Rakyat Daerah Pasti Lemah, Jika Ilmu Politik Pimpinan Daerah Lemah Dalam Politik Bernegara




Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (Good Fathers)

Ada apa dengan judul tulisan saya menyampaikan tentang masyarakat daerah? Kalau kita perhatikan struktur kehidupan masyarakat dalam negara tidak ada seorangpun yang bukan masyarakat daerah.

Nah, termasuk semua mereka yang menjadi presiden, ketua DPR, pimpinan parpol semua mereka memiliki daerah. Lalu, yang manakah masyarakat pusat? 

Nonsense, Tetapi dalam otak orang berpartai politik dan masyarakat di luar pulau jawa melihat mereka para pejabat tingkat pusat yang tinggal di pulau jawa sebagaimana melihat hantu yang terkadang juga menebar ketakutan dan kebaikan kamuplase kepada masyarakat secara sengaja.

Untuk apa menebar itu? Kecenderungan sistem kekuasaan yang terpusat tetap saja akan menciptakan mentalitas kerajaan dalam berbagai bidang kehidupan sosial di negara manapun kita berada.

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233


Secara alamiah justru kita perlu bertanya, kenapa mereka tidak menebar ketakutan kepada masyarakat daerah?

Karena mereka memiliki peluang seperti kekuasaan mengurus pendistribusian uang daerah, Peluang mendeteksi prilaku pejabat daerah, menerima laporan pelaksanaan program daerah, mendeteksi pimpinan daerah, mencari tahu seluk-beluk pejabat dan masyarakat daerah secara keseluruhan.

Dengan mengetahui itu mereka yang bertugas dipemerintah pusat akan cenderung membangun kekuasaan, mereka memiliki informasi dari berbagai sumber dan mereka tanpa bicarapun menjadi hantu bagi pemerintah daerah.

Dengan begitu para pejabat dan pekerja pada negara yang menengah akan menjadi raja-raja kecil di setiap sudut pulau jawa yang bila diperiksa, mereka adalah salah satu kelompok pemilik berbagai properti yang ada disana. 

Lihatlah kenyataan yang perlu anda cermati bahwa tidak ada seorangpun dari mereka yang bermasalah, apakah dia PNS, Polisi, Tentara yang tidak berjibun harta ketika menjadi objek sasaran pemeriksaan oleh negara.

Lihatlah beberapa yang pernah menjadi tersangka meski bukan dalam kasus korupsi, sebut saja Susno Duaji, Sambo, kemudian aparatur pajak dan lain-lain yang kekayaannya satu orang mereka melebihi 100 orang pengusaha dari daerah provinsi yang sebahagian besar mencari uang juga dari pemerintah baik sebagai kontraktor maupun konsultan pembangunan.

Nah, karena itulah maka butuh kemampuan pemimpin di daerah untuk membangun masyarakat daerah dalam hukum otonomi daerah yang ketat, dimana semua itu dituntut kapasitas dan kualitasnya dalam ilmu politik bernegara, bukan mempolitisasi rakyat sekedar menguasai suara mereka dengan uang receh.

Ingat pemimpin daerah bukan sebatas orang-orang yang sudah menduduki jabatan tinggi tetapi mereka tidak bisa berbuat yang lebih untuk rakyatnya. Bukan pula orang sebatas kealiman dalam beragama dan tidak cakap dalam politik bernegara, apalagi sebatas pejabat yang dianggap establis mempunyai uang receh untuk membentuk tim.

Padahal mereka hanya mampu membangun anak buah yang perlu dibayar dan tidak akan habis-habisnya mereka hanya bicara sebatas uang kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pengurus timnya dikabupaten, kecamatan, desa dan lorong. 

Sebenarnya pemimpin yang model begini adalah sangat membahayakan masyarakat dimasa depan apalagi kita bicara tentang generasi muda untuk harapan kepemimpinan masa depan, sementara kita sejak sekarang telah meracuni dan membentuk mentalitas mereka dengan politik sekelas tukang beli rokok.

Bayangkanlah kalau mereka yang pemilik harta tadi yang bertugas dipusat ingin menjadi anggota DPR Provinsi, misalnya DPRA, apakah sulit dengan tim kerja model diatas dan kondisi sosial pemilih yang ekonominya setingkat orang-orang yang hanya mengejar pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup di daerah.

Nah, hantu untuk apa bagi mereka yang disekeliling penguasa? Supaya tidak menjadi eksperimen sebagai obyek yang berpotensi di periksa kekayaannya dengan prilaku mereka, kemudian memmbuat semua orang patuh kepadanya.

Tidak berbeda dengan status tertentu dalam masyarakat tradisional, misalnya teungku dalam hukum sosial masyarakat Aceh yang dianggap panggilan orang taat dan baik. Maka ada orang yang terbatas pendekatan sosialnya mereka mencari gelar tersebut supaya dipercaya orang banyak, nah mereka yang berakhlak jahat tentu akan menjadi munafiq dan tentu saja ada mereka yang memang pantas sebagaimana prilakunya.

Tanpa sadar anda sedang membaca fenomena kecenderungan sistem kekuasaan terpusat yang tidak terdistribusi sebagaimana seharusnya sebuah negara. Kenapa? Tentu saja karena dalam waktu yang begitu lama kita hanya menjalani sistem manajemen kekuasaan semata. 

Akhirnya masyarakat hanya menjadi penyembah pemimpin atau calon pemimpin yang berpengharapan menjadi tuannya tempat mereka meminta bantuan. 

Kita tidak terkompetisi dalam ide dan karya, berikut pemimpin juga sebahagian besar buta dalam melihat kemampuan masyarakatnya, karena apa? Tentu saja karena mereka memang tidak memiliki ilmu kearah pembangunan sosial, mereka hanya berada dalam posisi tawar politik yang sebatas keadilan membagi kekuasaan untuk mempertahankan posisinya dalam politik.

Maka jangan heran, kenapa pemimpin dan politisi tidak bermentalitas pemimpin rakyat dan mereka hanya berbicara dengan mata kesuara rakyat dan mengawal posisinya pada jabatannya agar pijakannya tidak goyang. 

Jangan berharap mereka berani berkata yang berbeda dengan dinamika cara pikir rakyat awam jika perlu memuji setengah mati agar mereka sinkron dengan rata-rata cara pikir awam, karena itulah perubahan itu tidak akan pernah terjadi pada pemimpin dengan cara berpikirnya statis. Kenapa? Karena dia pemilih status quo sosial dan nyaman pada posisinya dalam politik sebatas berada dalam status sosial yang setingkat lebih dari masyarakat biasa. Pertanyaannya, apakah mereka pemimpin rakyat?

Bagaimana mungkin masyarakat menaruh harapan untuk perubahan hidupnya sementara pemimpinnya demagog dan hipokrit. Sementara mereka harus bertahan sebagai tengkulak suara masyarakat dengan produk politik "jabatan politik".

Salam





Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil