Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pola Hubungannya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -


By : Goodfathers

Kita sering mendapatkan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota mengalami disharmoni diantara keduanya.

Sesungguhnya daerah seperti ini dapat disimpulkan sebagai daerah bermasalah dalam kepemimpinannya. Apalagi disharmoni itu hingga mencapai waktu tahunan atau satu kali anggaran daerah.

Harmonisasi kedua pimpinan daerah tersebut adalah menjadi indikator sebuah daerah dapat diharapkan mencapai tahapan dalam kesejahteraan atau tidak bisa diharapkan dalam menjalankan arah dan tujuan kedaulatan rakyat dalam jalannya konstitusi negara.

Lalu, sesungguhnya apa yang kita harapkan? 

Kembali pada UU sebagaimana kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana mestinya.

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233


Bagaimana semestinya tersebut?
Perlu diingat bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah misalnya Wagub, Wabup, Wakil Walikota adalah alter ego kepala daerah.

Apa alter ego?
Alter ego adalah orang kepercayaan utama kepala daerah.

Lalu, bagaimana kedudukan dan fungsi serta sikap kepala daerah itu sendiri yang harus diharapkan oleh rakyat?

Kepala daerah wajib percaya pada wakilnya dan memanage wakilnya sebagai orang kepercayaan utamanya.

Bila tidak mampu dan sebaliknya maka sama dengan dia tidak mampu dalam kepemimpinan daerah.

Lalu, kalau ada yang justru bertentangan keduanya?

Maka itulah indikator utama faktor yang menghancurkan daerah anda.

Kalau wagub atau wabup serta walikota yang melawan? Itulah prilaku wakil kepala daerah yang tidak bisa dotolerir oleh masyarakat untuk memberi kepercayaan kepadanya untuk dipilih oleh rakyat.

Kenapa? Tentu saja karena karakternya memang demikian. Karena fungsi dan tugasnya dia tidak memahaminya, kalau dia paham dia tidak akan punya waktu untuk bersentimen dengan kepala daerah karena sibuk meluruskan masyarakatnya.

Kepala daerah bagaimana? Tentu saja sudah pasti memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk membangun dan mengembangkan rakyatnya.

Bagaimana jika kepala daerah berprulaku sebaliknya? Jawabannya kepala daerah tersebut tidak cukup kapasitasnya sebagai pemimpin rakyat.

Dengan kata lain tidak cukup ilmu dan kualitas sumber daya manusia dalam kepemimpinannya. Sebahagian besar mereka tidak terbuka dalam kepemimpinan dan tertutup dalam mengajari rakyatnya baik dalam politik dan bernegara.

Salam







Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh Tarmidinsyah Abubakar (GoodFathers) -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »