Atjeh Mandiri

Aceh sebagai wilayah bekas konflik militer masih menyisakan residu yang mempengaruhi kehidupan politik hingga sekarang. Dampak tersebut terbawa secara dominan dalam pemikiran rakyat yang terkesan dalam pengaruh dan kecenderungan memilih dalam politik. Rakyat masih cenderung berharap mencari perlindungan sosok yang kuat secara fisik, bahkan rakyat lebih menaruh harapan pada preman dibandingkan pada orang yang berprilaku politik civil soviety yang mengedepankan kepentingan rakyat itu sendiri.  Indikator ini tentu saja menempatkan posisi mentalitas rakyat Aceh secara general masih dalam struktur sosial yang terjajah. Karena kita bicara mentalitas dan moralitas maka orang awam sulit memahami perkembangan sosial dimaksud. Rakyat hanya memahami bahwa secara statuta Aceh bukan lagi wilayah konflik dan menjadi wilayah normal karena rakyat tidak lagi melihat ada letusan bom, granat  dan para serdadu menenteng senjata. Rakyat sudah bisa bekerja secara normal, turun ke sawah dan kebun, k...

Banyak cara orang melakukan Peneliatian dan juga menduga-duga dengan nalar, kenapa orang Aceh suka dan tidak takut dengan perang. Hal ini tentu menjadi rahasia publik, bahkan ada para pihak yang mengaitkan dengan DNA segala. Secara umum komunikasi dalam warga Aceh endingnya adalah kedekatan, harmonizem, romantisme dan kebersamaan dalam kesamaan nasib, aliran dan kepercayaan. Sebsliknya dalam banyak hal komunikasi dengan warga Aceh baik dengan warga lain maupun sesama warga Aceh, apabila mengarah ke negatif maka endingnya berupa ajakan perang.  Demikian pula dalam diskusi maupun penyelesaian masalah bila arahnya negatif dan berjalan buntu, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang telah menjadi formulasi dalam pergaulannya. Umpama, Pat Kapreeh? (Dimana Kau Tunggu??). Berupa penyelesaian masalah dengan adu kekuatan atau andalkan fisik. Hal ini tentu saja dipahami oleh mereka yang memantau dan memperhatikan secara baik karakteristik manusia lintas daerah maupun bangsa. Kekuatan atau kel...

Manusia itu pada akhirnya semua akan mati, karena mati itulah dimulai kehidupan baru. Kalau kita semua sadar akan mati kenapa kita takut mati. Menurut saya jawabannya adalah ketakutan akan amal dan ibadah yang masih kurang.  Tapi bukankah dalam ajaran Islam mempertahankan harga diri adalah syahid. Jika kita yakin dengan mati syahid bila ada kesempatan kenapa kita tidak memanfaatkannya. Daripada kita mati sia-sia tentu lebih baik mati mempertahankan harga diri. Bukan soal ingin menjadi pahlawan, untuk apa jadi pahlawan kalau kita telah mati, dan anak cucu kita dalam jajahan bangsa lain. Kita sadar bahwa mendhalimi orang lain adalah tidak adil dan tentunya berdosa. Lalu bagaimana dengan yang diam, tentu juga tidak berbeda dhalim. Meski yang dicurangi adalah orang lain oleh orang lain pula, tetapi dampaknya terhadap kehidupan kita rakyat Indonesia. Indikator-indikator tentang kolonialisme kita pahami, meski secara data yang riil belum sampai di depan kita. Tapi tokoh dan lembaga yang ...

