Lembaga Publik Harus Di Kritik

Politik kita sejak dulu kala "Tabu" mengkritik partai politik. Karena pemahaman rakyat itu "Umpat". Padahal lembaga apapun yg merupakan milik publik harus dikritisi, agar orang2 yg mengurus lembaga atau partai itu tidak membawa lembaga publik itu ke jurang yg menistakan ummat.

Suatu lembaga publik termasuk partai politik meskipun telah diurus oleh orang2 itu juga sepanjang hidupnya tetapi hakikatnya lembaga itu milik rakyat, bukan milik ketua, pengurus maupun kroni2nya.

Rakyat dapat menggugat agar semua yg terlibat di dalam lembaga itu untuk diberi sanksi misalnya pengurus lembaga itu dikeluarkan semua dan digantikan oleh kader maupun rakyat yg lain yg lebih amanah.

Rakyat melalui lembaga hukum, atau lembaga hukum yg mampu membaca opini publik bisa menggugat lembaga tersebut untuk mengganti semua personil atau mengganti hal2 yg terkait milik publik, apakah logo, apakah moto atau ikon yg membawa2 atau mengklaim nama publik semisal nama Islam.

Jika rakyat semua memahami kedaulatannya, maka pemilu adalah momentum yg sangat-sangat sakral untuk rakyat unjuk gigi. Tapi kalau rakyat bisa di kelabui dgn tawar-menawar maka menurut saya rakyat memang menikmati nasibnya saat ini. 

Dan tidak wajar mengatakan penyelenggaraan negara atau wakil rakyat tidak benar. Krn pemerintah dan wakil rakyat hadir ditengah rakyat yg mentalitasnya tidak berbeda dengan rata2 rakyat itu sendiri.

Salam

GRAM