Kualitas Jabatan dan Beban Rakyat
Dimana2 orang membicarakan bagaimana meraih jabatan tidak terkecuali soalan DPR yg jabatan amanah rakyat.
Fenomena ini tidak pernah berubah bahkan jaman now semakin dasyat saja. Kecenderungan inilah yg menghantarkan para pejabat utk memperoleh kekayaan saat menduduki jabatan yg tidak sewajarnya diperoleh dengan cara2 yg tidak benar.
Seorang dewan itu sebagai anggota terhormat seharusnyalah ia diminta oleh masyarakat utk mewakili mereka bukan meminta atau membeli kepada rakyat. Kalau mereka mau beli kepada anda maka sejak awal mereka mmg sudah korup. Mereka korup karena rakyat juga mentalitasya sebahagian besar korup. Siklus ini tidak pernah berubah krn kita terperangkap dlm lingkaran setan.
Dasar cara mereka menuju ke kursi itu sudah salah, lantas kenapa rakyat berharap yg benar?, misalnya transparan, ideal, jujur dan lainnya, anda berharap mereka harus serius mewakili rakyat, jelas anda salah harap. Kalau sudah begini rate nya maka yg dilakukan politisi 100 persen pencitraan, krn mereka hanya mensiasati rakyat asalkan angka suara di KIP tidak mendapat protes autentik dari penggugat.
Maka jangan heran di TPS tidak ada suara tapi di KIP posisinya diatas, sebaliknya di TPS rata2 suaranya tinggi di KIP justru minim dan tidak terpilih.
Perhatikanlah, bahwa sebahagian besar politisi kita hanya berkemampuan dalam persekongkolan untuk naik, tapi sebahagian besar pula tidak cukup bahkan ada yg tak punya ilmu untuk menjalankan peran dan fungsinya secara ideal
Jika kita ingin membandingkan dengan DPR di negeri seperti Amerika dimana DPRnya bahkan di negara bagiannya ada DPR yg tdk mendapatkan gaji dari negara. Maka Outputnya itu adalah pengabdian. Maka di negara semacam itu tidak terbeban dgn pajak yg tinggi, jalan raya tidak perlu bayar, barang tdk mahal, krn harus menggaji DPR, semangat kebersamaan kental dan kesejahteraan dicapai.
Apakah anda pikir DPR itu digaji oleh negara dengan sekedar mencetak uang kepada mereka? Tidak begitu!
DPR itu yg menggaji mereka itu anda sendiri rakyat daerah, dari apa yg negara bebankan kpd anda, anda beli barang, anda beli mobil, sepeda motor beserta pajak tahunan, sudah ada bagian negara disitu yg kemudian menggaji eksekutif dan legislatif anda.
Jadi yg menggaji mereka ya rakyat sendiri, bila anda baca ada pinjaman luar negeri itu tidak diperbolehkan utk menggaji perangkat kerja primer bagi negara. Karena pendapatan dan pemasukan negara kita tdk jelas laba ruginya, pajak di korup, perusahaan BUMN PLN, Garuda dll juga selalu rugi maka perlu uang tambahan utk mengerjakan proyek2 pembangunan, maka penguasa tidak ragu dengan bangunan jalan tol, krn rakyat harus bayar lewat ke jalan itu, lagi pula penguasa bisa saja memperoleh deviden utk pribadinya dgn mengeluarkan izin tsb.
Tapi anda lupa jalan itu milik asing, dan vital bagi kehidupan bernegara, dgn fasilitas seperti jalan, jembatan, gedung, dan bangunan besar itulah negara dan daerah anda dijajah dan rakyat hanya menjadi sapi perahan utk membayar pajak ini dan itu kpd si pemilik modal (kapitalisme).
Pendapatan negara itu diambil alih oleh swasta asing, sehingga negara menjadi lemah, negara bahkan menjadi tidak berimbang kemapanannya dgn sebuah perusahaan sekelas Exxon Mobil atau Betle, atau mungkin dgn facebookpun kita masih tak berdaya.
Karena itu maka koruptor, sogok dlm jabatan, prilaku korup lain semua itu prilaku yg membuat negeri dan daerah ini terbebani dengan biaya tinggi mereka dan uangnya seharusnya ada menjadi tidak ada, maka pelayanan negara kepada anda itu menjadi lemah krn uangnya tidak mencukupi utk membiayai akibat di pangkas oleh prilaku tidak wajar para pejabat yg boros dan korup.
Meunan,,,,