Atjeh Mandiri

Ketidakpastian Penerapan Regulasi daerah berdampak pada keraguan dan centang perenangnya kondisi sosial di Aceh. Misal, Penyelenggaraan pekerjaan pembangunan yg ditender tidak ada kejelasan anggaran dan yg ditunjuk langsung tidak tersedia petunjuk teknis yang hibah juga tidak karuan. Regulasi ini adalah tugas utama legislatif dimana lembaga ini bisa memberi kepastian hukum daerah dan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pembangunan. Talik ulur kepentingan pribadi dan kelompok menjadi sumber masalah lambatnya serapan Anggaran Daerah yang tentu saja merugikan rakyat. Ketidakpastian ini pula telah menyebabkan ketidakjujuran dalam proses penyelenggara pembangunan di Aceh. Tidak hanya di level stakeholders tetapi hal ini juga merambah dunia swasta dan secara khusus kontraktor dan pekerja perseorangan yg terkait anggaran negara. Menurut saya, hal ini yg perlu segera ditangani secara baik oleh eksekutif dan menuntut legislatif untuk menjalankan peran dan  fungsi sebagaimana mestinya....

Tarmidinsyah Abubakar "Pemimpin itu bukan Class Birokrasi atau Class Dalam Sistem Feodal" Banyak orang berpikir dengan caranya sendiri dalam ikhwal kepemimpinan. Ada yg sudah pernah berjabatan membangun opini seakan kepemimpinan sebagaimana kelas dalam orang menempuh pendidikan, kelas 1, naik kelas 2 kemudian tamat SD masuk SMP dan SMA dst. Demikian pula dalam kepemimpinan pusat dan daerah, tidak ada hukum kelas dalam kepemimpinan, misalnya untuk menjadi Gubernur ukurannya pernah jadi bupati atau wagub atau DPR RI. Kepemimpinan dalam Demokrasi itu adalah Trust (kepercayaan), kapasitas, kualitas intelektual, manajemen sosial, berwawasan luas. Jangan pernah berpiilkir anda setelah menjadi Wapres Terus Jadi Presiden. Justru setelah menjadi Wakil Presiden akan lebih sulit karena anda telah diukur oleh rakyat tidak bisa diharapkan utk perbaikan kualitas hidupnya. Apalagi anda dianggap satu Rezim.  Tentu akan muncul harapan baru dalam masyarakat yg dapat memberi angin segar kepada ...

Seringkali kita di Aceh menghadapi soalan listrik yang tidak pernah mampu kita kendalikan dengan baik, untunglah konsumen dan sosial kita belum cerdas-cerdas sangat memahami hak konsumen sebagaimana kecerdasan sosial di negeri lain yang terlebih dahulu maju pelayanan publik. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mengganti listrik tenaga diesel ke listrik tenaga lain seperti solar panel. Transisi pemakaian energi matahari ini dapat dilakukan secara bertahap dengan pola inisiatif masyarakat langsung atau swasta.  Pemerintah boleh mencoba untuk mengeluarkan anggaran negara untuk pemasangannya di kantor atau unit usaha pemerintah sebagai ujicoba efisiensi atau untuk perspektif stabilisasi listrik di Aceh. Kantor-kantor swasta seharusnya mengambil peran sehingga mereka dapat dianggap establis dengan menggunakan energi Tuhan tersebut.  Jika ini bisa dilakukan, maka selangkah lagi Aceh bisa menunjukkan eksistensinya terdepan dalam pembangunan pelayanan oleh pemerintahan apalag...

Perkara negara Republik Indonesia pada sebahagian besar daerah tidak jauh berbeda, permasalahan itu berkisar dalam pusaran kekuasaan atau kewenangan pusat dan daerah. Bila kita melihat sejarah negara ini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sentralistik telah menjadi budaya dan menjadi pembelajaran rakyat Indonesia dalam bernegara. Oleh karena itu meski ada usaha memperbaiki semisal reformasi namun mentalitas pejabat daerah tetap saja sulit berubah, mereka senantiasa menggali kekuasaan dipusat apalagi bila di daerah kelompoknya mengalami kalah dalam kompetisi politik kekuasaan. Kecenderungan pejabat daerah untuk membuat pendekatan ke pejabat di pusat menjadi strategi ampuh bagi pejabat daerah untuk memenangkan kekuasaan di daerahnya. Padahal regulasi telah mengatur secara berbeda dimana ranah kekuasaan dilandasi oleh demokrasi dan kompetensi di daerah dan juga di pusat. Campur tangan pejabat pusat untuk mengintervensi daerah tentu menjadi jalan mulus untuk pelemahan daerah dalam pos...

Banyak orang merasa menjadi pemimpin ketika ia memiliki beberapa orang anak buah atau pengikut, yang bisa disuruh mengerjakan apa saja yang diinginkan. Kemudian para anak buah mendapat imbalan sebagaimana pekerjaannya itu. Karena kemampuan keuangan seseorang itu kemudian dia memili kekuasaan bahkan dapat mengancam keselamatan orang lain ketika berhadapan dengannya.  Fenomena ini kemudian di klaim sebagai kepemimpinan dalam masyarakat awam. Padahal pola-pola kepemimpinan seperti ini merupakan pola kepemimpinan kuno atau jahiliah yang telah digunakan oleh manusia semenjak mereka berburu dalam mencari penghidupan. Namun demikian kita juga dapat melihat pola kepemimpinan dalam ketentaraan yang menganut sistem otoritarian, namun mereka tetap saja berlaku aturan hukum yang positif untuk kepentingan negara.  Pola kepemimpinan ini dalam masyarakat dapat digolongkan sebagai pola kepemimpinan feodalisme, yang akhirnya menciptakan penjajahan lintas kelompok. Lagipun kepemimpinan seperti ...

Sejak kita mengenal negara ini, kita melihat fenomena bhw sebahagian besar pejabat berebut utk memasukkan keluarga dan orang dekatnya ke dalam tanggungan pemerintah.  Hal ini untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan fasilitas negara dalam kehidupannya secara kolutif. Sangat sedikit mereka yg berkesadaran untuk objektif dan mengedepankan kompetisi yg sedianya harus dilakukan sehingga pemerintah berkualitas dalam melayani rakyat.  Lihat saja setiap pejabat baru sdh pasti bertambah tenaga honorer dan tenaga lain dalam pemerintah suatu daerah. Sekarang tambah lagi, bila qanun poligami di sahkan, maka anak pinak, bini, mamak para pejabat akan menjadi tanggungan negara. Sementara rakyat cukup mendapatkan hak meung bahwa Aceh berlaku syariat Islam.  Rakyat tanpa qanun poligami tidak berpengaruh dalam kehidupan mereka, bisa saja rakyat beristrikan 10 istri, siapa yang larang.  Menurut saya jangan berasumsi Dungu bahwa adanya Qanun poligami, kemudian istri harus atau akan ...

Aceh sebagai wilayah bekas konflik militer masih menyisakan residu yang mempengaruhi kehidupan politik hingga sekarang. Dampak tersebut terbawa secara dominan dalam pemikiran rakyat yang terkesan dalam pengaruh dan kecenderungan memilih dalam politik. Rakyat masih cenderung berharap mencari perlindungan sosok yang kuat secara fisik, bahkan rakyat lebih menaruh harapan pada preman dibandingkan pada orang yang berprilaku politik civil soviety yang mengedepankan kepentingan rakyat itu sendiri.  Indikator ini tentu saja menempatkan posisi mentalitas rakyat Aceh secara general masih dalam struktur sosial yang terjajah. Karena kita bicara mentalitas dan moralitas maka orang awam sulit memahami perkembangan sosial dimaksud. Rakyat hanya memahami bahwa secara statuta Aceh bukan lagi wilayah konflik dan menjadi wilayah normal karena rakyat tidak lagi melihat ada letusan bom, granat  dan para serdadu menenteng senjata. Rakyat sudah bisa bekerja secara normal, turun ke sawah dan kebun, k...