Wahai Presiden, Jiwa Kami Terancam, Ketika Kader Daerah Ditinggal Oleh Partai Politik Pusat

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Tahukah anda arti Hak Politik, gambar diatas ilustrasi sempurna


Oleh: Goodfathers

Konflik bersenjata Aceh telah lama usai, tetapi luka politiknya masih dalam. Kami, para kader partai politik nasional yang telah membangun demokrasi dari bawah, merasa jiwa kami kian terancam bukan oleh lawan politik, tapi oleh partai yang pernah ikut kami besarkan untuk penguatan demokrasi dan penguatan otonomi bagi rakyat daerah.

Sejak reformasi, banyak kader di daerah berjuang membuka jalan demokrasi di tengah reruntuhan otoritarianisme dan konflik bersenjata. Mereka bukan sekadar relawan pemilu, tetapi penggerak peradaban politik di daerah. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan pusat-daerah dalam tubuh partai politik mulai berubah drastis dari kolaborasi menjadi dominasi.

Pimpinan partai di pusat kini seakan tidak lagi menghargai jasa kader di daerah. Tanpa musyawarah yang layak, mereka menunjuk “kaki tangan” politik untuk memimpin wilayah, hanya karena kedekatan pribadi atau loyalitas sesaat. Kader-kader berpengalaman dan memahami karakter sosial daerah justru disingkirkan demi kepentingan pragmatis.

Lebih menyakitkan lagi, di daerah pasca-konflik seperti Aceh, terjadi ironi politik yang nyata. Di awal reformasi, banyak partai nasional mendekati tokoh-tokoh lokal, termasuk mantan kombatan, demi merangkul perdamaian dan memperluas jejaring demokrasi. Namun kini, sejumlah partai justru memanfaatkan posisi mereka untuk melindungi elite-elite baru dan mengganti para kader awal yang dulu menjadi pilar partai.

Pimpinan partai politik yang hanya melihat partai sebagai “perahu” untuk sesaat, tanpa peduli arah pelayaran dan penumpangnya, adalah pemimpin yang gagal memahami tanggung jawab sejarah. Bila Ketua Umum sebuah partai tidak paham masa depan dan tantangan masyarakat daerah, apalagi di wilayah bekas konflik, maka ia telah menjadi bagian dari kelalaian nasional.

Kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya melahirkan kemunduran. Dalam demokrasi, hak politik masyarakat daerah bukan sekadar pelengkap suara di pemilu. Ia adalah indikator utama dari kualitas kepemimpinan nasional. Jika suara rakyat daerah dibungkam oleh dominasi pusat, maka demokrasi kehilangan jiwanya.

Dalam Islam, prinsip musyawarah (syura) adalah asas penting dalam kepemimpinan. Seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an: “...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka” (QS Asy-Syura: 38). Kepemimpinan tanpa mendengar, adalah kepemimpinan yang dhalim.

Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah berkata: “Leadership and learning are indispensable to each other.” Seorang pemimpin yang tidak mau belajar dari suara akar rumput hanya akan menciptakan kekosongan moral dan politik.

Karena itu, saya ingin mengingatkan para pimpinan partai politik nasional: Indonesia bukan hanya Jakarta. Jangan jadikan daerah sebagai pasar murahan dari eksperimen politik pusat. Jangan anggap rakyat sebagai pengikut yang bisa diatur sesuka hati.

Partai politik sebesar Indonesia tidak bisa dikelola dengan semangat otoriter. Ia memerlukan jiwa yang lapang, visi yang kuat, dan keberanian untuk bersikap adil kepada daerah.

Jika tidak, jangan heran bila rakyat kehilangan harapan. Negara ini tidak akan hancur karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam oleh mereka yang mestinya menjaga tapi justru mengabaikan.



Biodata:

Goodfathers adalah nama pena dari seorang aktivis politik lokal dan pemerhati demokrasi, tinggal di Aceh.

Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »