalah uang dan fasilitas. Anehnya pemerintah belum juga menyadari betapa pemilu hanya menjadi alat pecah belah dan bukan alat memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, kena...

Siapa sesungguhnya yang menjadi pengajar rakyat dalam kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara? Jawabnya adalah Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Logikanya bagaimana? Pejabat yang dipilih oleh rakyat baik legislatif maupun eksekutif adalah pendidik rakyat sejati, karena segala prilaku mereka merupakan kebijakan publik baik disadari maupun tanpa disadari. Jika prilaku pejabat politis mengarah kepada positif maka prilaku rakyat secara agregat juga akan positif. Tapu sebaliknya jika prilaku pejabat politis negatif maka seluruh negeri rakyat akan berprilaku negatif.  Maka kepemimpinan selama satu periode tentu dampaknya dapat merusak rakyat dua periode kepemimpinan. Terutama prilaku pemimpin tunggal seperti jabatan presiden, gubernur dan bupati.  Karena begitu maka pejabat tersebut haruslah menguasai manajemen kepemimpinan sosial karena kepemimpinan sosial berbeda dengan kepemimpinan perusahaan dan lembaga yang sektoral dan teknis. Kepemimpinan sosial merupakan ke...

Issu ditengah kehidupan rakyat mendambakan pemerintah dan pemilu yang bersih. Namun kita tidak paham apakah rakyat memahami bagaimana sesungguhnya pemerintah dan pemilu bersih.  Melihat fenomena dimana rakyat tidak perlu diperintah untuk menggugat kecurangan tentu saja kita berpersepsi bahwa rakyat kita sungguh tidak bisa di kebiri dan mereka jauh dari prilaku sogok menyogok. Pertanyaannya, Adakah rakyat ideal sebagaimana prilakunya dalam memperjuangkan kebenaran? Hal ini tentu saja benak kita menyadari itu semua. Apakah hal tersebut hanya dipengaruhi oleh emosional belaka, apakah akibat propaganda, apakah mereka tidak punya kegiatan yang mempertaruhkan sikapnya dalam bernegara. Rakyat Aceh dan Sumatera Barat tentu dipengaruhi dengan sentimen Islam. Namun kita masih harus mempertanyakan adakah sentimen itu dipengaruhi oleh idealismenya atau karena harapan mendapat fasilitas atau bayaran dari penggugat, terlepas beberapa yang memahami dan terlibat dalam hubungan dengan kontestan. Bi...

"Membiarkan Pemilu Curang Pemerintah Sama Dengan Melakukan Pembodohan Rakyat" Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan setiap lima tahunan. Maknanya rakyat diberi kesempatan setiap lima tahun untuk ambil bagian melakukan evaluasi terhadap keberadaan pejabat publik polise atau yang menduduki jabatan di pemerintahan karena dipilih oleh rakyat. Momentum evaluasi publik inilah yang kemudian disebut Pemilihan Umum atau sering diistilahkan sebagai pesta demokrasi. Dalam penyelenggaraannya pemilu ini dapat dibagi dalam dua hal, yang pertama Pemilu ecek-ecek dimana pemilu diselenggarakan tapi pemilihan rakyat disetir dan kontestan juga di setting supaya tidak keluar dari ring yang sudah ditetapkan dalam aturan main penguasa. Pemilu ecek-ecek ini bisa anda lihat dalam sejarah pemilu dimasa Orde Baru dan juga pemilu dimasa reformasi yang terkesan pemilu sungguhan, namun oleh pemerintah sesungguhnya dibuat pemilu in...