"Celupkan Kepala Kedalam Air"

Jika Politisi dinilai pada Atraksi dan tepuk tangan maka Aceh semakin larut dalam Kebijakan Sosial Yang Salah Kaprah. Philosophinya hanya ada pemain dan penonton maka ada  Atraksi meski itu sulap namun penonton tetap saja bertepuk tangan. 

Disetiap kepala orang Aceh tentu ada semacam chip yang mengkonsentrasikannya kearah semangat dan nilai kepahlawanan. Sehingga wajar kita terjebak dalam melahirkan pahlawan dalam konteks perang phisik. Sehingga kita terikat juga dengan yang namanya pedang, rencong, pisau dan pistol atau senjata mesin pembunuh itu.

Hal ini wajar mengingat Aceh adalah zona yang terkenal dengan perjuangan berperang, semangat dan nilai perang itu masih tergelorakan disetiap jiwa. Sehingga hal ini juga terbawa dalam politik seakan dalam berpolitik juga kita sedang menghadapi perang. Maka kita terdesak untuk menunjukkan sesuatu perjuangan yg wajib diketahui rakyat yang mengundang tepuk tangan. Dengan begitu semakin banyak momentum yang mengundang tepuk tangan maka semakin baik dan populer politisi itu dan hampir dapat dipastikan ia akan menjadi pemimpin dimasa yg akan datang.

Aceh tidak membutuhkan belajar dan kita tidak melihat kecerdasan dan pemahaman sebagai dasar penunjukan wakil masyarakat dan pemimpin. Karena ada ajaran asal bisa tanda tangan sudah cukup untuk syarat memimpin. Padahal wakil rakyat dan pemimpin sangat vital bagi perkembangan suatu masyarakat bahkan di negara-negara yg telah lama merdeka mereka mempersiapkan pemimpin sejak ia masih balita dibimbing dengan pendidikan kepemimpinan dengan berbagai Teori hingga dewasa.

Nah,,,,lain lagi dikita masyarakat Aceh level grass root jangan pernah menceritakan Teori, masyarakat akan membenci anda, karena mereka sudah duluan diajarkan ilmu sesat dengan berasumsi praktek langsung yang benar, teori itu hanya cerita peubulat sente. Bahkan guna memperkuat argumen itu ditambah lagi dengan cerita profesor mengajarkan berenang sementara dia sendiri pintarnya teori kala disuruh berenang profesor justru tenggelam,,,wadeuh!! Sempurna.

Demikian juga kampanye, masyarakat duluan diajarkan bahwa pekerjaan kampanye itu ketika kandidat atau calon memberi bantuan, dan lebih hebat lagi kampanye itu jika yg dibawa itu barang besar misalnya beras, pupuk dan sejenisnya dan dibawa dengan truk dan kontainer sehingga kampanye menjadi begitu nyata.

Jadi sepintar apapun anda, tidak akan bernilai selama kondisi sosial masih menyerap informasi-informasi sesat produk dimasa konflik.

Terus kenapa anda banyak menulis? Jawabnya : 

Pertama : hobby saya jangan dihambat karena jiwa dan bermental sebagai orang yang Merdeka dan selalu mengajak masyarakat berpikir jernih.

Kedua : berusaha mencerdaskan masyarakat sedapat mungkin sebagai suatu harapan karena saya memiliki visi terhadap masyarakat Aceh dimasa depan seharusnya.

Atas dasar kondisi sosial dan pengamatan saya dari luar pemerintahan, kondisi sosial dalam politik kita dalam akut yang mengerikan. Dampak negatif ini akan merembes kesemua lini kehidupan sehingga masyarakat menjadi bersikap pragmatis total dan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dengan pemahaman dan ilmu yang terbatas bukan disengaja.

Intinya politik itu bukanlah sebuah atraksi seakan masyarakat sudah menang dan mereka bertepuk tangan gembira padahal yang diperlihatkan politisi hanya semangat atau pemantik emosi masyarakat untuk mempercayainya, sementara masyarakat tidak mendapat apapun dari momentum itu, yang mengambil manfaat instan ya mereka para wartawan yang menulis besar di medianya dan tentu dibayar mahal.

Padahal politik seringkali yang menguntungkan masyarakat justru yang tidak dipahami masyarakat sendiri dan tidak ada tepuk tangan disana karena pekerjaan itu bukan sebagaimana atraksi sulap. Perubahan cara pikir masyarakat ke arah yang benar yang berdampak pada kesadaran sosial adalah tahapan pembangunan rakyat yang sesungguhnya.

Masyarakat Aceh tidak perlu ada gedung mewah, jalan tol dan pesawat tapi masyarakatnya sehat, memiliki pekerjaan, dan 95 persen memiliki pendapatan adalah kesejahteraan. Uang APBA akan lebih berguna apabila dibagi sebagai modal personal setiap masyarakat ketimbang dijadikan biaya untuk lembaga ini itu, perjalanan kesana-kesini yang mencapai Ratusan Milyar para pejabat dan pegawai. 

Padahal 100 Juta diberikan kepada  setiap warga sebagai modal usaha lebih mengajarkan pendidikan dan kemandirian sosial. Tentu lebih mengarah pada solusi tahapan pencapaian kemandirian dan pensejahteraan sbgmana amanah UU negara. Ketika masyarakat mendapatkan kesejahteraan pembangunan infrastruktur itu keniscayaan karena sudah saatnya dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Disini kita akan kembali pada teori Maslow tentang Skala Prioritas Kebutuhan.