Politik Sebatas Mengandalkan Perasaan, Apa Dampak Bagi Masyarakat?

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (GodFathers)

Menggunakan perasaan untuk membuat keputusan politik dalam diri atau dalam masyarakat, sudah pasti melahirkan sentimen dalam politik. Idealnya keputusan politik baik dalam diri anda maupun dalam kelompok atau pun dalam partai perlu mempertimbangkan landasan berpikir sehingga melahirkan keputusan rasional dalam berbagai hal, itulah keputusan politik.

Kalau anda berpikir menempatkan hanya perasaan yang utama dalam landasan berpikir politik maka sudah dapat dipastikan anda bukanlah seseorang yang berpikir dalam perspektif politik.

Jadi pemikiran seperti ini hanya berada dalam datar atau rata-rata (averaging) berpikir awam yang tidak tersentuh dengan ilmu politik.

Yuk ikutan event Save and Win dari J Trust Bank dengan klik link di bawah ini: https://jumptogether.id/save-and-win/register?ref=AZVJ8A atau bisa juga dengan memasukkan kode referral berikut ini: AZVJ8A Dapatkan saldo tambahan dan menangkan hadiah utama jutaan rupiah!

Justru sebenarnya disinilah membedakan secara terang benderang antara pemikiran politik dan pemikiran masyarakat awam yang sering menyebabkan perbedaan cara berpikir dan silang persepsi tentang kedua elemen tersebut.

Kecenderungan masyarakat awam berpikir hanya dalam pola pikir hitam dan putih, atau kalau tidak A tentu hanya ada B maka bila sebahagian besar masyarakat tidak tersentuh dalam ilmu politik tentu saja pasti akan terjadi kecenderungan sosial dalam pemikiran awam yang mengalahkan pemikiran politik. Kenapa?

Karena faktor inilah dalam politik demokrasi yang sering menyebabkan suatu daerah atau negara dihadapkan dalam dilema antara salah kaprah atau salah jalan dalam politik rakyat.

Pada tahapan perkembangan seperti ini terjadi berbagai kesalahan persepsi lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta masyarakat sangat kentara. Akibat lemahnya masyarakat memahami demokrasi sementara orang yang memperjuangkan pemikiran hidup dalam demokrasi justru menjadi lawan atau musuh terselubung dalam politik karena perasaan personal yang tidak menerima pemikiran dalam ilmu politik.

Tentu dalam kondisi sosial seperti ini maka sebahagian besar orang yang terlibat langsung dalam politik praktis maupun tidak terlibat langsung dalam politik praktis, seperti dosen, ulama, seniman dan tokoh masyarakat bahkan pemimpin partai politik tentu akan bersuara sama dengan pemikiran masyarakat awam karena sedikit dari mereka yang memahami secara paripurna dalam pemahaman demokrasi.

Kenapa demikian? tentu saja karena banyak nilai kehidupan tradisional yang seakan berlawanan atau tidak sejalan dengan konsep, teori dan peraturan, etika dan fatsun politik demokrasi.

Terus mengapa terjadi silang pendapat dalam pemikiran?

Kuncinya seakan sangat sepele, yakni pemahaman landasan berpikir dalam demokrasi yang benar dan konsep demokrasi yang kasar dalam politik orang yang terlibat secara langsung dalam partai politik dan instansi politik tidak langsung. Kenapa?

Jawabannya adalah karena instansi masyarakat seperti kampus, dayah, sekolah, lembaga seniman dan lembaga-lembaga lain cenderung terpolarisasi dalam pemikiran demokrasi kasar yang tanpa disadari menyebabkan distorsi dan terdegradasi pemikiran dalam konsep berpikir masyarakat awam karena pemikir dalam demokrasi sudah terlanjur menjadi musuh politik awam tersebut.

Karena itu yang perlu menjadi catatan bahwa strategi politik hanya dapat dikalahkan oleh kecenderungan sosial yang berlaku umum tidak bisa dipisahkan oleh politik partai. Dengan kata lain kecenderungan sosial selalu menjadi arus besar dalam politik dan mengalahkan semua riak yang merupakan strategi politik.

Walaupun pada akhirnya diketahui prilaku politik yang paripurna tidak pernah ada musuh dalam politik tetapi mereka menganggap mereka sebagai elemen politik masyarakat yang salah mempersepsikan politik dan tidak memuliakan sesama rakyatnya.

Karena itu maka elemen politik yang berkontra dengan konsep ilmu politik demokrasi yang sesungguhnya akan terposisi sebagai guru karena manusia politik seperti ini akan berlaku emosi nol (zero emotion) dalam kehidupannya, bilapun masih ada emosi hanya apresiasi untuk melancarkan pemikiran politik.

Jika tidak demikian, maka dalam politik demokrasi sebagaimana cara pikir masyarakat umum sudah pasti terjadi konflik dan perang dimana-mana karena hak bicara, berpendapat yang bebas tidak sebagaimana dalam kepemimpinan otoriter dan kepemimpinan raja yang pemikiran masyarakatnya terbungkam.

Hal inilah selalu dihadapi dalam pemikiran masyarakat di negara-negara demokrasi di dunia, antara dilema masyarakat politik tradisional dan menuju kemajuan hidup dalam demokrasi formalistik yang bertransisi ke dalam politik demokrasi sosial dimana masyarakat secara total juga berpartisipasi dalam pembangunan dirinya (self development).

Karena itulah dinegara lain yang demokrasi sudah maju maka pertisipasi pemilih menjadi indikator penurunan dan peningkatan kualitas demokrasi.

Bahwa masyarakat yang paham bahwa pembangunan mereka adalah ditangan mereka sendiri.

Jika mereka tidak berpartisipasi maka masa depan mereka ditentukan oleh perampas demokrasi yang memang menunggu kesempatan karena peluang kekuasaan tersebut yang terbuka tinggal diubah dalam kekuasaan tertutup.

Kemudian mereka menggunakan kesepakatan rakyat sebagai tameng politik mereka untuk melakukan apapun sekehendak hatinya yang menguntungkan secara pribadi dan kelompok politiknya.

Oleh karena itu ada negara yang selamat dalam pertaruhan dan kualitas demokrasi semakin sempurna karena lebih banyak orang yang saling menghargai hak politik dan bernegara warga masyarakat, ada negara yang kemudian dikuasai oleh kelompok kapitalis karena terseret dalam kekuasaan semata serta minus kenegarawanan, ada yang dikuasai oleh komunis karena banyak orang melarat dan ambisi membatasi kekuasaan secara eksklusif.

Tentu banyak alasan lain menyebabkan daerah dan negara terdegradasi salah kaprah dalam politik demokrasi yang lambat disahuti oleh pemikiran demokrasi sosial dan masyarakat membiarkan atau menafikan demokrasi masyarakat.

Minimal seharusnya masyarakat memilih orang-orang yang berpikir dalam pemikiran berdemokrasi apalagi membiarkan pemimpin utama seperti presiden, gubernur, bupati dan walikota yang tidak sejalan dengan konsep pemikiran demokrasi maka kesimpulannya adalah bahwa masyarakat sendiri yang membawa bangsa, negara dan daerahnya dalam sistem kepemimpinan diluar sistem demokrasi.

Tentu bisa berpeluang terbawa pada sistem kerajaan dan sistem komunis yang tidak memberi hak hidup individu secara bebas sebagaimana dalam sistem demokrasi. Dimana perbandingannya adalah bahwa masyarakat yang hidup dalam sistem demokrasi bila mengalami kebobrokan hanya merasakan miskin harta, tetapi dalam sistem sebagaimana kerajaan dan komunis juga mengalami tekanan (terpaksa) untuk tunduk dan patuh pada pemimpin (bisa benar atau salah) dan bisa menjatuhkan martabat harga diri dalam kekuasaan untuk dalih kepentingan negara.

Salam