Sulitkah Melahirkan Pemimpin Idealis Untuk Rakyat Di Aceh

Oleh : Good Fathers

Pemimpin negara. Pemimpin daerah sesungguhnya adalah pemimpin rakyat dalam otoritas sesuai dengan batasan wilayahnya, jadi kapasitas mereka selain pemimpin pemerintahan mereka juga adalah pemimpin sosial (rakyat) karena keberadaan pemerintah berfungsi untuk kepemimpinan rakyat.

Begitu Pemimpin partai politik fungsi dan peran mereka adalah bertanggung jawab terhadap masa depan rakyat. Nasib rakyat lebih banyak bergantung pada kemampuan pemerintah dalam berpikir, dan merencanakan kehidupan rakyat serta mereka bekerja keras untuk perannya tersebut.

Karena keseriusan dan fungsi otaknya yang bagus untuk rakyat maka mereka diperkirakan akan bertindak dan berprilaku yang baik dan benar terhadap rakyatnya. Timbul pertanyaan kenapa sebahagian pemimpin yang dipilih tidak pernah memberi kepuasan kepada rakyatnya dalam menjalani kepemimpinannya terhadap rakyat?

Banyak sekali jawaban yang dapat di uraikan dalam perkara ini terkait pengalaman dan kemampuan mereka yang bisa kita ukur dalam politik dengan ilmu politik negara yang modern.

Kalau anda kurang yakin maka saya bisa memberi perumpamaan bagaimana masyarakat tradisional ketika akan mengukur tanah seluas ribuan hektar? Nah jaman sekarang ketika para pengukur tanah itu ingin mengukur luas atau jauh suatu tanah sebagaimana petugas pertanahan maka mereka cukup berdiri disuatu sudut dan mengukurnya dengan peralatan yang canggih dan mereka segera mendapatkan hasil.

Lalu contoh lain dalam pilpres atau pilkada dimasa lalu perhitungan suara dapat menghabiskan waktu beberapa hari untuk finalisasi perhitungan suara. Tapi sekarang kita mendapatkan hasil hanya beberapa jam dengan metode quikcount.

Logikanya bagaimana? Kenapa bisa semudah itu? 

Dalam politik masa lalu du negara kita tidak pernah mengenal perhitungan yang begitu besar suara rakyatnya. Paling parlemen hanya menghitung suara anggota yang berhak memilih presiden dan ketua DPR atau MPR sejumlah orang digedung tersebut.

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-

Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233

Perhitungan terbuka dan tertutup adalah indikator transparansi publik, kalau perhitungan tertutup tentu saja mudah diintervensi oleh kelompok politik jahat. Karena itu mereka yang menang bisa saja menjadi kalah dalam pemilihan.

Nah, kenapa kita mengetahui tentang quickcout (perhitungan cepat) bahkan masyarakat awam nyaris tidak percaya dan mereka akan menuduh kecurangan. Tentu saja karena metode perhitungan cepat ini sudah dikenal jauh sebelumya oleh masyarakat di negara maju yang ratusan tahun sudah dalam konstitusi yang demokratis. Karena ada masalah yang dihadapi maka lahirlah discovery dan inovasi tentang bagaimana idealnya sebuah sistem yang memudahkan dan pragmatis.

Negara kita baru mengenal semua itu sejak reformasi karena kebutuhan perhitungan cepat adanya setelah adanya pemilihan rakyat atau dengan kata lain negara menghormati hak-hak politik rakyat mulai Sabang sampai Mauroke.

Pertanyaan kedua dalam narasi singkat ini adalah melalui apa lahir perbaikan dan bentuk kemudahan untuk solusi dalam politik?

Jawabannya adalah dalam ilmu politik, dan dalam politic of theory. 

Lalu kalau kita berpikir suatu teori sebagaimana persepsi penjajah yang membodohkan rakyat, bahwa profesor renang mengajar perenang dan kita menertawai bahwa sang profesor justru tidak bisa berenang bahkan tenggelam seperti batu. Anggaplah demikian tidak rasionalnya yang berlebihan (lebay). 

Kenapa lebay? Karena tidak mungkin pelatih renang tidak bisa berenang sama sekali. Tapi karena opini ini memang untuk orang-orang target pembodohan sosial yang diproyeksikan untuk membenci ilmu pengetahuan dan teory supaya masyarakat terus terbenam dalam kubang kebodohannya.

Untuk apa memelihara kebodohan sosial atau suatu masyarakat? Jawabannya supaya mereka tidak berkonsentrasi menuntut haknya. Maka dalam sistem penjajahan, pemerintahan penjajah akan selalu memusuhi mereka yang pintar dan banyak berbicara. Itulah kenapa dalam sistem pemerintahan dikenal dengan legislatif, maksud dari "leges" itu adalah bicara. Kalau orang yang tidak cakap dalam bicara maka sesungguhnya tidak layak menjadi anggota legislatif.

Lalu untuk mengusik masyarakat bicara ketidakadilan dan mengkritisi, terhadap pemerintahan dan politik, maka dalam dunia penjajahan masalalu, misalnya di Aceh sering di ajarkan kepada masyarakat bahwa "Tiong pih jeut peugah haba".

