Kalau Pemimpin Indonesia Memilih Sistem Otoriter Warga Aceh Mumpuni Lebih Baik Bergabung Dengan GAM Pengasingan Daripada Generasinya Hancur
div>
Oleh : Godfathers
Suatu hari minggu dan hari-hari libur teman-teman banyak berkumpul di warung kopi dipinggir kota dimana tempat yang nyaman dan dibawah rindang pohon yang besar biasanya ada tempat cuci mobil dan sepeda motor.
Begitu kebiasaan hidup masyarakat, khususnya orang lelaki di wilayah Aceh mungkin saja di daerah lain juga tidak berbeda maka terdapat posko-posko berkumpul masyarakat atau tempat kongkow yang menjadi pusat penyebaran berbagai informasi dan pengembangan berbagai issu dalam masyarakat.
Menjelang pelantikan presiden Prabowo dan menunggu penetapan menteri menjadi pembicaraan menarik diposko rakyat, padahal kita ketahui pemilih terbesar 79 persen memilih calon presiden Anies Baswedan.
Namun ada faktor politik yang kuat menjadi penolakan rakyat di Aceh yakni adalah Joko widodo presiden Republik Indonesia yang akan mengakhiri tugasnya walaupun diakhir masa tugasnya berkunjung ke Aceh untuk memenuhi agenda di pemerintahan. Tetapi justru tidak menjadi pembicaraan dan issu sebagai tema pembahasan di posko-posko masyarakat di Aceh.
Kehidupan masyarakat di Aceh sudah menjadi kebiasaan sebagaimana hakikat bermusyawarah terhadap issu-issu yang muncul ditengah kehidupannya. Walaupun bukan sebagai tempat mengambil keputusan final dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.
Tetapi yang perlu menjadi perhatian bahwa darisanalah muncul sesuatu yang dipersepsikan sebagai kewajaran dan ketidakwajaran terhadap berbagai prilaku, kebijakan dan keputusan dalam berpolitik dan bernegara. Dengan kata lain masyarakat Aceh terinspirasi memperkuat etika dalam berbagai sisi hidupnya walau bukan mereka yang berada dalam struktur pemerintahan dan partai politik.
Begitupun dengan warga Aceh yang berada di luar negeri, terdapat forum-forum online bermusyawarah yang selalu menghubungkan komunikasi mereka untuk membangun politik dan kelumrahan bagi prilaku masyarakat dalam bersikap.
Ada yang menarik dalam pola hidup warga Aceh dalam kecenderungan membicarakan issu politik bernegara, setidaknya pada saat ini terdapat empat rujukan sebagai tempat perlindungan masyarakat dalam bernegara.
Pertama ; Pelantikan presiden terpilih Prabowo dimana masyarakat menantikan apakah tetap dalam skenario kekuasaan presiden sekarang Jokowi atau memilih menjadi pemimpin demokratis yang bebas dalam memimpin dan menerapkan prinsip prinsip musyawarah, mufakat, kewajaran, kesetaraan dalam membuat keputusan.
Dengan begitu masyarakat meskipun tidak dapat mengungkapkannya tetapi mereka memilih keadilan hidup yang adil warga masyarakat untuk hidup berbangsa dan bernegara.
Sebenarnya itulah harapan masyarakat di Aceh terhadap pemimpin yang adil, maka masyarakat Aceh sesungguhnya tidak bisa diatur oleh siapapun dengan memaksa kehendak atau propaganda politik di Indonesia, walaupun ada sejarah dominasi memberi suara kepada tokoh nasional yang calon presiden misalnya Amien Rais, SBY, Prabowo dan Anies Baswedan.
Secara umum masyarakat Aceh memilih hidup demokratis (kesetaraan dalam bernegara) walau mereka tidak pernah bisa menegaskan pada konstitusi negara yang demokratis karena ada propaganda tentang demokrasi sebagai milik barat khususnya Amerika yang dipersepsikan serumpun dengan yahudi yang memerangi Palestina.