Pemilu senantiasa membawa ikon Jujur dan Adil (Jurdil). Namun realitanya justru sebaliknya yaitu Tak Jujur dan Tak Adil (Tak Jurdil). Apa sebenarnya makna yang tersirat dibalik dua kata tersebut?  Penyelenggara (KPU) atau KIP di Aceh wajib memposisikan diri secara netral bukan membiarkan kontestan yang satu diikat dan kontestan yang lain dilepas. Kata netral dimaksudkan bahwa diantara kontestan dan penyelenggara tidak boleh ada keberpihakan dan bukan pula membiarkan kontestan yang kuat mencurangi pemilu dengan cara-cara sesuka hati mereka.  Netral bukan pula bermakna ibarat menisbikan peran dan fungsi mereka, tetapi penyelenggara harus tegas terhadap aturan main yang telah diatur melalui UU. Mereka menekankan pada target maksimal pemilu yang benar dan bersih supaya kedaulatan rakyat bisa dicapai.  Sudah seharusnya seleksi penerimaan anggota KPU dan KIP itu dilakukan oleh panitia yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada Allah SWT jika mereka Islam, dan bertanggung j...

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Bagi Aceh berbicara tentang Referendum adalah berbicara tentang pilihan bertahan atau keluar dari Indonesia kemudian menjadi negara berdaulat melalui jajak pendapat warganya. Namun pra syarat untuk penyelenggaraannya adalah hal utama yang harus dihitung supaya orang lain tidak menganggap rakyat Aceh gagal paham. Tentu kita tidak ingin hal ini menjadi titik balik ke zero bagi Aceh. Kemudian pertaruhan ini kita mempersalahkan pihak lain dan menjadi issu politik sosial yang meradang sepanjang hidup rakyat Aceh dimasa depan. Ada juga Referendum Legislatif yang bisa diperjuangkan melalui lembaga itu hal terkait tentang jajak pendapat rakyat tentang Undang-Undang atau Referendum Konstitusi, misalnya UUPA yang merupakan konstitusi bagi rakyat Aceh yang diatur dengan UU Republik Indonesia, kemudian dalam perjalanannya tidak memberi perbaikan dalam keadilan hidup bagi rakyat Aceh maka ketika sebahagian besar rakyat kecewa maka bisa dilakukan Referendum terhadap kebera...

Setiap lima tahun negara Republik Indonesia mengadakan hajatan pemilu, yaitu pileg dan pilpres. Sudah sewajarnya sejak Indonesia memasuki babak baru dalam demokrasi seharusnya pemilu Indonesia sudah punya kualitas sebagaimana negara-negara maju lainnya dibidang demokrasi. Namun yang kita rasakan dan saksikan justru sebaliknya, setiap lima tahunan keributan, kekecewaan, gugatan, orang tewas, orang gila, orang bunuh diri tidak pernah berkurang setelah pemilu dilangsungkan.  Pertanyaannya, bukankah pemilu semakin tidak sehat?  Nyaris semua urusan pemilu telah membuat kinerja politik menjadi begitu boros, akibat prilaku orang kebanyakan. Sementara yang miliki ilmu politik tentu mereka tidak akan terjebak dengan pola-pola yang dilakukan caleg atau kontestan korup yang memahami pemilu dengan alat tukarnya adalah uang dan fasilitas. Anehnya pemerintah belum juga menyadari betapa pemilu hanya menjadi alat pecah belah dan bukan alat memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, kena...

Siapa sesungguhnya yang menjadi pengajar rakyat dalam kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara? Jawabnya adalah Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Logikanya bagaimana? Pejabat yang dipilih oleh rakyat baik legislatif maupun eksekutif adalah pendidik rakyat sejati, karena segala prilaku mereka merupakan kebijakan publik baik disadari maupun tanpa disadari. Jika prilaku pejabat politis mengarah kepada positif maka prilaku rakyat secara agregat juga akan positif. Tapu sebaliknya jika prilaku pejabat politis negatif maka seluruh negeri rakyat akan berprilaku negatif.  Maka kepemimpinan selama satu periode tentu dampaknya dapat merusak rakyat dua periode kepemimpinan. Terutama prilaku pemimpin tunggal seperti jabatan presiden, gubernur dan bupati.  Karena begitu maka pejabat tersebut haruslah menguasai manajemen kepemimpinan sosial karena kepemimpinan sosial berbeda dengan kepemimpinan perusahaan dan lembaga yang sektoral dan teknis. Kepemimpinan sosial merupakan ke...