Inilah metode-metode penjajahan sosial untuk membungkam orang-orang pintar dalam masyarakat yang dibunuh karakternya oleh mereka yang bermental penjajah dan kaki tangannya. Padahal kalau dibiarkan kebebasan bicara maka mereka para penjajah akan kelabakan dalam pemerintahnya.

Pemahaman-pemahaman tujuan politisasi masyarakat bagi seorang pemimpin tentunya mereka sudah paham kemana arah berpikir masyarakatnya. Karena itu politik pecah belah, pembunuhan karakter orang-orang yang mumpuni akan terus ada pengganyangan selama masyarakat tidak sadar dan apatis terhadap politik.

Karena jumlah masyarakat yang melek politik sangat jauh lebih kecil dari masyarakat buta politik yang dapat di sentuh dengan skema BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat negara berkembang dan negara tertinggal serta daerah yang masyarakatnya eksklusif atau tertutup dalam politik bernegara.

Lalu persepsi baru dengan sendirinya muncul yaitu masyarakat mengartikulasikan politik sebagai suatu siasat bahkan dalam masyarakat Aceh di gurui bahwa politik adalah siasah yang dalam bahasa Arab. Padahal siasat dalam pengertian yang sempurna yaitu menuju muara kebaikan pemerintahan yang bertujuan pada kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik sesuai nilai yang berlaku baik agama maupun budayanya.

Jangan dipotong, sebagaimana istilah "Alee Puntong" dalam kehidupan sosial politik di Aceh.

Bagaimana Pemimpin?

Seorang pemimpin pemerintahan dan rakyat harus memahami bahwa prilakunya sehari-hari adalah kebijakan publik dalam masyarakat. Kenapa? Tentu saja karena kelakuan pemimpin di dunia manapun akan di tiru oleh rakyatnya.

Karena itulah maka seorang pemimpin dapat merusak kahidupan sosial, bila prilaku pemimpin tidak memenuhi syarat etis atau tidak lumrah dihadapan publiknya.

Misalnya bandot, urakan, pacaran, melakukan sex anomali, melakukan hal-hal yang berseberangan dengan budaya, agama, menipu, membohongi publik dan lain-lainnya.

Nah,,,apakah ada aturan kode etik seorang pemimpin sebagaimana presiden atau gubernur dan bupati? Tentu saja jelas ada, jikapun tidak ada aturan maka Wakil Rakyat yang kemampuannya dibawah standar. Lalu apakah masyarakat bisa menjatuhkan pejabat tersebut? Jawaban tentu sangat bisa, kalaupun tidak bisa dilakukan maka masyarakatnyalah yang kemampuan politiknya dibawah standar.

Lalu, apakah hal-hal normatif kelayakan seorang pemimpin rakyat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat? Tentu saja tidak. Karena apa? Tentu saja karena politisi dan fungsi partai politik tidak sebagaimana yang diharapkan rakyat, karena kehadiran mereka hanya cenderung pada saat membutuhkan suaranya.

Bila fungsi dan peran semua politisi berjalan dalam standar partai politik maka kebutuhan pemimpin masyarakat akan bermuara pada kesimpulan yang ideal untuk kepentingan semua masyarakat. Tentu tidak akan mengalami kerumitan untuk mencari pemimpin yang baik untuk rakyat apalagi harus rebutan dan bermusuhan dalam politik.

Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena indikator-indikator  semisal syarat pemimpin adalah berjiwa merdeka, berkemampuan intelektual, memiliki ajaran dan pemahaman dalam ilmu politik yang mumpuni, berani beradaptasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Berani menegaskan yang baik dengan kemampuan ilmu pengetahuan sosial dan politiknya dan bersikap yang membela kepentinagan daerah dan negaranya.

Sesungguhmya memimpin rakyat adalah bagaimana kemahiran seseorang dalam menempatkan skala prioritas kepentingan dan harga dirinya, harga diri masyarakat daerah, harga diri rakyatnya.

Karena itu mereka yang bertentangan dengan mentalitas sebagaimana disebukan dibelakang pasti bertentangan dengan syarat seorang pemimpin rakyat dan pemerintahan. Seseorang yang memiliki ulmu kepemimpinan politik dan sosial maka tidak pernah ragu dalam bersikap meskipun sebagian besar masyarakat beropini berbeda Karena dia sudah cukup pengetahuan dan ilmunya dalam kebijakan publik secara teoritis. 

Seorang pemimpin rakyat hanya tinggal memilih pilihan-pilihan yang tersedia dalam sebuah keputusan dan dia mengerti dan paham bahwa tidak ada pilihan untuk keputusan terbaik selain dari yang akan dipilihnya. Itulah kenapa memilih teori dalam politik sosial adalah kecerdasan intelektual pemimpin politik, karena semua pola kejadian dalam masyarakat hanya pengulangan kecenderungan pola hidup masyarakat dari dilahirkan hingga dimatikan oleh penciptanya.

Teorilah yang membuat simpul-simpul semua penyelesaian masalah dalam politik, maka ada istilah dalam politik masyarakat Aceh yaitu :

"Meukrek on ka meupue cicem" yang sebenarnya hanya boleh diucapkan oleh orang-orang yang menguasai ilmu politik secara komprehensif untuk memimpin masyarakatnya.

Salam