Pilihan untuk hidup demokratis sesungguhnya sudah menjadi budaya bangsa Aceh sejak masa kerajaan yang dipimpin Sultan Iskandar Muda yang juga menjalin komunikasi bernegara dengan Inggris (England).
Kemudian sebagai bukti demokratisnya kepemimpinan Sultan Iskandar Muda adalah dengan memberi hukuman pancung kepada anak kandungnya sendiri Meurah Pupok yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kerajaan Aceh.
Kedua, Pandangan terhadap presiden Jokowi dan PDIP adalah tonggak politik yang memperkuat keberpihakan masyarakat Aceh kepada pilihan yang berkontra dengannya. Kita dapat menyimpulkan Jokowi dengan PDIP adalah simbol politik yang dipersepsikan menghalalkan segala cara ditengah masyarakat.
Image politik bernegara di otak masyarakat Aceh sebagai komunisme yang melakukan pembunuhan diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Berikut ditambah image terhadap Soekarno presiden pertama yang dipersepsikan memperdayai pemimpin Aceh kala itu untuk menguasai Aceh menjadi bahagian dari Indonesia.
Ketiga, Tokoh bangsa Indonesia yang membawa hidup dalam kesetaraan (berdemokrasi) seperti SBY, Amien Rais, Hatta Rajasa, Gunawan Muhammad dan lain-lain menjadi rujukan masyarakat Aceh dalam politik yang sesungguhnya, kemungkinan jika mereka terlibat dalam pemerintahan prabowo dapat memberi angin segar dari centang perenang kehidupan bernegara sebagai warga Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini.
Keempat, Pimpinan GAM yang pada awalnya sebagai pemberontak Indonesia dipimpin Tgk. Hasan Tiro.
Apa sebenarnya yang melatar belakangi dalih-dalih yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh oleh Tgk Hasan Ditiro?
Tidak ada yang lain selain sistem kepemimpinan negara Indonesia yang otoriter masa itu, hidup warga masyarakat Aceh yang ditindas dengan kesewenangan.
Dengan kata lain jauh dari demokratis sebagaimana Pancasila dan UUD 1945 konstitusi negara Republik Indonesia itu sendiri.
Karena mengedepankan itulah maka ada dasar alat untuk pemberontakan dan karena dalih-dalih atas pelanggaran demokrasi oleh pemerintah Indonesia peluang rakyat Aceh dapat menentukan nasibnya sendiri menjadi sebuah kewajaran yang diakui oleh semua bangsa sebagaimana pembukaan UUD 1945 bahkan Indonesia juga berjuang untuk itu.
Karena Tgk. Hasan Tiro memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk bernegara maka ia bisa melihat ketidakadilan terhadap rakyat Aceh yang tidak mungkin bisa dilihat oleh semua orang Aceh bahkan oleh para pejuang yang memegang senjata.
A. GAM Yang Berpartai Politik
Nah, bagi mereka yang berpikiran otoriter tentu asal bisa mengamankan kepentingan mereka semua masalah dianggap selesai. Karena politik bagi mereka adalah hanya sebatas position bargainning (posisi tawar) untuk tercapai target mereka, karena pada dasarnya mereka minus ilmu pengetahuan politik bernegara.
Politik perjuangan bangsa jauh berbeda dengan politik partai yang pragmatis, jadi normal saja kalau masyarakat yang pernah berjuang untuk rakyat merdeka kecewa dan menghujat-hujat petinggi GAM di media sosial yang memang realita sebagaimana mereka berekspresi bahwa mantan petinggi sudah kaya dan mereka masih harus mencari singkong untuk bertahan hidup.
B. Pimpinan GAM diluar negeri yang terus berjuang untuk memerdekakan Aceh dengan membentuk struktur pemerintahan Aceh sebagai pemerintahan sebuah negara.
Perlu kita pahami bahwa dalam negara-negara perserikatan bangsa-bangsa (PBB) standar warga negara di dunia, syarat dasar menuju kemerdekaan dan juga kesejahteraan rakyat adalah mekanisme hidup yang demokratis baik sebagai pemimpin juga sebagai rakyat, bukan sebagaimana kebanyakan orang berpikir siapa yang bisa menguasai dengan segala cara dengan memaksakan kehendak bahkan kepala rakyat juga dibeli demi jabatan politik.
Nah, dari sejumlah poin dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang rujukan rakyat Aceh berpihak sebagaimana budaya dasar kebangsaannya pilihannya sederhana.
Pertama, Antara orang berpikir dan berprilaku otoriter dan orang yang berpikir dan berprilaku demokratis. Masyarakat Aceh cenderung memilih sistem yang Demokratis.
Hal ini disebabkan budaya masyarakat Aceh sejak lama dalam kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan kelompok, pola hidup seperti ini telah mengkristal dalam budaya hidup rakyat Aceh bukan sejak kemerdekaan RI dan reformasi 1998 sebagaimana rakyat Indonesia keseluruhan.
Tetapi sejak masa kejayaan Aceh dibawah Sultan Iskandar Muda dimana sistem negara kesultanan tetapi telah mengenal pembagian kekuasaan agar kekuasaan bernegara tidak absolut.
Itulah yang sering di sebut sebut ditengah masyarakat Aceh bahwa "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".
Kedua, Kemudian antara komunis dan liberalis masyarakat Aceh berpihak kemana? Dalam hal ini masyarakat Aceh lebih cenderung memilih liberalis atau bebas.
Ketiga, Antara Prabowo dan Jokowi sebahagian besar masyarakat Aceh lebih memilih Prabowo sebagai pilihan alternatif walau banyak celoteh kekesalan karena berasal dari tentara.
Keempat, Antara Anies dan Prabowo, masyarakat Aceh dominan memihak kepada Anies Baswedan. Karena dipersepsikan alim dan baik berpikir secara demokratis yang dapat dilihat dengan kesantunan bicaranya, pakaiannya, dan prilakunya sehari-hari melalui media sosial.
Kelima, kalau Prabowo diperkuat oleh siapa yang berpotensi dapat menyejukkan mentalitas rakyat Aceh? Tentu saja kelompok pemimpin yang demokratis, misal dari pemberitaan SBY menjadi penesehat presiden, Hatta Rajasa masuk sebagai menko Maritim, investasi dan Energy.
Dibanding Jokowi yang melakukan backing politic dalam sistem pemerintahan Prabowo apalagi sudah ada putranya Gibran sebagai wapres. Karena itu pertambahan daya dukung politiknya tidak bertambah dalam politik demokrasi yang menghitung keteribatan elemen untuk peningkatan Trust sosial sebagai bahan bakar politiknya.
Keenam, pilihan antara GAM yang berpartai politik dan GAM dipengasingan, pertanyaannya masyarakat Aceh pilih yang mana?
Jawabannya adalah sebagai berikut :
Semakin pemerintah RI berpihak ke sistem otoriter, apakah partai politiknya, sistem kepemimpinan pemerintahan baik pusat dan daerahnya dan lain-lain maka masyarakat Aceh semakin dominan mendukung GAM di pengasingan.
Sebaliknya jika pemerintah RI memilih sistem hidup dan kepemimpinan demokratis tentu akan banyak rakyat Aceh berafiliasi dengan GAM berpartai politik, minimal mereka yang mau hidup tenang. Walau hati kecilnya memilih berjuang untuk Aceh merdeka yang sesungguhnya sebagaimana perjuangan Tgk. Hasan Tiro.
Pemerintah yang baik dan demokratis tentu dapat mengangkat potensi sumber daya manusia di Aceh yang optimal tetapi kalau sistem otoriter tentu mereka hanya di lapisi dengan oleh pemikir kasar dan arogan dalam kepemimpinan baik daerah maupun negara.
Demikian hasil analisis dan bicara langsung dengan warga negara mumpuni berpolitik dan bernegara yang dapat menjadi kecendeungan rata-rata berpikir masyarakat mumpuni.
Salam
