Kepala Daerah Yang Tak Bisa Baca Gejala Politik, Larang ASN dan Masyarakat Shalat Idul Fitri
Respon seorang pemimpin sangat dibutuhkan ketika perkembangan informasi tentang positioning negara serba tidak jelas. Tarikan opini yang dilakukan baik oleh media maupun suara opini tokoh masyarakat telah menyebabkan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Idealnya kepala Daerah dalam melaksanakan aktivitas kepemimpinannya meski berada di daerah tetapi matanya harus seperti radar yang bisa menangkap signal politik sehingga ia bisa menjadi pelindung rakyat agar tidak terjebak dalam konstelasi politik yang berpotensi memggerus aqidah dan budaya lokalnya.
Saat ini begitu mudah kita memantau fenomena terhadap peran ideology politik yang menyudutkan dan menekan ummat beragama, padahal sebahagian besar masyarakat paham bahwa upaya seperti ini secara logika sudah pasti dilakukan oleh orang-orang yang menjauhkan agama dari kehidupan rakyat. Anehnya kebijakan ini bisa dilakukan secara kasar dan vulgar ditengah kehidupan ummat dan bahkan dikanan kiri tokoh agama itu sendiri.
Mengamati fenomena ini sewajarnya kita harus mempertanyakan kembali atas kesepakatan pendirian negara ini oleh lintas agama yang resmi berlaku di negara ini. Apakah negara ini ingin dilanggar oleh pemerintahnya sendiri, atau lebih ingin disempurnakan penghianatan itu oleh pemerintah, lembaga-lembaga politik beserta tokoh-tokoh politiknya demi mengambil manfaat dari pemberi hutang kepada negara ini?
Sebagai contoh ironis yang kita saksikan bahwa disatu sisi masyarakat diterapkan kebijakan publik social distancing, menghindar kerumunan massa, bahkan pelaksanaan shalat jamaahpun dilarang dan diminta kepada warga untuk melakukannya dirumah (stay athome). Sementara disisi lain penyelenggara negara justru melaksanakan konser bertajuk donasi covid yang bisa anda bayangkan kerumunan massanya. Bukankah hal ini dua sisi yang bertolak belakang dan menurut penulis ini adalah pembohongan publik dan pembodohan rakyat. Sesungguhnya aktivitas pelaku pembuat kebijakan publik dan kebijakannya secara logis haruslah seiring dan sejalan bukan bertentangan antara satu dan lainnya. Jika begini, maka perlulah kenyataan ini menjadu hipotesa politik bagi mereka yang berpikir. Pertanyaannya apakah pemimpin di daerah kita masing-masing berpikir teehadap gejala ini? Apakah mereka mengkaji sehingga bisa memberi arah kepada rakyatnya untuk tenang dan menghindari kepanikan terhadap isu dan teror?
Ketika ini terjadi maka pemimpin daerah tentunya bisa memilih jalan masing-masing karena negara sudah tidak sesuai lagi dengan landasan pendiriannya ketika negara ini merdeka. Namun disini juga masyarakat daerah bisa menilai kepala daerah, apakah mereka benar-benar seorang pemimpin atau hanya seseorang yang sebatas makan gaji dan fasilitas pada negara ini demi kehidupan pribadi dan keluarganya.
Jika begitu mentalitas dan positioning seorang kepala daerah dalam politik maka sudah saatnya masyarakat menolak kepemimpinan yang bersangkutan, jika perlu melakukan aksi untuk menurunkannya pada kursi empuk yang sesungguhnya penuh dengan beban dan tanggung jawab. Tentu bagi masyarakat yang memahami hal ini tidak mungkin membiarkan dirinya dan masa depannya dipermainkan hanya untuk memelihara jabatan seorang kepala daerah.
Begitulah seharusnya jika memang kita ingin selamat dari ancaman teology dan ideology yang tidak sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini sekaligus tidak sesuai dengan keinganan masyarakat itu sendiri.
Salam
