Sistem Pendidikan Kita Masih Berorientasi Feodalisme
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar, SE
Pendidikan anak-anak mulai TK, SD, SMP dan SMA berpengaruh besar dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia masa depan Indonesia. Setidaknya umur anak dalam menempuh pendidikan dasar adalah 20 tahun. Pada umur tujuh tahun masuk SD, Tiga Belas tahun masuk SMP dan pada usia Enam Belas tahun masuk SMA dan sebahagian besar menyelesaikan SMA pada usia Sembilan Belas dan Dua Puluh tahun.
Bila semua pengambil keputusan di negeri ini menyadari pentingnya pendidikan dasar dibawah Dua Puluh tahun maka semua stakeholders harus fokus mencurahkan pikirannya untuk membangun pendidikan yang benar kepada kelompok usia calon masyarakat Indonesia tersebut.
Karena menurut saya pikir tidak ada yang lebih penting dari bidang pembangunan rakyat suatu bangsa daripada bidang pendidikan dasar yang menentukan arah, menentukan etika dan moralitas rakyat Indonesia beberapa tahun kedepan.
Karena menurut saya pikir tidak ada yang lebih penting dari bidang pembangunan rakyat suatu bangsa daripada bidang pendidikan dasar yang menentukan arah, menentukan etika dan moralitas rakyat Indonesia beberapa tahun kedepan.
Mari kita lihat pendidikan anak bangsa Indonesia saat ini, terutama arah kebijakan dan tindakan stakeholders terhadap pendidikan anak dalam usia dasar atau 20 tahun kebawah.
Secara umum pendidikan pada usia menentukan ini belum menjadi fokus para pengambil keputusan di negeri ini. Hal ini sungguh kita sayangkan setelah Indonesia merdeka hampir Seratus Tahun belum mampu kita mendidik generasi rakyat Indonesia dengan mentalitas yang standar sebagai bangsa yang merdeka.
Pemerintah menggembar-gembor pendidikan Indonesia saat ini sangat baik dengan menteri dari pendidikannya Nadim Makarim yang berasal dari warga masyarakat kreatif yang berhasil membangun usaha bisnis jaringan gojek atau apapun nama bisnisnya yang menurut saya trending bisnis masa kini yang tumbuh dinegara maju seperti jamur dimusim hujan. Sementara di negara berkembang rata-rata inisiator datangnya dari luar menggandeng warga masyarakatnya yang kemudian juga akan tumbuh menjadi trend bisnis.
Trend bisnis ini kemudian menjadi inspirasi untuk membawa pendidikan anak bangsa ke arah dimaksud, sehingga generasi muda sekarang tumbuh dalam trend kreator, pengambilan keputusan transaksional yang minus etika dan moral karena tuntutan keatifitas yang instan.
Padahal kalau mau dibenahi pendidikan kita harus dimulai dengan arah pembangunan rekayasa mentalitas dan pembentukan moralitas yang baik sebagaimana masyarakat timur yang bebas merdeka mulai dari pendidikan dasar sebagai rekayasa pembangunan rakyat Indonesia yang maju dan bertanggung jawab serta bermartabat.
Apa yang dibenahi yang paling urgen secara substantif oleh pengambil keputusan negeri ini adalah membebaskan anak bangsa dari sistem birokrasi pendidikan yang memuakkan hati kita sebagai warga rakyat yang menyaksikan prilaku dan mental pendidik kita disemua pendidikan dasar yang masih dihantui jiwa-jiwa feodal yang menyeret dunia pendidikan kita selama ini.
Mungkin anda akan bertanya, bahwa indikatornya apa sih?
Saya tidak akan memberikan semua data lengkap dalam artikel singkat ini, tetapi setidaknya dengan beberapa alat berikut dapat menjadi alat ukur betapa perubahan itu harus segera dilakukan agar merubah mentalitas rakyat Indonesia dimasa depan.
Pertama, membebaskan rakyat untuk biaya pendidikan dasar dari anasir yang tidak penting (disorientasi) dari pendidikan itu sendiri. Karena itulah yang menjadi alat para pembajak pendidikan merusak sistem pendidikan rakyat Indonesia selama ini. Saya tidak perlu menyampaikan para pihak yang berandil merusak, apakah stakeholders pendidikan itu sendiri atau orang yang dekat dengan stakehokders atau elemen partisipatif dengan pendidikan yang hidup dengan merubah orientasi pendidikan dimaksud.
Bagaimana caranya? Misalnya membuka pintu untuk semua murid dan siswa untuk bebas masuk dengan membebaskan termasuk pakaian (uniform) mereka selama Tiga bulan. Kenapa demikian?
Supaya tidak menghadapkan rakyat dengan biaya pendidikan orientatif yang menjadi birokrasi pendidikan itu sendiri. Lalu apakah mereka dibebaskan pakaian setiap masuk sekolah? Jawabnya benar begitulah cara merubah mentalitas rakyat. Jika tidak maka ruang-ruang penyelewengan orientasi pendidikan selalu terbuka dan selalu ada cara untuk membawa pendidikan ke arah feodalisme.
Kedua, membebaskan rakyat dari biaya pembangunan sekolah atau pajak pembangunan gedung sekolah, pajak pembelian AC kantor guru kepada orang tua siswa dan pajak lain-lain yang tidak disadari sebagai kutipan pajak sekolah.
Ketiga, membebaskan seleksi selama Tiga bulan bagi murid dan siswa untuk memilih sekolahnya sehingga mereka bisa mengambil keputusan memilih tempat belajar yang disenangi mereka. Kenapa?
Secara mentalitas mereka berhak memilih guru-gurunya yang mengajar dan tempat mereka menuntut ilmu dalam tahapan hidupnya. Dari pendidikan dasar mereka sudah diberi ruang hidup dalam sistem demokrasi yang benar termasuk bidang pendidikan yang paling vital untuk merubah cara hidup rakyat Indonesia dari sistem yang terjajah.
Tiga alat diatas dapat menjadi inspirasi untuk membebaskan rakyat Indonesia dalam pendidikan dasar dalam usia dini yakni dibawah 20 (Dua Puluh) tahun.
Kita tentu tidak ingin melihat anak-anak pada usia pendidikan dasar yang terhambat sekolahnya hanya karena faktor kebodohan stakeholders pendidikan dalam mengelola sekolah dan mereka tidak sadar dalam sindrom disorientasi pendidikan itu sendiri.
Sebenarnya cukup banyak sisi dalam pendidikan yang menyebabkan rakyat Indonesia berkubang dalam sistem pendidikan feodalistik. Hal ini bisa saja karena mentalitas stakeholders bidang pendidikan yang korup dan hanya bisa membangun tampilan pendidikan bukan pendidikan rakyat yang sesungguhnya. Sama dengan mereka memperlihatkan seperti orang pintar dengan aksesoris dan embel-embelnya padahal mereka sendiri juga bukan orang pintar yang sesungguhnya.
*****
Penulis adalah Pendiri Partai Politik Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) dan Pemerhati Politik dan Sosial
