Kepemimpinan Negara Adalah Soal Kebijakan Publik
Permasalahan dasar pembangunan rakyat itu sebahagian besar terletak pada ketepatan arah kebijakan publik, jika ada yang salah dalam pembangunan rakyat maka yg perlu ditinjau adalah arah kebijakan publik.
Soal penyelenggara adalah soal teknis yg dapat diselesaikan dengan beberapa pilihan yang baku.
Maka pembangunan rakyat itu jika salah arah tentu tujuan negara dgn tahapan kesejahteraan baik pusat maupun daerah pasti terjadi stagnasi.
Infrastruktur adalah salah satu jembatan untuk mencapai tujuan pembangunan manusianya. Oleh karena itu kepemimpinan itu yg benar adalah menyesuaikan kompetensi manusianya dengan jembatan2 pembangunan mereka.
Tidak etis manusia diminta mengejar pembangunan yg dibuat oleh beberapa orang yg kehidupannya melebihi manusia rata2. Disitu butuh keseimbangan ketika kita merancang pembangunan di daerah.
Atas dasar itulah kepemimpinan daerah butuh pemimpin pemikir bukan sebatas sikap untuk sebatas membantu manusia lain secara parsial. Kalau sebatas itu membantu secara parsial apa artinya kita sebagai pemimpin yg dipercayakan membuat kebijakan publik. Dalam perspektif rakyat miskin, negara telah menjamin hidupnya untuk mendapatkan perlindungan. Kalau anda Dewan maka membuat peraturan daerah yg mengharuskan pemerintah melaksanakan perlindungan hidup rakyat miskin jauh lebih utama daripada sekedar memberi bantuan secara parsial. Rakyat miskin perlu penanganan secara komprehensif, ia tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri kata konstitusi kita.
Jika ini tidak tertangani maka kepala daerah adalah orang pertama yg dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah di alam baqa krn negara sudah mengatur melalui UU dan kepala negara sdh memberi ruang kpd daerah untuk menempatkan skala prioritas dalam pembangunan.
Artinya kesalahan kepala daerah terkait kebijakan publik, kalau salah maka kepala daerah telah mengkhianati negara dan rakyat sekaligus.
Think about it before God punishes you.
Said my teacher,,,
Salam
