Kebijakan Publik Dipengaruhi Oleh Kemampuan Kepemimpinan Pemerintah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -



Hari ini semakin nyata kita rakyat melihat ketidakmampuan pemerintah kita, baik dipusat maupun didaerah, logikanya pasti ada yang intervensi bisa saja negara tidak punya cukup uang karena uang negara bergantung pada pihak lain sehingga pemimpinnya tidak berani membuat pilihan terhadap kebijakan publik yang ideal untuk masyarakat Indonesia sebagaimana kebijakan publik di negara lain yang penuh dengan tanggung jawab.

Sungguh muncul kecurigaan pada pemerintah yg sudah gagal dalam mengartikulasi makna pembangunan, sehingga keputusan untuk hidup rakyat sangat sulit dipertimbangkan sebagai bahagian urgen pembangunan. Padahal selama ini begitu banyak telah dihabiskan utk anggaran bidang kesehatan meski mereka jadikan sebatas proyek agar memperoleh fee.

Sebenarnya kemampuan peemerintah adalah kemampuan orang-orang yang dipilih rakyat sebagai pemimpin dan pejabat untuk melayani rakyat yang dapat diukur dengan kecerdasannya dalam mengeluarkan kebijakan publik.

Ia harus mampu membuat kebijakan intra yang kreatif yang kemudian menghubungkannya dengan target penetapan kebijakan menengah dan finalisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sekali lagi keberhasilan pemerintah sama sekali tidak dapat diukur dengan kesibukannya dalam menajemen organisasi ketika menangani suatu masalah tetapi yang paling urgen adalah kebijakan bagaimana yang ideal yang mereka pilih untuk mengintervensi masyararakat sasaran.

Untuk itu referensi utama pemerintah itu adalah kondisi dan realitas masyarakatnya sebelum membuat kebijakan. Karena apa ya karena keberadaan pemerintah itu adanya hanya untuk melayani rakyat. Begitu logika dasar pemerintah di negara yang menganut konstitusi kesejahteraan.

Negara tidak lagi menjadi integrasi dari perangkat perintah otoriter yang memaksakan rakyat untuk patuh sebagaimana sistem kerajaan dimasa lalu. Oleh karena itu pemerintah di negara merdeka itu adalah pemerintahnya rakyat atau sering disebut dari rakyat untuk rakyat dalam penerapan demokrasi di dunia.

Kalau anda tanya kepada saya, apakah orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam memimpin manajemen negara punya peluang untuk melahirkan kebijakan publik yang terarah dan tepat sasaran?

Jawabnya Imposible, No atau Tidak ada tempat bagi mereka kecuali rakyat yang tertinggal memaksakan memikihnya dan menempatkan manusia itu yang dianggap pemimpin padahal dia tidak memiliki ilmu kepemimpinan negara. Begitupun di daerah, jika anda tanya apakah kepala daerah yang tidak cerdas membuat kebijakan publik dan strategynya dapat mensejahterakan masyarakat?

Jawabnya secara ideal adalah No (Tidak) imposible,,,

Demikian idealnya negara.
-----------------------------------------------------------
Kemudian, diatas pemerintahan negara di abad ini dikenal dengan Persrikatan Bangsa-Bangsa dan tentu ada negara Penguasa didunia yang bisa mempengaruhi kebijakan negara-negara lain di dunia dengan peraturan dunia yang dilahirkan dalam konferensi yang mengatur hal-hal lebih bersifat umum sebagai hak dasar manusia (HAM) yang tidak dapat di nafikan dan direduksi oleh negara maupun pemerintah negara manapun jua.

Dulu ada Amerika dan Uni Soviet, kini RRC juga menjelma menjadi negara yang kuat namun mereka lebih terorientasi pada penguasaan jaringan perdagangan dunia. Maknanya negara-negara didunia akan bergantung kepada Cina dalam hal perdagangan dimana kemudian menjadi alat politik atau remote kontrol dunia.

Seseorang kepala negara yang berpikir tentang kesejahteraan rakyat dengan pemikiran ekonomi yang sempit tentu mereka akan menjalin kerjasama dengan RRC, tetapi seorang kepala negara yang berpikir komperensif bahwa stabilitas negara tidak hanya dagang melulu tetapi kebangsaan dan kedaulatan hukum dan menempatkan rakyat sebagai prioritas bernegara, tentu mereka akan menjalin hubungan dengan Amerika yang sejalan dengan PBB. Sebagaimana pemerintahan di masa Orde Baru dan Orde Reformasi.

Jika anda tanya, pemerintah sekarang ini melihat profilnya dapat dikatagorikan sebagai pemerintah yang menyerupai Orde apa dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia sebelumnya?

Jawabnya adalah Orde Lama. Oleh karena itu hidup masyarakat Indonesia kini sangat beraroma sebagaimana tahun 1965 ke bawah yang penuh dengan masalah sosial sementara negara masih dalam formulasi mencari identitas kebangsaan yang belum ditemukan secara ideal.

Terimakasih, semoga bermanfaat,,,

Salam

Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »