Sistem Rekruitment Kepemimpinan Sumber Penderitaan Rakyat

Menyebut kata Pemimpin memang begitu luas, mulai dari pimpinan pemerintahan, pemimpin organisasi masyarakat dan pemuda hingga pimpinan keluarga dan bahkan memimpin diri sendiri.

Namun tulisan ini ingin mengetengahkan kepemimpinan pemerintahan yang mana semua warga negara ikut berpartisipasi memilihnya. Pemimpin tersebut yakni presiden, gubernur dan bupati.

Memperhatikan sistem kepemimpinan yang dimulai dari prosesi mencalonkan diri, sistem penggalangan dukungan hampir tidak mungkin kita mendapatkan potensi sebagai pemimpin bersih dalam memenuhi harapan masyarakat untuk mereka dipilih.

Mentalitas korup ini dimulai sejak dalam organisasi politik, dimana penentuan keputusan penunjukan seseorang yang akan dimajukan sebagai kepala daerah tetap mengedepankan faktor finansial, sehingga syarat normatif yang sesungguhnya diharapkan pada kriteria seorang pemimpin bahkan dapat dinafikan oleh anggota organisasi dimaksud.

Lalu ketika pemimpin itu terpilih dan realitanya tidak mampu melakukan tugas dan fungsinya secara ideal, dimulailah pencarian kambing hitam yang sasarannya bertujuan mempersalahkan rakyat pemilih. Padahal para petinggi partai politiklah yang seharusnya paling rasional disalahkan karena mereka menyajikan calon pemimpin yang tidak pernah memuaskan rakyat. Lagi pula tugas tersebut adalah tugas utama partai politik sebagaimana amanah Undang-Undang partai politik.

Lalu kenapa hampir sepanjang sejarah rakyat tidak pernah menemukan pemimpin yang dalam tugasnya berpihak total kepada rakyat, sebagaimana harapan negara dalam tata kelolanya. Namun kita belum pernah mendengar penyesalan dari pimpinan partai politik ketika pemimpin pemerintahan tidak mampu memberi pelayanan terbaik kepada rakyatnya.

Sebagai permasalahan yang paling krusial dalam perjalanan calon pemimpin itu lebih banyak di akhiri oleh suatu konspirasi politik itu sendiri. Sebagai contoh ketika muncul calon pemimpin dimulailah pembusukan dan pembunuhan karakter oleh kalangan politisi itu sendiri. Mereka cenderung memilih calon pemimpin yang lemah daripada memilih yang memiliki ilmu kepemimpinan. Hal ini akibat keinginan pimpinan politik agar mudah mengatur dan mengelola kebijakan kepala pemerintah dimaksud. Itulah yang sering kita temui dalam kebijakan para pimpinan partai ketika melahirkan presiden, gubernur dan para bupati.