Indikasi Timses Pj. Gubernur Tidak Punya Target Membangun Kepercayaan Rakyat Daerah Tapi Hanya Berorientasi Menguasai Asset Rakyat Daerah

Oleh : Good Fathers

Dalam suksesi seorang kepala daerah banyak elemen masyarakat terlibat mereka mengenal orang di pusat kemudian melobby dan meminta kepada temannya yang pejabat tersebut untuk memenuhi harapannya agar dia bisa membangun politik dan ekonominya di tengah masyarakat tertentu.

Bagaimana sesungguhnya permintaannya dipenuhi oleh pejabat dipusat? 

Ini adalah sesuatu hal yang mempertaruhkan keberadaan negara ini dan menentukan keberadaan daerah yang menempatkan pejabat gubernur tersebut.

Kita merasa heran dengan cara-cara yang ditempuh oleh pembuat kebijakan di negara ini, bukan hanya sekarang tapi sejak dulu dimasa pemerintahan sebelumnya juga tidak berbeda. 

Saya menilai bahwa bangsa kita ini tidak cerdas dalam menerapkan hirarkhi demokrasi akibatnya demokrasi di negara ini semakin lama semakin dikikis hingga ke akar-akarnya.

Seringkali pemerintah mencari kesempatan untuk merampok demokrasi dari hak rakyat menjadi haknya menteri dalam negeri dan karena itulah rakyat terkebirikan dalam hak politiknya.

Apa dampak berikutnya? Pemerintah selalu menjadi penguasa atas rakyat yang seharusnya pemerintah adalah pelayan rakyat dalam hukum demokrasi. 

Lho, kenapa kekuasaan pemerintah berkurang atau lemah?

Jawabannya begitulah perbedaan antara pemerintah penjajah dan pemerintah negara demokrasi. 

Maka pada negara yang sistem demokrasi sebagaimana negara maju pemerintah hanya ada karena kepercayaan (trust) sosial dan mereka mengutamakan kepentingan kepercayaan rakyat sebagai hal yang paling utama.

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-

Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233

Maka setiap enam dan tiga bulan mereka mengadakan survey publik untuk melihat kredibilitas pemerintahnya, berapa persen masyarakat percaya dan masalah apa yang pemerintah tidak dipercaya oleh rakyat. 

Karena itulah seorang presiden menangis ketika kepercayaan prakyat turun hingga ke tarah standar yang dianggap telah hilang kepercayaan rakyat. Kenapa demikian, kenapa sampai menangis dan berduka? 

Karena mereka tidak mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kelompok politik tersebut dan berdampak pada kelanjutan kepercayaan kepada penerusnya.

Pemerintah Indonesia 

Mari kita lihat sistem kekuasaan pemerintah Indonesia dalam posisi tawarnya dengan rakyat.

Pertama, Pemerintah bertujuan adalah membangun kepercayaan dari rakyat pada angka 60 persen hingga 100 persen dalam kacamata rakyat. 

Bagaimana cara membuat warga negara berpartisipasi dalam demokrasi dinegaranya? 

Inilah pekerjaan pemerintah untuk membangun perpolitikan sehingga rakyat terdidik untuk negarawan bukan sebatas demagog yang berpura pura membangun rakyat dengan cara  kamuplase dan kemunafikan yang pada akhirnya menjadi kekuasaan yang absolut dalam kekuasaan bukan dalam kepercayaan sebagaimana firaun sehingga ia menganggap dirinya tuhan.

Pemerintahan demokrasi bertujuan membangun trust sosial sementara pemerintah otoritarian bertujuan membangun kekuasaan yang absolut.

Karena itu rakyat di negara demokrasi membangun kedaulatan rakyat, sementara rakyat dinegara diluar konstitusi itu membangun kekuasaan kapitalisme dan kemampuan monopoli dengan cara menjilat dan mengendalikan pemerintahannya.

Pemerintahan di daerah

Bagaimana sesungguhnya pemerintahan didaerah di Indonesia yang berlatar belakang negara dengan konstitusi yang demokratis?

Seharusnya pergantian kepala daerah hanya dibentuk atas permintaan rakyat sebagaimana hukum otonomi daerah yang telah berlaku. Sesungguhnya pemerintah pusat saat ini sudah memperlihatkan gejala sikap demokratis dalam memberi kewenangan kepada masyarakat daerahnya.

