Bagaimana Perubahan Dalam Politik

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -


Oleh : Good Fathers

Banyak orang mendefinisikan sebuah perubahan dalam dunia politik sebagai usaha merebut dan mengganti penguasa sebelumnya. Persepsi ini menjadi persepsi awam dan berlaku secara masif dikalangan masyarakat umum di negara kita.

Katena itulah terjadi gesekan dalam sistem kekuasaan kelompok politik yang sangat mengkuatirkan bagi perkembangan pendidikan politik masyarakat Indonesia. Lalu dorongan politik membawa prilaku kandidat melakukan sesuatu yang berbalik dengan kebijakan pemerintah yang sudah berlangsung satu atau dua periode masa jabatan presiden.

Apa yang membuat penulis mengantarkan narasi ketengah rakyat agar masyarakat berpikir jernih dan tidak mensia-siakan masa lalu yang dilalui dengan karya dan sejarah perkembangan kepemimpinan anak bangsanya sendiri.

Sesunguhnya pendidikan politik memegang peranan penting dalam pematangan dan pendewasaan rakyat disuatu negara. Apalagi dalam politik yang konstitusi negaranya menggunakan demokrasi sebagai alat pengambilan keputusan rakyat.

Selanjutnya rakyat harus mampu meletakkan dasar atau landasan yang kuat dalam berpolitik dan bernegara. Beberapa hal yang harus diutamakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Bahwa politik tidak mungkin bisa merubah hidup rakyat secara serta merta dan segala sesuatu yang berlaku dalam politik perlu dipahami hanya sebagai bahagian yang bisa menjadi alat politik umtuk membuat perubahan yang fundamental bagi kepentingan politik rakyat dalam mencapai tahapan kedaulatannya.

Kedua, Demokrasi adalah alat yang memberi jalan bagi kompromistik para pengambil kebijakan publik yang membawa pada langkah diplomasi cerdas bagi pelaku politik dan juga rakya. Sesungguhnya demokrasi adalah alat utama bagi berlakunya musyawarah sementara vooting adalah alternatif terakhir dalam pengambilan pendapat rakyat. Lalu rakyat Indonesia mengumandangkan pemilihan langsung oleh rakyat sebagai kompetisi yang berdampak memecah belah rakyat itu sendiri.

Ketiga, Konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik bagi sebuah bangsa adalah keharusan ketika kedewasaan politik rakyat mencapai tahapan standarnya. Sehingga tidak menimbulkan istilah-istilah yang memecah belah bangsa sebagaimana dalam pemilu pemilihan presiden yang lalu dimana fenomena kadrun dan cebong menjadi nuansa hidup rakyat Indonesia.

Keempat, Fungsi Funding Fathers sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa sebagaimana bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Setiap partai politik tentu butuh seseorang yang lebih matang dalam politik dan dianggap sebagai negarawan sejati, mereka tidak menjalankan platform perjuangan politik partainya, tetapi mereka adalah pemikir bangsa yang hanya menjalankan fungsi platform perjuangan bangsanya dan mereka adalah pemikir kebangsaan yang berada diatas partai politik. Dalam partai politik juga melakukan produksi terhadap tokoh-tokoh politik bangsa ini, tidak sebagaimana yang kita lihat selama ini bahwa kekuasaan partai politik menjadi kekuasaan pamungkas dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Kelima, Ketua Umum partai politik di Indonesia tidak sebagaimana kekuasaan dewa yang terlihat sangat absolut. Mereka dibiarkan memegang mandat dari seluruh anggota untuk membuat keputusan sebagaimana keputusan tuhan yang sesuka hatinya yang tentu dapat menentukan nasib dan takdir anggotanya. Seharusnya partai politik yang dibentuk karena konstitusi Republik Indonesia perlu menganut sistem kolektif kolegial atau seorang ketua umum partai politik menjalankan peran dan fungsi kordinatif dalam kepemimpinan pusat Partai Politik tersebut.

Bye









Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »