"Ideology Politik Uang, Rakyat Tak Dapat Bagian Seumur Masa"
Oleh :
Tarmidinsyah Abubakar
Fenomena pemikiran dalam politik Aceh : Rakyat Aceh Harus Bersatu, Rakyat Aceh Harus Solid, DPRA Harus Kompak, Bila Ada dua, tiga dan empat tokoh politik, kita bilang harus meusaboh. Sebatas itulah bahasa2 yg dikumandangkan dalam ranah politik kita. Mungkin itu bajagian dari harapan agar masyarakat bisa berharap memdapat bahagian dari pembangunan.
Sementara alat pemersatu itu kita tdk paham. Sementara alat membuat kompak mereka dan kita jg tdk paham. Begitu pula berharap mempersatukan tokoh, tetapi alat mempersatukan mereka dan kita juga buta.
Mempersatukan manusia itu beda dengan persatuan kera, atau persekawanan sapi, mereka jalan berkelompok, makan berkelompok, duduk berkelompok, menghadapi lawan dengan barisan sebagaimana perang jaman jahiliah, pakai pedang kemudian serbu beramai-ramai.
Mempersatukan sosial itu dengan membangun kecenderungan sosial, namun ia perlu issu pengikat yg semua orang merasa berkepentingan dgn itu. Bagi rakyat Aceh issu yg paling efektif itu tentunya issu agama Islam dengan syariatnya.
Maka nilai-nilai itu senantiasa dipergunakan oleh para politisi secara pragmatis. Sehingga hal-hal yg berkaitan dengan kepentingannya dan kekompoknya kemudian mereka kaitkan dengan Islam maka jadilah alat yg memantik emosional masyarakat Aceh dimana kemudian menjadi pendorong atau alat pencapaian tujuan politik pribadi maupun kelompoknya.
Apa itu salah? Tidak menurut saya, karena apa?
Karena pekerjaan politisi itu memang demikian reakitanya, ketika mereka tidak bisa berpikir lebih, maka apa yg ada untuk alat politik yg dianggap efektif dan pragmatis sdh pasti mereka gunakan daripada mereka tidak bisa berbuat apapun.
Tapi bila masyarakat sudah paham tentunya aliran-aliran politik klasik dan aliran yg mengeksploitasi agama pastinya tidak lagi bisa mempengaruhi dan menyeret masyarakat untuk terjerumus di dalamnya.
Masalah kekompakan para pemimpin dan tokoh itu tidak mungkin digantungkan pada kepentingan politik masing-masing secara egosentris. Kepentingannya tetap terpelihara tapi ada ruang (labirin) ideologys yg mengikat orang-orang dengan ragam kepentingan itu. Pribadi yang mampu untik melakukan itu tentu pribadi-pribadi yang sering masuk menengahi konflik dalam istilah kerennya mereka adalah Diplomat. Jika dalam menjembatani organisasi (orang banyak) tentunya mereka yg sering menjadi Inisiator sosial dan inisiator politik atau orang-orang yang menciptakan ideology baru sebagai jalan tengah.
Maka semua urusan manusia dalam politik itu dapat dibuat aturan main, sehingga semua orang meski dengan kepentingan masing-masing tetap saja bisa berkepentingan didalam ruang bermain itu. Soal ada yg merasa untung atau rugi mereka harus menerima dengan lapang dada.
Kenapa Aceh tidak kompak, karena inisiasi dan orang yg berilmu membuat aturan main itu dan yg mengajak semua stakeholders politik ini yg sangat lemah. Dulu ketika menjadi bahagian pimpinan partai politik di Aceh penulis adalah salah satu yg sering melakukan itu tetapi tingkat pimpinan politik saja tidak memahami mana lawan dan mitra seperjuangan dalam politik dengan pemikiran dan perjuangan. Sehingga mereka di perdayai oleh sekedar pergaulan yg memberinya puja dan puji. Padahal dia sedang merusak politik dan mereka diikat dengan kepentingan ideology lain ada transaksi dalam politik sehingga ikatan emosiaonal menjadi kuat, penulis menyebut mereka tidak berpolitik tapi berdagang.
Kalau berpolitik mereka pasti paham mana yg benar, mana yg sejalan, mana yg lawan, mana yg perusak, bukan melihat politik hanya pada intensitas pertemuan atau sebatas keakraban. Jika begitu ukurannya maka mustahil terjadi persaingan yang fatal lintas pengurus partai. Karena itulah orang yg baik dan jujur kemudian dirugikan dalam pergaulan politik. Jadilah berkembang para pedagang yg memperdagangkan pula politik, karena itu maka idealisme, fatsun, sopan santun, nilai, demokrasi yg merupakan rambu-rambu utama politik terinjak-injak.
Jika demikian keberadaan para pemain politik maka bagaimana kiranya dampak kepada rakyat. Keadilan menjadi hilang, hak rakyat kabur, kewajiban nisbi, ilmu tidak dibutuhkan, semua urusan politik diikat dengan ideology baru yaitu UANG. Kemudian jika uang sebagai Ideology maka dipastikan mereka tidak akan pernah cukup, kalau itu hukumnya tunggulah tentu para politisi akan memenuhi semua kebutuhannya (terutama mereka yang eksekutif dan legislatif yang berperan). Selebihnya barulah yang lain sebagai rakyat bisa berharap mendapatkan bahagian dari dana pembangunan.
Silakan perhatikan prilaku ini terjadi disetiap periode gubernur maupun bupati maupun DPRA/K mereka memenuhi kebutuhannya dgn fasilitas jauh diatas rakyat, bawahannya juga akan mendorong itu spy dia mendapat bahagian meski lebih rendah dari kualitas fasilitas bosnya. Jika uang negara dipergunakan dgn kebijakan seperti itu maka selamanya rakyat tetap aja sengsara 1000 persen seumur masa tidak ada yang berubah.
Salam