Dimana anda bisa mendetaksi hal tersebut?

Pertama, pemerintah pusat sudah meminta pendapat masyarakat daerah dalam menentukan pejabat kepala daerah karena, hal ini disebabkan ada kebijakan yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan serentak. Saya menilai presiden tidak punya tendensi dalam hal ini selain misinya untuk pemilihan serentak yang paling besar dalam target presiden Jokowi. 

Kedua, Kepada masyarakat daerah, pemerintah pusat sudah memberikan hak kedaulatan rakyat melalui DPR daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah. Dalam hal ini memang masih ada mekanisme pilihan kebijakan yang lebih demokratis yakni pejabat kepala daerah dicalonkan oleh partai politik daerah, kemudian disahkan oleh presiden melalui menteri dalam negeri dan dipilih dalam sidang paripurna DPR Daerah.

Lalu terjadi centang perenang semisal terjadi untuk provinsi Aceh, masalahnya dimana?

Pertama, Ada dominasi perhatian pemerintah pusat atas permintaan kepentingan kelompok politik yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat Aceh, sayangnya tidak terkaji secara mandalam dalam visi mendidik masyarakat daerah dalam otonominya. 

Misalnya dalam politik yang bagaimana yang seharusnya negara mengharapkan masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Pilihannya pada masyarakat politik sebatas berkuasa dan menjajah rakyat, apakah dalam masyarakat yang terdidik dan berkemampuan dalam ilmu politik bernegara, atau hanya melihat kedekatan dengan kelompok politik, atau pemerintah pusat mengambil jalan pintas hanya melihat dengan kacamata militeristik dalam kepemimpinan yang tepat sebagaimana mempercayakan eks GAM yang militeristik dan inteligensia dengan Tentara Republik Indonesia.

Pilihan inilah yang sering salah kaprah dalam pembangunan masyarakat daerah sehingga mentakitas masyarakat daerah lebih terjajah dari masa sebelumnya.

Lalu, apakah para kelompok politik Aceh, apakah mereka berkemampuan menyerap dan memberi perhatian kepada pemikir politik dan demokrasi yang membangun masyarakat tanpa pamrih sebagaimana fungsi guru yang tanpa tanda jasa?

Hal inilah yang tidak mampu dilihat oleh timses pejabat gubernur dari daerah, karena mereka menggunakan kacamata kuda dalam politiknya. Mereka hanya mampu melihat orang sebatas bicara keras dalam melobby sebagaimana kontraktor melobbi panitia tender di daerah yang berlatar belakang mis trust terhadap penanggung jawabnya karena pandangan hanya berorientasi pada sama-sama mencari uang semata.

Karena itulah dibutuhkan platform politik daerah agar setiap kebijakan yang fundamental hanya diputuskan secara demokratis melalui pandangan dan pendapat para ahli politik dan demokrasi untuk kepentingan pembangunan rakyat daerah dimasa depan.

Dari narasi diatas, maka yang membuat kepemimpinan daerah menjadi lemah bagi pembangunan rakyat, sebenarnya siapa?

Ya tentunya mereka yang menghandel pejabat gubernur, karena mereka tidak mampu membangun kepercayaan pada kelompok pemikir pembangunan rakyat daerah. Karena budaya politik mereka dalam didikan politik kasar maka mereka tidak mampu melihat bagaimana seharusnya kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah dalam pembangunan rakyat di daerahnya.

Dalam bahasa daerah mereka boleh disebut lokgong dalam politik demokrasi kerena mereka hanya mementingkan kekuasaa untuk kewenangan personal dan mengumpulkan uang negara dalam brankas pribadinya untuk melobbi orang-orang dipusat untuk kekuasaan mereka di daerah. 

Hasilnya apa?

Masyarakat menjadi miskin, para petinggi politik adalah orang kaya dan menjadi pemilik anak buah dan mereka bisa membangun perintah dengan sistem komandonya.

Karena itu politik di daerah yang akhirnya terbangun adalah politik garong atau politik Bajak Laut yang bertentangan dengan politik demokrasi yang juga berlawanan dengan pencapaian tahapan perwujudan penyelenggaraan tujuan bernegara sebagaimana konstitusinya.

Salam