Kritik Arah Kampanye Politik Pilkada Yang Tidak Mencerminkan Pembangunan Rakyat

Oleh : Goodfathers

Banyak ragam kita temukan dalam kampanye politik yang pada masyarakat kita jauh dari orientasi pembangunan rakyat, dan sebahagian besar hanya teririentasi pada hiburan semata.

Karena kurang ide dan gagasan para politisi dan pimpinannya maka mereka terkooptasi dengan pola kampanye masa lalu di masa orde baru yang sesungguhnya pada masa itu tidak membangun politik sebagaimana selama memasuki orde reformasi.

Politik sesungguhnya adalah salah satu tiang pembangunan rakyat yang fundamental, bila calon kepala daerah tidak memahami pembangunan rakyat akan mudah kita temukan indikasinya.

Lalu bagaimana kita menemukan indikasi seorang calon yang tidak fokus pada pembangunan dan hanya faktor melobby atau meminta bantuan atau dukungan untuk memilih mereka? 

Negosiasi politik sesungguhnya bukan sebagaimana lobby dalam ekonomi yang mana berorientasi pada penjual atau penawar dalam mempengaruhi pembeli.

Lobby dalam politik yang kita saksikan belakangan ini tidak berbeda namun ada propagandis sebagai lapisan menutup misalnya memberi bantuan di bidang lain untuk fasilitas publik, misal menyumbang pecah belah pada perempuan di desa melalui PKK atau majlis taqlimnya, memberi suntikan bola pada pemuda atau menyelenggarakan turnamen tak bermusim yang berterminology asal ada Cup nya.

Ujung-ujungnya menjadi tuntutan oleh tim mereka dalam bentuk transaksi politik yang tidak berbeda dengan negosiasi berapa harga suara dan rata-rata kandidat berhutang, bisa dengan membayar DP atau tidak sama sekali.

Tetapi perubahan negosiasi politik sekarang ini pada masyarakat yang telah merendahkan kualitas politik ke ranah alat produksi Rupiah yang sama dengan pabrik kerupuk tradisional yang tidak butuh teknology sebagaimana industri pupuk atau teknology pertambangan.

Karena itu maka banyak politisi ketakutan hilang perannya untuk menguasai kandidat Gubernur, kenapa karena dengan pola politik yang dilakukan oleh tokoh politik yang memiliki ilmu politik demokrasi tidak ada peran timses berlebihan disebabkan usaha mempengaruhi rakyat akan terbuka dan hanya mereka yang bermental korup melakukan penggalangan rakyat secara tertutup.

Biasanya sogok dan money politik hanya ada pada masyarakat tertutup dan secara umum berlaku pada rakyat yang masih tertinggal, itulah indikator utamanya politik pada masyarakat pintar dan masyarakat bodoh.

Mempengaruhi Patok Politik (Peg Politik)

Karena dalam tahapan teori strategi antara pada kampanye politik, atau sering dimasukkan dalam rencana politik tahap ke dua, tentu masuk pada tahapan merebut pengaruh batasan, patok, tokoh politik, ingat bukan tokoh masyarakat biasa.

Pada politik masa kini bukan lagi berorientasi pada tokoh tradisional atau sekedar tokoh masyarakat yang melakukan urusan dengan rakyat dalam batasan mengusul pembangunan fisik atau sebagai pemimpin yang pernah dipilih sebagai pemimpin pemerintah dan kondisinya sudah uzur, hal ini kebiasaan dalam politik kita dimana pekerjaan ini tidak berbeda dengan menziarahi kuburan mantan pemimpin pemerintah.

Namun saat ini yang paling utama adalah mempengaruhi patok politik, kriterianya adalah tokoh yamg memahami hak politik rakyat dan bisa memenangkan opini dalam politik. Itulah poin dari pergeseran tokoh saat ini untuk politik apalagi pilkada atau pilpres.

Mempengaruhi Kesepakatan Rakyat Terhadap Kelayakan Kandidat 

Tokoh dalam kriteria inilah yang bisa menghandle tim sukses baru masa kini yang berkriteria para buzzer, yang melakukan pembentukan opini publik dan melakukan fitnah serta pembunuhan karakter terhadap kandidat lawan. 

Kemampun pada tokoh politik terhadap publik yang bisa menangani produktifitas para buzzer tidak sama dengan kemampuan tokoh masyarakat yang hanya mempengaruhi area-area politik.

Memang tokoh patok politik masa kini jauh berbeda karena ada pergeseran pengetahuan dalam dunia politik secara total. Mereka bukan mempengaruhi orang-orang disekitar area tempat tinggalnya tetapi mempengaruhi terhadap kelayakan kandidat untuk memenangkan pertarungan pilkada. Berikut kelayakan untuk dipilih dalam pemilihan rakyat.

Jika kandidat atau seorang pemimpin dan politisi tidak memahami itu, maka berhentilah menganggap mereka sebagai pemimpin yang baik dalam membangun masyarakat. Justru ia adalah pemimpin yang buruk dan mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan kesenagan dan kesejahteraannya.

Jabatan Kepala Daerah Bukan Ukuran Final Untuk Kualitas Kepintaran Rakyat

Lihatlah secara realita banyak pemimpin di daerah yang menjadi gubernur, bupati serta walikota menganggap semua masyarakat sebagai anak buahnya atau dia yang paling pintar dari semua masyarakat, indikasinya lihat saja bahwa wakilnya sendiri juga yang sebagai orang kepercayaan utamanya tidak dipercaya apalagi orang yang punya ilmu lebih darinya. 

Tentu saja ditaklukkan dengan peran jabatan yang melekat pada dirinya. Karena itulah kondisi sosial menjadi buruk begitu kepala daerah berlaku otiriter dan tidak memahami kemampuan kritis rakyatnya karena ia memang tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk bagi rakyat, yang penting baginya adalah bekerja dan mengekploitasi pekerjaan bodohnya untuk memberi alasan dia sebagai dewa.

Kepemimpinan seperti ini yang ruhnya masih kental otoritarianisme tetapi sangat halus, dan kepemimpin bersemangat feodal ini yang paling banyak kita temukan di hampir semua daerah kita meskipun konstitusi negara sudah demokratis namun budaya kepemimpinan masih feodal menjajah rakyat secara modern.

Fungsi Timses Calon Gubernur

Sebenarnya dalam politik pilkada yang membatasi calon tidak berbeda dengan membatasi pilihan pada masyarakat, hal ini sama dengan mengekang rakyat dalam kebebasannya, maka yang paling layak opsi pemilihan dalam sistem multi party adalah tiga (3) pasangan calon kepala daerah, yang memberikan alternatif pada pilihan masyarakat.

Dengan tiga calon juga tidak membawa dampak pada sistem judi atau gambling dalam pemilihan rakyat. 

Lihatlah prilaku politisi dalam dua calon, mereka hanya bernafsu menguasai pasangan calon dan biasanya calon gubernur akan menjadi sandera mereka, tidak mungkin lagi kepala daerah bisa berlaku adil karena yang terpilih dengan mudah melihat masyarakat yang tidak mendukungnya dan mendiskriminasi hak politik mereka atau melobinya untuk menjadi bahagian dari pendukungnya.

Apalagi politisi dan rakyat kita tidak punya mental menjadi oposisi karena pengetahuan bernegara dan demokrasi yang sangat terbatas. Yang bisa hanya melihat lawan atau kawan dalam politik yang sesungguhnya menjadi kepemimpinan baru yang mengadu domba dan rakyat semakin jauh dari kedaulatannya.

Karena itu calon kepala daerah yang dirampas oleh timsesnya sudah pasti menjadi fenomena kepemimpinan dhalim karena mereka tidak memimpin untuk seluruh rakyat tetapi untuk kawan-kawannya dan timsesnya.

Karena itu salah satu cara menilai calon kepala daerah adalah dengan memantau keberadaan timsesnya yang bisa mengajak warga yang mumpuni atau pemimpin dalam masyarakat yang dipandang dalam perspektif kecerdasan politik bukan dalam perspektif jabatannya sebagaimana keuchik atau imum mukim atau pejabat lainnya dibawah pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian kepala daerah bisa mengendalikan media sosial dan kondisi sosial secara massif. 

Timses seyogyanya memang bertugas utama, merangkul atau membentuk suatu tim kerja yang bermaterikan ide, gagasan serta pemikiran cerdas dalam membangun materi kampanye yang rasional bagi rakyat, karena rakyat semakin lama semakin tidak mungkin dieksploitasi dalam kebodohan. 

Ilmu pengetahuan mereka sudah berkembang dengan berkembangnya taknology digital dimana hampir semua issu dan prilaku politisi dapat dengan mudah diketahui secara instan.

Timses provinsi sebenarnya tidak perlu menggagas pertemuan dengan masyarakat langsung, karena sebaik-baiknya calon gubernur, mereka yang mampu membangun hubungan dengan rakyat secara langsung tanpa birokrasi politik sebagaimana birokrasi dalam pemerintahan yang membosankan rakyat.

Karena itu timses jangan pula membangun pagar untuk menutup pihak lain yang ingin tahu dan menguji pikiran calon gubernurnya, itu hak mereka, hak azasi dalam politik demokrasi.

Banyak kita temukan dalam kepemimpinan daerah bahwa calon gubernur menjadi milik timsesnya bukan milik publik. Dari awal kampanye sudah didominasi oleh timses, bagaimana mungkin calon menjadi pelayan rakyat. Itu adalah poin penting dalam pola hubungan timses dan calon gubernur yang punya kualitas dalam politik terbaik.

Ingat hal ini juga bukan sebagai skenario yang masuk dalam propaganda menipu rakyat dalam kampanye, karena itu akan berakibat fatal bagi pemimpin sebagai pelayan rakyat dan dimasa yang akan datang pasti terjadi peningkatan pemahaman rakyat terhadap demokratisasi dalam politik.

Maka potensi penuntutan terhadap calon gubernur akan semakin ketat, karena indeks pengetahuan masyarakat yang terus meningkat menjadi inspirasi rakyat bangkit mencapai kedaulatannya.

Melihat prilaku kepala daerah di negara yang menganut sistem demokrasi yang sudah berkualitas, mereka tidak ragu untuk mendatangi dan berdiskusi dengan pengkritik untuk pendekatan dengan warga yang melakukan kritik secara terbuka, bukan menjaga jarak dengan memusuhinya.

Kalau kita berpikir dalam logika kepemimpinan rakyat mereka adalah salah satu elemen yang cukup bertanggung jawab terhadap rakyat dan mereka adalah warga negara mumpuni yang punya pendapat dan pemikirannya untuk pembangunan rakyat. 

Pengkritik sesungguhnya hanya bertugas mengkritik tidak perlu memberi solusi karena yang bertugas memberi solusi adalah pemerintah yang digaji dengan uang rakyat. Maka bila pemerintah ingin mendapatkan solusi dan menenangkan rakyat tentu harus merangkul mereka meski tetap saja sebagai pengkritik.

Karena warga akan terus pengkritik, bila melihat ada ruang yang bisa diperdebatkan, selama pemerintah tidak bisa menutup ruang itu maka berhentilah mengharapkan hilangnya kritik. Karena itu pemimpin pemerintah yang cerdas menempatkan mereka sebagai warga negara yang positif dan hanya pemimpin bodoh yang ingin dipuja dan disanjung dengan dalih yang datar yang berprilaku memusuhi pengkritik. 

Hal ini juga sebagai indikator ketidakmampuan memimpin rakyat, sehingga mereka cenderung mengandalkan jabatan sebagaimana tuan Demang masa lalu.

Salam