Boleh Saja Jegal-Menjegal Dalam Politik Tetapi Perhitungkan Pemikiran Pemilih

Oleh : goodfathers

Membaca berita pilkada Aceh dimana telah terjadi pembatasan calon yang dipersepsikan oleh segenap masyarakat sebagai akibat kebijakan partai politik yang berlaku otoritarian. Tentu beda dimasa awal reformasi saat saya berpartai politik, dimana kami mengawal penuh hak politik masyarakat daerah dan kewenangan dalam partai politik. Begitu partai berubah haluan maka banyak kader yang beepikir demokratis memilih jalan lain untuk berjuang dalam konsep politik demokrasi. 

Kenapa demikian?

Jawabnya karena mereka beranggapan tidak layak kita masyarakat daerah berpartai politik, karena sudah pasti menjadi pesuruh pengurus pusat.

Lalu, partai lokal bagaimana?

Sama saja, selama sistem dan budaya otoritarian bahkan lebih parah pengelolaan partai politik, mereka akan mencari bapak angkat dipusat yang membuat lemah posisi rakyat daerah secara keseluruhan.

Lantas kalau demikian partai politik, bagaimana nasib otonomi daerah?

Tamatlah riwayatnya menurut pandangan saya. 

Jika tidak cukup paham logika politiknya, maka silakan baca pada artikel yang temanya tentang itu di kumpulan artikel yang pernah kami keluarkan.

Kalaupun ada mereka yang tidak memahami dan menganggap aman-aman saja, apalagi mereka petinggi partai politik didaerahnya masing-masing hanya disebabkan kurang membaca dan enggan bertanya.

Menurut hemat saya justru lebih ekstrim, sebenarnya mereka tidak sedang berpolitik tetapi sedang menjadi wakil rakyat dan jadi pegawai kontrak lima tahunan di daerah. Sementara kader partai yang tidak duduk di DPR jadi pesuruh mereka dalam menangani paket pekerjaan aspirasi. 

Tidak lebih menurut pengamatan penulis, sederhana sekali, tidak berbeda dengan operasional sebuah pabrik kecil.

Target produktifitas dari kader partai dan hanya itu yang dikejar.

Kenapa demikian, ya selama tidak ada arahan ideology dalam partai politik maka pekerjaan politik menjadi kering kerontang.

Coba pikirkan secara jernih.

Kalau di sistem pemerintah pusat, lembaga presiden dan bawahannya sungguh banyak pos jabatan serta gaji dan fasilitas yang tinggi mewarnai kehidupan orang partai politik.

Tetapi di daerah hal ini minim, dan perebutan pos pekerjaan hanya pada jabatan yang utama, misal menjadi anggota legislatif dan eksekutif.

Kesediaan fasilitas negara menjadi faktor utama rebutan kekuasaan dan pendekatan dengan kekuasaan, intinya semua orang ingin mendapat hidup yang dilindungi oleh negara.

Ada yang menarik membaca upaya jegal menjegal dalam pencalonan kepala daerah. Sungguh mereka tidak memahami tentang sistem politik demokrasi yang beresensi memenangkan simpati rakyat. Dalam perkara ini, adalah perkara hati, karena rakyat Aceh sudah jenuh dengan perlakuan pimpinan partai negeri kita.

Menjegal boleh saja, tapi dengan dalih yang cukup diterima oleh aturan hukum dan demokrasi yang berbasis pada konstitusi negara. Yang perlu diingat, demokrasi memberi hak kedaulatan rakyat, ketika rakyat menyadari maka semua prilaku buruk menjadi lawan bersama. 

Seberapapun hebat dukungan anda menjadi tidak berarti, krn rakyat melihat semua dengan kesabaran dan kesadaran berpikir akibat terlalu lama terjebak dalam lingkaran setan pembangunannya sendiri. Ingat pihak yang korban dalam politik demokrasi mengundang simpati tanpa mereka meminta. 

Kalau memang alasan yang tidak tepat dalam konsep jegal maka sama dengan senjata makan tuan.

Maka biasanya hukum kausalitas berlaku, dalam kepercayaan hindu di sebut sebagai karma.

Maka menjegal harus memenuhi syarat tanpa sedikitpun celah, tapi kalau yang bercelah tetap dilakukan maka itu disebut nekat.

Yang beresiko "Cok Silop" 

Saya ditengah, tidak berpihak dan apa yang saya katakan adalah hal-hal yang normal. Saya bisa memberi berbagai argumen penguatan pada waktu tahapan kampanye untuk kepentingan kedaulatan rakyat.

Karena kedua pasangan saya nilai belum memenuhi syarat dalam politik demokrasi. Mereka berada dikelas Demagog yang memanfaatkan emosional pemilih yang meraba raba dalam melihat pembangunan dan politik yang tidak punya ideology.

Selanjutnya, satu lagi hal yang perlu senantiasa diwaspadai dalam politik, jangan sampai pihak yang merasa di dhalimi kemudian justru mereka mengeksploitasi kondisi tersebut sebagai korban politik untuk mendapat simpati publik.

Sedalam apapun perlakuan lawan politik anda tanpa keseimbangan dan kesesuaian dalam politik maka kalah dalam pemilihan pasti menanti anda.

Maka keahlian konsultan politik adalah menjaga keseimbangan dan membangun ritme politik yang stabil dalam turun naik dukungan dengan issu-issu politik yang cerdas.

Jika, keberaran silakan dibantah dengan menulis atau dengan bicara jangan dengan alat politik gila.

Salam