DPRA CHONG, Tidak Tahu Izin PT. EMM
Bahkan saya rakyat biasapun tahu masalah itu, bahkan mereka pernah sampaikan ke saya beberapa waktu lalu dan saya meminta mereka sampaikan kepada Plt. Gubernur dan DPRA karena saya bukan bahagian dari sistem kekuasaan, mereka lebih berkewajiban menangani itu.
Lebih aneh lagi menyebut Operasional perusahaan itu sebagai penjajah tetapi sebagai wakil rakyat mereka diam saja, setelah ini terbongkar ke publik baru ngomong gajah kuda.
Saya menganggap bulsyit itu semua, menurut saya DPRA memang sama sekali tidak berperan untuk rakyat mereka lebih sibuk mengurusi besaran dana aspirasi ketimbang melakukan tugas yang seharusnya sebagai legislatif.
Berikutnya, ada yang lebih aneh, kenapa pejabat atau orang yang mengeluarkan Rekomendasi tidak pernah disebut, seakan Rekomendasi itu dikeluarkan oleh Plt. Gubernur yang hari ini sebagai tersandera.
Inilah yang saya katakan ada penggiringan opini untuk menyudutkan Plt. Gubernur dan Partai Demokrat. Sebagai salah seorang yang ingin menegakkan kebenaran di Aceh saya tidak sepakat menempatkan seseorang untuk menanggung dosa pihak lain dengan alasan apapun.
Maunya jangan menutupi siapa Dalang yang mengeluarkan Rekomendasi untuk PT. EMM, kalau DPRA mengatakan tidak tahu, berarti DPRA kerjanya tidur, atau telah dikelabui gubernur.
Sungguh bosan kita menyaksikan episode sandiwara berbau pembunuhan karakter tersebut. Maka melalui tulisan ini saya menyampaikan bahwa Biang Kerok dibalik operasional PT. EMM adalah Gubernur Aceh kala itu dan bukan Wakil Gubernur, karena Wakil Gubernur itu dalam prinsip tugasnya adalah sebagai Alter Ego atau orang kepercayaan utama Gubernur, maka ia sesungguhnya hanya menjalankan tugas-tugas Gubernur.
Sedangkan sedikit kekeliruan plt. Gubernur terkait keterlambatannya menemui pendemo, hal ini biasa saja karena seharusnya DPRA yang diterima oleh Plt. Gubernur untuk membahas soalan tersebut, namun tiba-tiba mahasiswa.
Karena itu marilah kita saling terbuka dalam berpolitik, jangan bermain sandiwara di hadapan rakyat dengan pura-pura tidak tahu yang seakan tidak tahu itu membebaskan DPRA dari kealpaan.
Ingat itu bahagian dari tugas DPRA yang sesungguhnya, jikapun anda tidak paham masalah ketika kelompok rakyat menyoalkannya maka itulah aspirasi, bukan hanya dana aspirasi, aspirasi diingat jugalah.
Menurut saya DPRA dapat disebut CHONG dalam istilah bahasa gaul Aceh.
Wassalam,
GRAM Teuh....
