93 Persen Masyarakat Indonesia Tidak Suka Membaca, Disampaikan Informasi Politik dan Ekonomi, Cenderung Prilaku Praktis Bertanya Dan Komplain
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Bisnis penambangan uang, silakan daftar pada link dibawah :
Sulit membayangkan logika pada orang yang mendapat informasi, misalnya anda mengirimkan informasi kepada seseorang teman atau keluarga anda dengan pesan whatapps.
Perhatikanlah pada sebahagian besar orang Indonesia mereka langsung merespon dengan menghubungi anda, padahal informasi yang anda berikan melalui pesan sudah lengkap.
Namun tetap saja mereka melakukan telpon dan menanyakan pada anda, ini informasi apa?
Itulah prilaku pragmatis yang membuat masyarakat berlaku tergopoh-gopoh seakan sibuk atau tidak punya waktu untuk membaca.
Idealnya informasi yang diterima perlu dibaca secara seksama, kalau ada yang kurang jelas dan kurang dipahami barulah ditanyakan, kalau terjadi pembicaraan sudah dalam tahapan pembahasan materi informasi politik atau ekonomi yang disampaikan.
Ini adalah salah satu indokator bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat enggan membaca.
Kalau kita perhatikan bagaimana kemajuan masyarakat di Hongkong, China, Amerika bahkan di Singapore, mereka membuat sebuah konsep ekonomi dan politik dalam narasi tanpa ada celah yang melemahkannya, semua yang kita pikirkan sudah tersedia jawaban dalam keterangan yang ingin dipasarkan.
Semantara kita baru baca judulnya langsung bertanya, apa ini? Informasi apa? Darimana informasi ini dan lain-lain.
Karena enggan membaca maka masyarakat kita masih tergolong masyarakat awam, bukan masyarakat terpelajar, bukan masyarakat berpendidikan sebagaimana masyarakat di negara yang sudah maju
Rssiko dari keengganan membaca dan mempelajari informasi maka sarang Hoak dengan mudah membelenggu masyarakat.
Pada prinsipnya masyarakat sebagaimana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang lebih senang dijajah, atau memberi kesempatan kepada masyarakat bangsa lain untuk menjajahnya. Kenapa demikian?
Jawabannya adalah karena mereka tidak ingin mandiri selalu bergantung pada keterangan orang lain. Maka pantaslah sebahagian besar masyarakat menjadi sasaran Hoak dalam politik dan ekonomi juga sosial budaya.
Jangankan dalam hidup bernegara, dalam beragamapun yang menghubungkan antara dirinya dengan penciptanya sebahagian besar masyarakat bergantung diri pada orang lain, maka membaca doa untuk orang tuanya yang sakit atau meninggal juga menyewa orang lain untuk berdoa dan kemudian mereka mengandalkan sedekah untuk membaca doa.
Maka karena itulah pekerjaan jasa agen pengantar doa tumbuh pesat dalam masyarakat kita.
Padahal logikanya sungguh tidak masuk akal, bahwa sebagai makluk masih menggunakan perantara untuk berdoa kepada tuhannya. Kenapa?
Karena mereka perantara doa itu juga sama derajatnya dengan yang menyuruhnya. Pertanyaannya, justru harus kita pertanyakan, apakah orang yang menyuruh tersebut tidak percaya pada tuhannya?
Itulah ciri kemandirian masyarakat Indonesia yang tidak pernah ingin merdeka jiwanya, mereka selalu ingin bergantung kepada pihak lain, sehingga mereka lebih memilih menjadi bos lugu atau toke (tengkulak) sebagaimana prilaku Tuan demang yang bergantung pada perintah penjajah dimasa Belanda.
Akibat kemandirian berpikir yang terbelenggu maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berjiwa terjajah dan mengandalkan kekuasaan sebagaimana masyarakat inlanders yang mudah di bodoh-bodohi oleh mereka yang pintar.
Akhirnya hampir semua urusan baik politik, ekonomi dan bernegara menjadi sentimen yang tidak habisnya, tidak pernah sampai pada titik ideal. Misalnya dalam kepemimpinan daerah, maka sulit kita temui kepala daerah yang diperjuangkan rakyat sebelumnya yang habis-habisan akhirnya juga pasti mengecewakan mereka.
Kenapa? Tentu saja karena yang terpilih tidak paham memimpin dalam politik yang normatif, yakni politik demokrasi sebagaimana konstitusi negara yang mengarah pada tujuan kesejahteraan rakyat dan rakyatpun tidak banyak yang memahami tujuan politik mereka pada cita-cita kedaulatan rakyat.
Karena itu semua tujuan bermuara pada peningkatan peran dan status sosial, kemudian juga mengarah pada esensi kekuasaan pada materialistik yang terorientasi pada pengakuan hakikat kekuasaan politik dalam masyarakat di negara kita.
Belum lagi pembelajaran sosial yang salah kaprah dalam penundukan yang absolut semisal sistem kepemimpinan garis komando kepada pemimpin. Tentu berbeda dengan penundukan kordinatif pada masyarakat yang sudah matang dalam politik demokrasi. Penundukan anggota masyarakat adalah pada ide, gagasan dan sikap orang yang memimpin dan tidak memimpin dalam pikiran-pikiran yang bisa diterima secara baik oleh masyarakat.
Untuk itu setidaknya warga masyarakat yang membaca artikel ini bisa mulai merubah kebiasaan yang cenderung bertanya duluan daripada membaca ketika menerima informasi dari seseorang sumber.
Kalau dibaca terlebih dahulu maka alangkah sempurnanya penerimaan informasi, masyarakat akan saling mengerti dan memahami cara-cara yang membuat suasana masyarakat yang terdidik dalam pendidikan sosial yang tenang dan membawa suasana sebagaimana masyarakat di negara yang modern dan maju.
Salam
