Setidaknya Lima Indikasi Gubernur Masih Memimpin Untuk Rakyat

div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

Goodfathers

Kewajiban partai politik, adalah merekrut sumber daya manusia masyarakat untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin daerah. Kalau lemah sumber daya manusia disuatu daerah maka perlu anda tahu bahwa partai politiklah yang telah melakukan korupsi terhadap peran dan fungsinya.

Apalagi kalau partai politik menunggu didatangi dan disogok atau dibawa oleh pengurus daerah kedepan pengurus pusat tanpa argumentasi politik yang bisa dipertanggung jawabkan dalam hukum kepemimpinan.

Tetapi yang kita lihat dalam pengalaman adalah sebatas mendapat Down Payment (DP) atau Cash and Carry, dalam pandangan pengurus daerah hanya dilihat kemampuan mereka melihat sumber daya manusia dalam perspektif kemampuan mereka memberi uang kepada ketua partai di daerah jauh dari perspektif kualitas kemampuan daya pikir, wawasan dalam membangun rakyat daerahnya.

Kalau hal itu sudah terjadi maka partai politik justru dapat dianggap telah resmi dijadikan keagenan untuk pemasaran narkoba dalam peran dan fungsinya. Karena konsepsi seleksi dalam perspektif yang salah maka politik untuk tujuan rakyat berbanding terbalik dengan politik partai. Secara kasar kita dapat melihat jelas antara politik rakyat dan politik partai seperti air dan minyak yang tidak mungkin bersatu sebagaimana idealnya.

Lantas bagaimana cara yang normatif? pimpinan pusat seyogyanya perlu melihat dengan kacamata yang jernih tentang sumber daya manusia di daerah untuk pelayan rakyat daerah demi perubahan mentalitas di daerah untuk bernegara.

Berikutnya kepala daerah yang tidak memahami alias tidak mau tahu dalam memberi dorongan kepada partai politik untuk berfungsi sebagaimana mestinya merupakan kepala daerah yang yang sama sekali tidak memahami tugasnya sebagai pemimpin rakyat.

Kenapa demikian? Tentu saja karena dia seseorang yang tidak memahami tugas dan fungsinya untuk membangkitkan rakyat daerahnya. Kalau pemimpin daerah melempem seperti pemalas maka daerah sudah pasti tertidur dan tidak bergerak sebagaimana harapan masyarakat kepada peran dan fungsi kepala daerahnya.

Karena itu maka seorang kepala daerah adalah motivator, mediator, kebangkitan rakyat yang memberi energi positif kepada rakyat. Bila hal itu tidak berlaku maka sebaiknya kepala daerah segera diminta diberhentikan atau dipulangkan saja ke kampung halamannya. Kalau ada yang bertahan membackupnya maka orang itu hanya pengambil manfaat dari kinerja tidur kepala daerah yang bersangkutan.

Apalagi saat ini kepala daerah di isi oleh non definitif, paling juga hanya mengorek isi perut bumi Aceh dengan kebijakannya dan memberi manfaat yang besar sebatas kekuarga dan sanak familynya yang didatangkan dari daerah asalnya.

Karena itulah kenapa seorang kepala daerah lebih cenderung diikuti oleh masyarakat setempat dalam kontestasi dalam kapasitas kepala daerah yang definitif.

Memang terdapat kelemahan dalam memahami seorang kepala daerah oleh rakyat di daerah, dimana tidak semua masyarakat memahami standar batasan fungsi kepala daerah meskipun kepala daerah dekat dengannya. Maka disekeliling kepala daerah juga akan meraba dalam memandang fungsinya sebagai pemimpin barangkali  termasuk juga staf ahlinya sendiri yang hanya mengisi tugas tanpa mementingkan tugas yang sesungguhnya.

Lihatlah betapa banyak orang-orang dikalangan politik dan aktivis yang membuat pendekatan dimana akhirnya hanya menjadi pemakan gaji dan fasilitas rakyat yang membabi buta dengan merugikan uang negara yang sesungguhnya merugikan rakyat, karena uang APBN, APBA atau APBK seseungguhnya tujuan utamanya adalah untuk rakyat bukan untuk wakil rakyat dan bukan pula untuk teman politik disekeliling kepala daerah yang makan gaji buta dengan dalih bermacam melalui lembaga yang dibentuk untuk itu.

Sementara untuk mereka yang mendapat jabatan pada pemerintah adalah mutlak sebagai pelayan rakyat, pertanyaannya bagaimana mereka bisa hidup mewah sebagai abdi negara? 

Kalau mereka tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse power) dalam melakukan tugasnya. Nah mari kita melihat indikasi dalam daerah tentang kepemimpinan pemerintah.

Pertama, Jika kepala daerah tidak mampu membangkitkan semangat dan kreatifitas masyarakat sebagai indikasi kecerdasan kepala daerah yang lemah.

Kedua, Jika kepala daerah tidak menyentuh tool pembangunan rakyat seperti budaya dan ekonomi kreatif atau UMKM, merupakan indikasi kepala daerah tidak memahami cara membangun rakyat daerah.

Ketiga, Jika kepala daerah tidak memberi pemahaman kepada wakil rakyat kemudian membangun hubungan harmonis dalam pemberdayaan dan kepada aparaturnya maka itu sebagai indikasi kepala daerah tidak membangun transparansi kepada rakyatnya dan indikasi mengorbankan rakyat dalam pembangunan politik.

Keempat, Idealnya dalam memimpin rakyat maka kepala daerah perlu terbuka dengan rakyat, maka ia harus terbuka kepada rakyat dalam menjalankan pembangunan di daerah, dalam semua hal perlu keterbukaan, termasuk menjawab issu yang berkembang terhadap dirinya sekalipun, kenapa? tentu saja karena yang sedang dipimpin adalah rakyat yang kepala daerah membutuhkan kepercayaan (trust) dari rakyat yang paling utama.

Kelima, Setidaknya kepala daerah perlu membuka arah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur bagi kepentingan rakyat sehingga kepahaman rakyat adalah sama dengan mengundang partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kalau mereka tidak tahu arahnya maka akan banyak pembangunan terbengkalai begitu pula pembangunan suprastruktur tentu saja masyarakat tidak akan mampu mendukung dan tidak akan mengawalnya karena mereka tidak paham arahnya.

Lima indikator ini saja sudah bisa masyarakat awam mengukur tingkat kemampuan seorang kepala daerah dan dengan kemampuannya menghandle pekerjaan tersebut sudah terlihat prospek keberhasilannya dalam memimpin daerah anda.

Sebaliknya kalau kepala daerah enjoy-enjoy saja dan tidak melakukan memegang simpul pembangunan rakyat, maka dapat dipastikan bahwa ia hanya mengurus kolega bisnisnya, apalagi matanya hanya kepada anggaran semata.

Tentu saja hasilnya talk nonsense (omong kosong) pasti tidak akan berpengaruh pada perubahan hidup masyarakat. Sebaiknya dipulangkan saja kepada presiden demi masa depan rakyat banyak yang berjumlah jauh lebih banyak dari kolega mereka.

Salam