"Kenapa Rakyat Aceh Miskin, Sementara Uang Daerah Banyak"

Saya ingin mencoba evaluasi secara ringkas dan memberi sedikit saran ttg pembangunan Aceh yang selama ini berlebel negatif. Dimana sebuah data yang tersaji secara realitas dan fakta terilustrasi disetiap jengkal bumi kita timbul keresahan sosial di kalangan menengah bawah yang merasakannya. 

Pertama, logika sederhananya dua kata judul diatas itu sama dengan hipotesa "Salah kelola atau Korup"

Nah bila ada yang mengatakan bahwa uang Aceh itu di korup oleh Elit Aceh sendiri maka anda sebagai Elit Aceh tidak perlu gusar, karena itu adalah hipotesa sempurna, apalagi diiringi dengan kasus2 korupsi di instansi pemerintah yang berwenang mengelola anggaran negara.

Dua Hipotesa diatas saya ingin membedah ringkas supaya hadir kesimpulan atau persepsi sebagai sumber masalah dan kita semua bisa berpikir secara logis untuk memperbaiki pembangunan dimasa depan siapapun yang menjadi nahkoda.

Salah Kelola :

Bagaimana disebut salah kelola, menurut saya pembangunan salah kelola itu adalah akumulasi dari setiap kebijakan publik yang salah arah dan tidak tepat sasaran.

Bagaimana salah arah? Secara teori yang disebut pembangunan itu adalah pembangunan kehidupan masyarakat, untuk membangun masyarakat yang indeksnya baik disegala bidang maka ia harus dibangun dari dalam diri warga masyarakat. Bagaimana membangunnya? Itulah maka pemerintah itu diberikan kekuasaan kebijakan publik untuk mengatur kehidupan masyarakat diwilayahnya. 

Tidak mungkin warga akan melawan kebijakan itu jika kita mengurus kepentingan mereka secara tepat sasaran. Oleh karena itu maka pembangunan itu juga bagaimana kita mengatur skala prioritas, bukan tamsilan anak kecil yang mementingkan uang untuk beli permennya daripada waduk irigasi dan membangun sumber2 pendapatan bagi rakyat sehingga mereka tidak menganggur tetapi mereka sudah menjadi masyarakat pekerja yang punya harapan meski belum sepenuhnya produktif.

Modal pembangunan sosial itu adalah bagaimana anda bisa membangun pundi-pundi sumber pencarian masyarakat sehingga mereka tidak mengalami kesenjangan dengan keinginan dan ambisi anda sebagai pemimpin untuk memberikan karya atau peninggalan yg dianggap loncatan peningkatan kesejahteraan.

Jika arah pembangunan sudah benar dan tepat sasaran maka tidak ada kendala apakah kita mau beli kapal selam atau pesawat luar angkasa demi kepentingan semua masyarakat kita. Begitulah adanya suatu kepemimpinan yang seharusnya. 

Coba bayangkan ketika bicara kapal selam sementara masyarakat kita untuk makan saja masih terancam tentu yang kita bangun arahnya itu lebih kepada menciptakan Masyarakat Stress atau Masyarakat Apatis. Sebahagian para elit bermewah sementara masyarakat menjadi bangsa bermental budak yang bisa anda paksakan kehendak dengan sekedar mendapatkan biaya mempertahankan hidup keluarganya. Sungguh tragis,,,,

Korup

Hipotesa korup para elit sangat potensial terjadi di daerah yang lemah aturan hukum dan pemerintah tidak mengatur kehidupan rakyat dengan aturan dan pengawasan serta pemimpin yang tidak mempunyai ajaran tentang tata cara hidup yang baik bagi masyarakatnya.

Kelemahan ini adalah biang timbulnya mentalitas korup pada pengelola anggaran negara di daerah. Korupsi itu bukan sebatas jahatnya sipelaku tapi karena ada ruang melakukannya karena aturan pengawasan sengaja tidak dibuat. Seperti melaporkan kekayaan pejabat setiap tahun juga tidak berlaku efektif pada pejabat daerah kita.

Jika anda menanyakan kepada saya, apakah pejabat kita melakukan korupsi? Jawabnya tentu saja benar. Karena mereka membiarkan pintu2 korupsi itu terbuka lebar. Oleh karenanya masyarakat itu yang harus menjadi sasaran pembangunan maka anggaran pendidikan itu paling sedikit 20 persen dari total anggaran. 

Apakah pendidikan sosial itu diukur dengan tingkat agregasi ijazah sekolahan yang tinggi pada warganya? Menurut saya tidak, karena pendidikan sosial itu lebih kepada pendidikan terhadap kesadaran setiap warga negara memahami hak2 dan kewajibannya yang diatur dalam konstitusi negara dan itu dilakukan dengan peraturan dan kebijakan publik.

Masyarakat berhak atas pekerjaan yang layak, berhak atas kehidupan yang layak, berhak atas jaminan kesehatannya, berhak atas pendidikan standarnya, berhak atas anggaran negara yang diperuntukkan kepadanya, berhak atas keterlibatannya dalam penyelenggaraan pembangunan.

Apakah pemimpin anda pernah memberikan arahan dan mewujudkan secara bertahap atas hak2 warga? Silakan jawab sendiri.

Karena itulah saya mengatakan Jangan biarkan masyarakat mengejar pembangunannya sendiri tetapi bangunlah masyarakat sebagaimana kompetensinya. Jika yg kita lakukan terbalik maka tidak ubahnya ibarat anda membangun hotel bintang lima di lokop.

Karena media terbatas maka sampai disini tulisan ini, mohon maaf atas kekurangan.

Salam