Kemanakah Idealnya Mata Rakyat Dalam Memilih Presiden?

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (Good Fathers)

Tidak heran jika selama ini kita disibukkan dengan berbagai dinamika sosial yang membuat masyarakat kasak-kusuk dalam pemilihan presiden Republik Indonesia.

Kantong-kantong sosial opinian berupa media sosial yang terhubung dengan What App, Facebook, twitter, linkendin, Instagram terlihat melakukan pengarahan pada usaha-usaha meyakinkan pemilih untuk diarahkan pada pilihan ajakan politisi.

Namun ada yang kita kuatirkan begitu banyak materi kampanye yang hanya memuat isi tentang sentimen politik yang pada akhirnya hanya menjadi alat pembelokan informasi dan berkontribusi pada pengetahuan rakyat yang menyesatkan.

Misalnya kajian isi kampanye hanya talk nonsense alias omong kosong.

Baca sampai habis jangan salah memahami karena tulisan saya sebahagian besar mengajak kita berpikir, saya hanya menyajikan fakta-fakta untuk referensi berpikir pembaca sehingga politisi manjadi mandiri dalam politiknya.

Lihatlah fenomena sosial politik sebahagian besar menghadapkan realita secara instan dan pragmatis pada kehidupan masyarakat diakar rumput dengan kredibilitas seseorang yang dicalonkan sebagai presiden dan mereka memberitahukan bahwa presiden selama ini tidak mampu berbuat memberi kehidupan pada masyarakat bawah tersebut.

Meskipun di daerahnya terdapat level pemimpin pemerintahan dibawah yang bertanggung jawab langsung untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan yang kita saksikan hanya mencari celah untuk melepaskan diri dalam tanggung jawabnya atau berdiam diri seakan bukan menjadi bahagian dari fungsi dan tugasnya.

Dalam fungsi ini masyarakat sesungguhnya perlu memahami hak-haknya dalam bernegara, dan haknya memilih pemimpin nasional, dan mereka paham bahwa bahagian dari tugas presiden adalah mengelola manajemen negara dan mengelola penyelenggara negara didaerah untuk melayani masyarakat bukan hanya menjadi objek untuk dalih pemimpin didaerah untuk berlindung.

Hal ini adalah realita dan kenyataan yang sesungguhnya harus dipertanggung jawabkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon presiden dan memenangkan pemilihan serta memimpin negara dalam periode kepemimpinannya.

Kenapa beban presiden menjadi utama? Tentu saja karena hirarkhi kekuasaan politik negara ada ditangan dan otaknya.

Perbedaan pandangan antara politik diatas dengan politik rakyat di grass root tidak dapat dihindari. Karena itu banyak pemimpin politik di tingkat pusat yang harus mengambil kebijakan menyesuaikan pandangan politik masyarakat bawah dengan pandangan kebijakan politik di level atas.

Memang terdapat ruang atau kesenjangan yang lebar antara politik dilevel masyarakat atas karena seringkali terjadi pada masyarakat bawah mengandalkan emosi, sentimen primordialis, sentimen budaya, sentimen agama dan lain-lain dalam landasan kebijakan publik sosial dan tergantung sejauhmana pemahaman politik serta kecerdasan rata-rata masyarakat di suatu daerah.

Mereka diatas hanya melihat dengan instrumen-instrumen besar dalam pengaruh politik sebagaimana ilmu dan teori serta pandangan mereka terhadap skenario idealnya negara bersangkutan untuk rakyat yang lebih maju.

Lalu, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh masyarakat intelektual dalam politik saat menjelang pemilihan presiden?

PERTAMA, kelompok level paling tinggi dalam politik, dimana mereka berpikir tentang strategi dan teori politik pemenangan rakyat untuk negara. 

Maksudnya mereka akan berada pada pemikiran tentang simpul-simpul yang memberi pengaruh besar terhadap politik yang mengidentifikasi tujuan rakyat dan tujuan pemilik modal praktis dalam politik. Jika tidak demikian maka secara mental pemimpin politik belum cukup percaya diri dalam perannya bermain politik di negeri ini. Mangapa? Karena pemahaman demokrasi pada pemimpin dan politisi kita masih dalam kualitas rendah.

