"Tokoh Kritik Pejabat Itu Kewajiban, Definisi Buka Aib Bukan Soal Pejabat"
Begitu banyak terminology (istilah) yang berlaku dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah wujud pembelengguan rakyat dalam memyampaikan pendapat. Hal ini dipahami oleh tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikannya kepada publik seakan atas nama moralitas dan kebaikan, padahal istilah-istilah itu tidak pernah dikaji semangat kemunculannya dan lebih banyak yang kita lihat salah dalam menempatkannya.
Misalnya, Jangan membuka aib orang lain yang ditujukan kepada orang yang mengkritik pemerintah dan kritik sosial, istilah dalam muatan kalimat ini sebenarnya boleh ditujukan kepada prilaku personal yang tidak berkait dengan pekerjaan pemerintahan dan politik.
Kalau yang menjabat itu seharusnyalah di kritik, karena mereka dibayar oleh negara dengan uang jatah rakyat, mereka ada diposisi itu untuk melayani, jika tidak mampu harus diganti atau cari pekerjaan lain yang dia mampu. Kalau ada prilaku yang menyalahkan kewenangan tidak lazim dari fungsi dan tugasnya maka bila rakyat tidak mengkritiknya tentu rakyat sendiri sedang dalam pembiaran merusak dirinya.
Kemudian ada lagi istilah "Tiong Jeut Peugah Haba" istilah ini adalah alat pecah belah yang dilemparkan kepada masyarakat untuk alat belenggu, agar mereka tidak banyak bicara memprotes kebijakan penjajah, yang paham dan bicara mereka akan kena sanksi sosial padahal mereka sedang memperjuangkan kebaikan masyarakat.
Tidak jarang juga istilah ini dipergunakan oleh politisi yang lemah argumen sehingga pendapat dan bicara dianggap tidak penting karena ia sendiri tidak punya konsep untuk bicara. Akhirnya masyarakat justru membenci orang mengkritik dan bicara tentang pembangunan yang salah kaprah, maka terjadilah mentalitas korup pada pejabat dan terjadilah korupsi berjamaah, karena apa? Karena rakyat asal dapat keurimeeh dari hasil korupsi itu sudah Alhamdulillah, membawa nama Allah dalam menerima dampak korupsi. Masya Allah. Karena itulah sumber daya manusia pejabat dan rakyat itu harus diseimbangkan agar rakyat tidak dikibuli.
Apakah kalau pejabat alim tidak membohongi, tidak juga tentunya karena ilmu pengetahuan yg utama dibutuhkan dalam pekerjaan pemerintah. Jika tidak begitu maka orang alim tidak pernah tau bahwa kesalahan yang mereka buat itu adalah salah atau telah membohongi rakyat, jadi orang alim bukan menipu rakyat tapi menipu dirinya sendiri karena ia tidak jauh memahami ilmu politik, propaganda, menjalankan politik pemerintahan dan lain-lain soal decision maker.
Atas dasar itulah saya memandang begitu banyak istilah-istilah yang dilahirkan untuk membelenggu rakyat tanpa disadarinya. Banyak juga istilah yang salah penempatan ketika orang memberi persepsi. Hal inilah yang perlu diubah agar rakyat terbebas dari belenggu dan pembodohan sosial. Kita berpikir ini sepele, padahal itu masalah besar lebih besar dari gedung, jalan dan jembatan.
Coba bayangkan orang murtat kenapa, semua karena otaknya bukan karena ototnya. Demikian pula hal-hal besar hanya sedikit merubah cara pikir maka ia akan berubah arah secara total. Bagaimana kecerdasan otak bisa mematikan sebuah kota dan offline menjadi wilayah sepi yang melayani rumah ke rumah secara praktis. Begitu pula dalam pembangunan kalau otak bagus pasti kebijakan publik terarah dan tepat sasaran.
Tentu suatu saat rakyat Aceh sebahagian besar akan memahaminya dan pejabat serta pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Begitu seharusnya pola hubungan dalam demokrasi dan keterbukaan.
Tokoh lakukan protes, kritik sosial maka aminkan perkataannya agar rakyat bisa berdaulat.
Salam
