Karakteristik Kehidupan Sosial Rakyat Aceh Hari Ini, Na Peng? Siapa Yang Bertanggung Jawab?
Hari ini, rakyat Aceh masih hidup dengan satu pertanyaan sederhana:
“Na peng teuh?”
Itu bukan sekadar gurauan di warung kopi. Itu cermin dari cara berpikir rakyat Aceh yang setiap hari hanya memikirkan bagaimana bisa makan, bukan bagaimana bisa membangun masa depan.
Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pola pikir ini?
Para pejabat Aceh.
Kenapa?
Karena sejak damai diteken dan dana otsus mengalir triliunan rupiah, para pejabat lebih memilih menjadi pembagi uang, bukan pembuka peluang.
Setiap program yang dijalankan selalu dikaitkan dengan berapa banyak uang yang dibagi, bukan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta.
Setiap proyek besar hanya memperkaya segelintir orang, sementara rakyat tetap jadi penonton.
Setiap janji politik berhenti di “kartu bantuan” dan “paket sembako”.
Maka wajar bila rakyat sekarang terbiasa berkata: “Kalau ada program, berarti ada peng. Kalau tidak ada peng, untuk apa program?”
Padahal Aceh punya tanah yang luas, laut yang kaya, sejarah yang besar. Tapi karena pejabat sibuk dengan “bagi-bagi peng”, rakyat pun jadi peminta peng, bukan pencipta peng.
Kalau ini terus dibiarkan, Aceh tidak akan pernah bangkit. Kita hanya akan jadi provinsi penerima jatah, bukan provinsi pencetak karya.
Skenario kecenderungan sosial ini disebabkan dari landasan sbb :
1. Sejarah Panjang Konflik
Selama puluhan tahun, Aceh hidup dalam zona konflik bersenjata.
Aktivitas ekonomi normal lumpuh, investasi tidak jalan, perdagangan besar minim.
Akibatnya, masyarakat terbiasa dengan pola survival, bukan growth.
Otak terbiasa berpikir: “hari ini selamat, hari ini bisa makan”.
Mentalitas survival mode ini terbawa sampai sekarang.
2. Politik dan Dana Otsus
Pasca damai, Aceh menerima dana otsus triliunan rupiah setiap tahun.
Tapi uang ini tidak diolah untuk menciptakan ekonomi produktif.
Sebaliknya, banyak pejabat menjadikannya sebagai “uang bagi-bagi”.
Rakyat pun terbiasa menunggu “jatah”: bansos, proyek, bantuan langsung.
Maka mindset terbentuk: “kalau ada program, ada uang; kalau tidak ada uang, tidak jalan”
3. Budaya Ketergantungan
Dalam obrolan sederhana saja, kata kunci yang muncul selalu “peng” (uang).
Akhirnya masyarakat sulit menghargai ide yang tidak langsung kasih uang.
Budaya “segala hal harus ada duitnya” membuat kreativitas sosial & inovasi mandek.
4. Ekonomi Tidak Berbasis Produksi
Banyak lahan subur, laut luas, SDA kaya.
Tapi masyarakat tidak diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah (olah, produksi, distribusi).
Akhirnya, ekonomi Aceh cenderung konsumtif dan tergantung pada dana pusat.
5. Pendidikan Politik dan Ekonomi Lemah
Pendidikan umum di Aceh (apalagi politik & ekonomi) jarang mengajarkan kemandirian berpikir.
Hasilnya, masyarakat tidak terbiasa melihat uang sebagai hasil kreativitas dan produksi, tapi sebagai hasil jatah dari orang atas.
Akibat dari semua ini:
Ide bagus akan selalu dipotong dengan pertanyaan: “nyan program ngen peuget peng?”.
Kreativitas tidak berkembang.
Politik Aceh tetap jadi “politik uang” karena itu yang dipahami rakyat.
Bagaimana Cara Mengubahnya?
1. Mindset shift → kampanye besar-besaran bahwa uang bukan untuk dibagi, tapi untuk diciptakan.
2. Ekonomi produktif → gerakkan rakyat pada sektor nyata: pertanian modern, perikanan olahan, UMKM berbasis digital.
3. Pendidikan kemandirian → bukan sekadar sekolah, tapi pelatihan otak: berpikir kritis, bisnis sederhana, organisasi sosial.
4. Teladan pemimpin → pejabat harus berhenti jadi “pembagi uang”, mulai jadi “pembuka peluang”.
5. Gerakan rakyat → bikin komunitas/gerakan yang membuktikan bisa hidup tanpa menunggu “peng” dari negara.
Kesimpulan
Jadi intinya, selama masyarakat tidak dilatih berpikir menciptakan peng, mereka akan terus tanya hal yang sama: “na peng teuh?”
Itulah kenapa politik transaksional berjalan secara mulus di Aceh.