Karena dalih itulah maka  pemimpin politik kita cenderung memilih uang dan fasilitas yang bisa diberikan kepada rakyat daripada kemampuan dan kecerdasan politik demokratis.

Karena kesabaran dan arogan dalam demokrasi mereka sudah pasti memilih langkah pragmatis untuk memperoleh suara rakyat karena kategori rakyat di negara berkembang (under development countries) sungguh tidak terdidik dalam politik bernegara dan hanya berada pada mempertaruhkan hidup dalam kebutuhan primerinya. 

Kenapa demikian? Karena arah politik demokrasi Indonesia yang kebancian bisa menjadi laki atau perempuan, karena tidak bisa memilih antara sosialis atau liberalis secara meyakinkan. Namun pada kenyataan langkah politik hanya berada dalam status quo (kenyamanan) yang menguntungkan pimpinan politiknya.

Alhasil politik Indonesia tidak masuk dalam opsi pembangunan rakyat untuk membangun bangsa dan negara tetapi lebih kepada pemenangan politik atau perebutan kekuasaan terhadap negara. Kemudian negara dibangun dalam sistem pengendalian sosial bukan pembangunan dan pencerdasan rakyat untuk sebuah kebangsaan yang mulia. 

Pemimpin politik dan politisi lebih mengarah pada pemimpin demagog, baik yang berkuasa maupun yang melawan penguasa untuk merebutnya. Sehingga yang terjadi adalah politik tidak memberi dampak secara total kepada politik rakyat dan manfaat untuk perbaikan nasib bangsa Indonesia.

Lihatlah dengan Tap MPRS telah melarang ideologi komunis meski secara tidak langsung namun pemahaman pelarangan terhadap partai komunis adalah wujud pelarangan ideologi tersebut. 

Tetapi disisi lain sistem Liberalis juga stagnan ketika ada tuntutan keadilan yang dipersepsikan sebagai sikap yang adil bahwa negara harus memberikan keadilan dalam ruang material kepada rakyat. Hal ini adalah kondisi sosial yang memberi kontribusi pada centang prenangnya politik bangsa Indonesia yang tanpa disadari oleh pemerintah sebagai kelemahan membangun perpolitikan rakyatnya.

KEDUA, Melihat mentalitas calon pemimpin bangsa yang sebenarnya adalah mutlak menjadi indikator utama keberpihakan kepada pemenangan rakyat dalam pemilihan presiden. Caranya mudah karena semua calon dari pemimpin pada instansi dan departemen serta kepala daerah sebagaimana calon yang saat ini diunggulkan.

Intervensinya dimana? Dalam hal menyesuaikan dengan dasar negara, tujuan bernegara bagi rakyat, melihat pemikiran calon presiden dalam memposisikan dirinya, apakah ia sebagai pemihak kekuasaan atau memihak rakyat. Sebagaimana politik rakyat yang berorientasi pada "kedaulatan rakyat".

Tentu akan berbeda kalau ada sosok yang tiba tiba diunggulkan dalam pemilihan dan tidak dapat dijangkau dengan pemikiran sosial.

Maknanya bagaimana? Pemilihan presiden seyogyanya diartikulasikan sebagai sebagai skenario pemenangan rakyat atau warga negara. 

Idealnya rakyat berkesempatan memilih opsi yang mengantarkan target percepatan "kedaulatan" yang merupakan target politik rakyat dalam bernegara dimana saja dan apa saja bentuk dan sistem negara mereka. 

Dengan pilihan tersebut maka itulah pilihan demokrasi yang memberi peluang terbesar bagi masyarakat untuk bisa mengubah masa depannya, itulah kemenangan rakyat dalam pemilihan kepala negara.

Kalau masyarakat sudah fokus berorientasi pada dua indikator ini maka survey dan survey tidak akan berpengaruh pada rakyat dan rakyat tidak bisa dipasung dan dijajah oleh lembaga survey pragmatis yang kita lihat di negara kita.

