Politik Boros Budaya Pertanda Buta Politik

Sering kita mendapatkan seorang kepala daerah atau wakil rakyat kemudian berhadapan dengan timsesnya sendiri akibat terjebak hutang yang menjadi beban kepala daerah bahkan ada yang menjadi beban timsesnya dengan pihak ketiga karena mereka tidak berhubungan langsung dgn calon kepala daerah.

Politik ini bisa dilakukan akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hakikat jabatan yang sedang diperjuangkan. Seakan jabatan itu mengantarkan mereka pada singgasana yang memberi peluang tanpa terbatas dalam memanfaatkan uang dan fasilitas negara. Padahal jabatan itu tidak lebih untuk kepentingan personal, bermanfaat untuk orang banyak apabila yang bersangkutan cerdas menggunakan jabatan tersebut untuk membawa perubahan dan ia memiliki konsep yang rasional dan bijak untuk pembangunan.

Namun ada kelemahan besar dalam pemberdayaan pendukung misalnya membuat program pembangunan yang melibatkan banyak orang didalamnya. Namun hal inipun hanya menambah besar birokrasi yang tidak efektif bagi kepentingan masyarakat.

Politik boros itu terjadi kala suatu kegiatan yang meski tujuannya baik bagi masyarakat namun proses pelaksanaannya melibatkan biaya yang tinggi yang tidak sesuai antara biaya dan output kegiatan.