Jin Aja Beretika, Ada Apa Dengan Kekuasaan Kita?

Oleh : godfathers

Bagi orang yang hidupnya dengan ilmu pengetahuan, sudah pasti mereka mengedepankan etika dan moralitas dalam berbagai sisi hidupnya.

Dalam kehidupan politik, hipotesanya sekarang ini adalah :

Orang berpolitik jaman sekarang tidak punya etika. 

Dalam hal ini kita coba ambil standar politik partai yang terkait erat dengan kekuasaan pemerintah secara langsung.

Pertanyaannya, yang mana contoh etika politik?

Baik, kita akan ambil dua contoh yang mudah dipahami oleh semua orang.

Pertama, bahwa partai politik yang kalah dalam pilpres atau pilkada sebaiknya bersedia berada diluar pemerintahan, dan yang terbaik mereka bersedia menjadi oposisi pemerintahan. Pilihan ini memberi nilai yang baik bagi oposisi untuk tumbuh profesional dan menjadi sama kuatnya dengan pemerintah dalam pembangunan rakyat. 

Kalau semangat ini dapat dikawal maka pembangunan rakyat akan berbasis dalam adu ide dan gagasan, tentunya akan melahirkan pembangunan terbaik dari pemikiran segenap rakyat.

Hal ini yang memberi inspirasi untuk melahirkan etika, bagaimana seharusnya partai politik bersikap yang diterima sebagai kewajaran oleh pemikiran sosial.

Dengan demikian partai politik tidak mensepelekan rakyat yang ikut berjuang dengan mereka untuk mendapatkan kekuasaan hanya dengan jabatan menteri yang adalah pembantu presiden.

Jabatan itu dipandang bukan dari perspektif rakyat awam yang melihat mendingan jadi menteri daipada jadi camat, bupati dan gubernur yang levelnya dibawah dibawah menteri tersebut. Apalagi kebiasaan orang berbicara jabatan yang bagus itu jabatan basah.

Seharusnya semakin lama sistem demokrasi berlaku maka politisi sudah saatnya memandang jabatan dari perspektif etika politik, yang jabatan itu bukan menjadi alat intervensi diatas untuk kepentingan diluar kepentingan rakyat yang dapat menggeser fungsi jabatan tersebut untuk kepentingan sempit apalagi mengarah pada rute korupsi.

Banyak kasus yang telah terjadi di negara kita dimana jabatan menteri menjadi pos produksi uang untuk penguasa, misal menteri dari partai Nasdem namun yang miliki proyek dari petinggi partai PDIP.

Maka jangan ada pandangan oposisi itu secara negatif dalam politik.

Pertimbangannya adalah :

1. Oposisi menghargai suara rakyat yang memilih opsi yang dibawa kelompok politik dari partai tersebut meski mereka kalah dalam pemilihan pikiran-pikiran mereka harus dihormati oleh pelaku politik.

2. Pada dasarnya kecenderungan kekuasaan yang korup apalagi kekuasaan yang absolut. Hal ini adalah sifat alamiah pada semua manusia.

3. Oposisi membangun keseimbangan dalam pemerintahan, sehingga pamerintah tidak berjalan ke arah jurang karena mereka membawa arah pembangunan rakyat.

Kedua, calon kepala pemerintahan sewajarnya harus memenuhi syarat secara umum misalnya cakap dalam berbicara, cakap dalam membaca dan menulis, cakap dalam mengaji di daerah yang menerapkan syariat Islam sebagaimana di Aceh.

Hal ini menjadi standar, agar calon pemimpin agar tidak menjadi bahan ulok-ulok ditengah publik. Bukankah ini juga menjadi ajaran dalam agama Islam.

Di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi mereka justru mengarahkan generasinya untuk mendukung prilaku yang mengarah sebagai pemimpin bahkan kepala keluarganya mengarahkan anak-anaknya untuk berprilaku sebagaimana standar tersebut.

Karena itu bagi yang berkeinginan menjadi kepala daerah atau calon pemimpin mereka harus mempersiapkan diri yang memenuhi standar tersebut.

Etikanya akan timbul dengan kualitas budaya hidup, karena itu seseorang yang menjadi calon kepala daerah yang minus dalam standar diatas maka tidak akan nekad untuk mencalonkan diri. Tetapi kalau hidup rakyat yang centang perenang tidak mempunyai aliran budaya maka sulit membangun etika.

Begitu juga dalam politik, jika kualitas demokrasi tidak terpenuhi standarnya maka mana mungkin lahir etika pada orang berpartai politik.

Kenapa demikian? Ya tentu saja karena etika itu hanya ada pada orang-orang yang  mumpuni dalam politik. Bila mereka tidak memahami dan tidak dewasa dalam politik sudah pasti merebut dan membunuh karakter (fitnah) menjadi normal bahkan membunuh fisik asal tidak dikatahui orang juga menjadi normal.

Kenapa? Ya karena dapat menghalalkan segala cara, tuhanpun pastinya diyakini tiada. 

Lantas kalau sudah pada standar tuhanpun tiada, maka mereka digolongkan dalam politik ideology apa?

Oleh karena itu pemimpin negara dan daerah atau pemimpin rakyat dan rakyat sendiri seharusnya memahami politik sehingga mereka menjadi rakyat berdaulat bukan menjadi rakyat terjajah sebagaimana yang kita saksikan belakangan ini di daerah.

Pertanyaannya, apakah etika dibutuhkan dalam hidup? Jawabannya mutlak bagi masyarakat berbudaya, tapi bagi masyarakat yang ingin hidup amburadul, yang centang perenang berbagai sisi tentu tidak membutuhkan etika. 

Etika untuk hidup yang halus ada kesopanan dan terutama intinya menghargai hidup orang lain. 

Sebagaimana selalu di ajarkan dalam agama bahwa yang terbaik diantara kalian adalah yang paling banyak berbuat kebaikan untuk orang lain. 

Menghargai dan menghormati hak orang lain itulah prinsip demokrasi dan yang memimpin dan berjalan dengan memangkas (pragmatis) hak orang lain itulah anti demokrasi. 

Dalam Islam termasuk dalam jabatan diajarkan kepada kita untuk mendahulukan orang yang lebih mumpuni, dengan menghormati dan menghargai mereka.

Bahkan setingkat Jin saja paham menghormati orang berilmu yang sedang tidur daripada orang biasa yang sedang shalat.

Begitulah etisnya, makhluk yang lebih rendah dari manusia derajatnya padahal prilaku lahirnya sangat buruk. Karena itu banyak manusia yang terpengaruh dalam ilmu hitamnya. 

Sementara aneh juga dikehidupan pemerintah kita soal etika menghormati dan menghargai itu sangat tipis maka kebanyakan dari pemimpin kita mengutamakan jabatan anggota keluarga dan kerabatnya daripada orang yang mampu dalam penilain publik dimana mereka telah melalui berbagai proses ujian dalam hidupnya.

Filter inilah yang membawa rebutan pada jabatan dalam pemerintah, karena etika telah di peti matikan maka semua akan meminta jabatan, apakah dia mampu atau tidak sama sekali. Apakah wajar atau tidak wajar dalam hukum kekuasaannya.

Kalau sudah pada tahapan, dimana yang penting adalah lobby dan sekedar  bisa teken maka sudah termasuk dalam katagori kebangkrutan modal bangsa dan daerah kita.

Nah, Apakah kita masih belum bisa menghormati terhadap mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Apakah belum mampu kita melihat pentingnya oposisi?

Semoga!!