Lalu banyak masyarakat dibawah dengan keyakinan politiknya selalu saja berpegang pada keyakinan emosi dan sentimen politiknya, bahwa calon yang mereka dukung yang harus menang, misal di Aceh masyarakat hanya bisa melihat kealiman dan kesalehan diantara calon. 

Tentu apapun yang dilahirkan oleh lembaga survey mereka akan mencari celah dengan berbagai dalih yang menjauhkan opini termasuk mengutip google trend menjadi indikator yang berbeda dengan hasil survey tersebut.

Sebenarnya hasil riset termasuk polling oleh beberapa lembaga survey tidak jauh berbeda dalam angka angkanya. Itu sebagai indikator bahwa lembaga survey menyajikan fakta dan data yang sudah diuji dalam politik berbagai negara.

Tetapi bukan berarti hasil survey tersebut tidak bisa berubah, karena politik itu dinamis. Maka politik bisa berubah pada masyarakat dalam hitungan waktu yang paling singkat.

Lihatlah di daerah kita, seringkali terjadi perubahan pada hari terakhir yang kita menyebutnya serangan fajar dalam pemilu maupun pilkada. Namun yang kita sayangkan alat serangan fajar tersebut berupa sembako dan uang bukan alat politik normatif yang sesungguhnya.

Nah, ini sebagai ilustrasi kenapa ada perubahan dalam pekerjaan politik yang tidak bisa dideteksi oleh hasil survey maka ada kalanya hasil survey di sebut tidak akurat, tidak obyektif, memihak yang bayar.

Kalau pekerjaan politik berjalan statis maka hasil survey oleh lembaga survey tersebut tidak bisa kita bantah maski masyarakat dibawah seringkali melakukannya, apalagi ada provokasi dari kandidat yang tidak diuntungkan dalam hasilnya. 

Hal ini adalah alamiah saja dalam politik. Lihat saja sebagai contoh misalnya survey calon kepala daerah sudah pasti lembaga survey menempatkan politisi yang sedang berkuasa atau yang pernah menjabat. 

Dinegara yang tingkat politik sosial masih berkisar pada pemenuhan kebutuhan primer (utama) selalu berlaku hukum tersebut. Tapi di negara yang masyarakat sudah melek politik dan tidak dipengaruhi faktor kebutuhan primernya survey akan memunculkan tokoh-tokoh masyarakat dalam survey tersebut dimana masyarakat melihat perubahan yang sesungguhnya bukan perubahan yang didasari oleh sentimen dan emosi politik. 

Misalnya ada seseorang tokoh yang langka dalam kemampuan berpikir politiknya tentu ia akan muncul dalam survey meski dalam jumlah dukungan kecil namun daya ungkitnya sangat besar yang berpeluang menjadi pemenang dalam politik.

Namun dukungan terhadap si bakal calon atau tokoh tersebut bukan karena faktor sentimen dan faktor lain-lain seperti jasa yang tidak berdasar dalam fundamental politik. 

Disini kita bisa melihat kebenaran perubahan untuk masyarakat atau bisa disebut perjanjian baru bagi suatu masyarakat atau muncul kesepakatan baru yang menjadi ukuran sebuah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Karena itulah pemimpin politik harus merencanakan pekerjaan politik secara representatif dengan strategi politik pada timing yang tepat dan membuat target pada tahapan kampanyenya dan tentu mempersiapkan jurus pamungkas sebagaimana jurus dalam ilmu persilatan demi mengalahkan opini yang dibangun oleh lawan yang mempengaruhi politik termasuk lembaga survey yang dapat saja mengarahkan pikiran sosial dalam keputusan mereka memilih.

Dengan begitu pemimpin politik sadar bahwa politik adalah seni merebut kekuasaan untuk ruh pemenangan rakyat. Dengan begitu maka perubahan bukan hanya simbol untuk sebatas membodohi rakyat dan mengambil kekuasaan rakyat dengan suaranya yang diseret dalam kubang pembohongan politik sosial.

Sekian